Politik Dagang Kaos, Bentuk Kekerdilan Berpolitik Politikus

Zaman now, politik senantiasa diekspresikan secara unik, tidak hanya diramaikan oleh meme-meme menarik, tagar yang menyebar di media sosial, dan yang sedang ramai adalah kaos bertuliskan "GantiPresiden".

Politik memang terkait dengan pernak-pernik bisnis, dari mulai spanduk, pamflet, pin, topi, hingga kaos yang justru menjadi lahan keuntungan tersendiri bagi para pebisnis politik musiman. Tak terkecuali ajang pilpres 2019 kali ini, bisnis kaos yang seakan menjadi ajang propaganda politik, semakin laku di pasaran bahkan bisa saja menggusur ideologi politik yang sesungguhnya, lebur kedalam simbolisasi politik yang tak ada artinya.

Pernak-pernik politik dalam ruang publik memang lebih banyak mewujud dalam bentuk simbolisasi  yang pada akhirnya dipergunakan secara instan sebagai sarana dukung-mendukung setiap kontestannya. Peristiwa Car Free Day (CFD) minggu lalu yang menggambarkan betapa simbolisasi menjadi semakin penting, menunjukkan politik seperti hanya milik para pedagang kaos yang ramai mendapatkan pesanan, berkompetisi untuk menawarkan harga murah pada khalayak.

Anehnya, para pemakai kaos-pun bangga dan merasa bagian dari pendukung politik salah satu kandidat, seraya tanpa sadar "mengintimidasi" para pendukung lainnya yang berseberangan "kaos"nya.

Politik pada akhirnya jatuh, hanya sekadar "dagang kaos", bukan dagang ideologi, visi-misi kepolitikan, program kerja, atau apa saja yang terkait dengan konsepsi politik-kekuasaan.

Yang lebih mengharukan, politik dagang kaos justru seperti politik dalam ranah kekuasaan sebenarnya, karena kaos menjadi "identitas" bagi citra politik pemakainya.

Mereka yang berkaos beda, justru dianggap asing, orang luar, bukan golongan mereka, padahal kaos dan pemakainya tidak mencerminkan pretensi politik apapun, hanya sekadar busana pembalut badan dengan warna, tulisan, atau gambar yang tak lebih dari wilayah selera yang berbeda-beda.

Politik kaos bukan hanya kekerdilan politik, tapi sama halnya dengan kembali mengedepankan simbol dan lupa akan substansi kepolitikan itu sendiri, sebagai jalan bersama menempuh realitas yang adil dan makmur.

Bagi saya, perbedaan tentu saja "sunnatullah" dan fitrah kemanusiaan sebagai sesuatu yang tak mungkin terbantahkan dalam realitas kehidupan manusia, termasuk didalamnya perbedaan politik. Namun kenyataannya, banyak yang sulit menerima perbedaan, enggan menjalankan substansi politik sebagai ajang "persamaan" dan lebih banyak mengedepankan soal perbedaan didalamnya.

Politik diaktualisasikan sebatas simbol yang pada akhirnya seringkali mempertontonkan perbedaan daripada persamaannya. Itulah kenapa,ruang kepolitikan di negeri ini selalu saja sesak oleh simbolisasi, labelisasi, atau "koncoisasi" dan sepi nilai-nilai, subtansi, dan kebersamaan.ruang kepolitikan di negeri ini selalu saja sesak oleh simbolisasi, labelisasi, atau "koncoisasi" dan sepi nilai-nilai, subtansi, dan kebersamaan.

[irp posts="14925" name="Gerakan Kaos Ganti Presiden dan Prilaku Noraknya"]

Saya bukan berarti anti terhadap simbol, karena dalam beberapa hal, simbol juga cukup penting sebagai "penjelas" bukan "pembeda" dengan sesuatu yang lain. Agama, seringkali sarat akan simbol-simbol dan itu sebatas "penjelas" bahwa si A muslim, si B Kristen, atau si C Hindu, diluar itu, simbolisasi yang terus menerus ditarik dalam nuansa sosial-kemasyarakatan --seperti halnya dalam politik-- akan semakin menambah besar perbedaan dan justru pada akhirnya bangga akan simbol yang dibawanya sendiri-sendiri.

Saya kira, politik dagang kaos yang saat ini marak, seharusnya tidak serta merta menjadi ciri khas kepolitikan kita belakangan, jelang pilpres mendatang.

Simbolisasi terhadap politik yang marak jelang pilpres seharusnya hanya sekadar "penjelas", bahwa mereka adalah pendukung si Anu dan perlu diperjelas oleh nama kandidatnya langsung, siapa yang sebenarnya diusung mereka. Jika hal yang seharusnya menjadi "penjelas" yang digaungkan lewat simbol, tetapi yang disimbolkan belum jelas, ini sama halnya dengan politik dagang yang tak memiliki makna apa-apa, hanya para tukang kaos yang mengeruk banyak keuntungan di tahun politik ini.

Bagi saya, jangan mendukung kaos dalam hal politik, tapi dukunglah visi-misi para kandidatnya, perbesar cara pandang dalam mengkritik setiap program kerja yang ditawarkannya, atau lihatlah secara jelas apa yang telah diberikannya untuk kemanfaatan bangsa dan negara.

Satu hal, bahwa politik adalah kompetisi yang sehat, jujur, dan mengedepankan "persamaan" bukan memperlebar jurang perbedaan yang pada akhirnya hanya menjadi pembenci, pencaci, atau pengintimidasi yang jauh dari nilai-nilai kebaikan politik itu sendiri. Jika politik adalah "siasat" maka bersiasatlah untuk memperoleh kepercayaan dari masyarakat melalui berbagai program kerja yang mampu meningkatkan kemanfaatan dan kesejahteraan bagi masyarakat.

Politik dagang kaos, pada akhirnya hanya ramai dipakai pada momen kontestasi politik, dan dicampakkan ketika kontestasi usai, tanpa menyerap nilai-nilai kebaikan dan kemanfaatan didalamnya, kecuali sekadar propaganda yang belum jelas kepada siapa arah dukungannya. Tapi, bagi saya tetap menarik, karena disinilah sebuah dinamika politik: ada yang jualan kaos, penyuka kaos, penyuka tagar, pencinta meme, yang keseluruhannya gandrung akan simbolisasi tak peduli soal substansi yang justru lebih dahsyat dari sekadar simbol.

Saya kira, kita-pun pada akhirnya mampu menilai, politik macam apa yang sebenarnya sedang dilakukan oleh para "penyuka" kaos model ini yang ramai memenuhi ruang-ruang publik yang seharusnya steril dari konteks politik.

***