Si penjilat itu naik pangkat lagi. Kerjaannya berantakan. Namun, mulutnya manis, dan pandai merayu atasan. Ia tidak hanya diampuni kesalahannya, tetapi juga naik pangkat, melampaui teman-temannya yang lebih mampu.
Di tempat lain, keponakan sang penguasa mendapat posisi penting. Ia tidak berpengalaman. Ia tidak pernah menunjukkan prestasi apapun. Semata karena lahir di tempat yang tepat, dan menjadi keponakan sang penguasa, ia mendapatkan jabatan yang penting.
Birokrasi Parasit
Pola semacam ini tidaklah asing di Indonesia. Hampir semua organisasi, terutama organisasi pemerintahan, menerapkannya. Inilah yang disebut sebagai kolusi dan nepotisme. Keduanya adalah ancaman bagi keberadaan sekaligus perkembangan sebuah organisasi.
Organisasi, atau negara, yang subur dengan kolusi dan nepotisme akan sulit menjalankan tugasnya. Ini terjadi, karena sumber daya manusia yang ada tidak mumpuni untuk menjalankan tugas-tugas yang diperlukan. Jika sebuah organisasi, atau aparatur negara, tidak bisa menjalankan tugasnya, maka ia hanya menjadi parasit yang tak berguna. Ia terancam hancur, dan membawa banyak orang untuk hancur bersamanya.
Rakyat menjadi semakin miskin dan bodoh, karena birokrasi pemerintahannya penuh dengan korupsi, kolusi dan nepotisme.
Ketidakadilan menjadi bagian dari hidup sehari-hari. Para penegak hukum justru menjadi pelaku pelanggaran hukum yang utama. Jika sudah seperti itu, negara telah kehilangan legitimasinya, dan tidak punya alasan lagi untuk ada.
Orang-orang yang mampu justru terbuang. Mereka terjebak bekerja di pangkat yang rendah. Mereka tidak memiliki peluang untuk berkembang. Banyak diantaranya pergi bekerja keluar negeri, karena lebih dihargai disana. Jika sudah begitu, kita semua yang rugi.
Meritokrasi
Jalan keluarnya hanya satu, yakni mengubah tata kelola organisasi tersebut menjadi meritokrasi. Meritokrasi adalah tata kelola organisasi yang menjadikan kemampuan sebagai tolok ukur utamanya. Artinya, hanya orang-orang yang memang terbukti mampu yang layak untuk menduduki sebuah jabatan. Jilat atasan, mendapatkan kedudukan penting, karena menjadi keponakan penguasa, serta berbagai taktik busuk lainnya tidak mendapat tempat di dalam meritokrasi.
Ada tiga langkah yang bisa diambil, guna mencapai meritokrasi. Yang pertama adalah menegaskan komitmen seluruh organisasi untuk berubah dan berkembang. Komitmen itu hanya dapat menjadi kenyataan, jika meritokrasi digunakan sebagai dasar utama semua pembuatan keputusan di dalam organisasi. Komitmen itu harus datang dari para pimpinan organisasi, sampai dengan seluruh jajaran organisasi di bawahnya.
Langkah kedua adalah mendapatkan informasi yang memadai tentang kemampuan orang-orang yang bekerja di organisasi terkait. Informasi ini amat penting, supaya orang dengan kemampuan tertentu bisa bekerja di bidangnya masing-masing yang sesuai. Perkembangan organisasi amat tergantung dari langkah ini. Langkah ketiga adalah menerapkan meritokrasi secara konsisten dan terukur bagi keseluruhan organisasi, demi keberlangsungan dan perkembangan organisasi itu sendiri.
Tantangan pasti datang menghadang. Orang-orang dengan pola pikir lama pasti akan melakukan perlawanan. Di Indonesia, perlawanan pasti akan datang dari para pelaku kolusi dan nepotisme, serta orang-orang yang diuntungkan dari kedua hal tersebut. Namun, ini sama sekali bukan alasan untuk menyerah.
Hal-hal terbaik dalam hidup selalu sulit untuk diperjuangkan. Meritokrasi pun begitu. Ia amat sulit untuk diwujudkan. Namun, ketika berhasil diwujudkan, jalan lapang menuju keadilan serta kemakmuran untuk semua akan terbuka lebar. Jadi, tunggu apa lagi?
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews