Amien Rais bilang Jokowi ngibul ketika gencar Presiden membagikan sertifikat tanah kepada masyarakat. Sebab katanya, di Indonesia ini 74% tanah dikuasai asing. Entah dari mana data Amien bisa bicara seperti itu. Yang pasti, ketua BPN Sofyan Djalil mempertanyakan data ini. Sebab memang soal pertanahan semuanya ada di tangan Sofyan.
Ngomong soal tanah yang dikuasai pengusaha besar, memang sudah jadi isu dari dulu. Justru dengan adanya program sertifikasi tanah gratis ini, pemerintah bermaksud melindungi hak rakyat. Sudah jadi cerita umum, ketika jaman Orde Baru, penguasa merampas tanah rakyat begitu saja. Apalagi ketika mereka berkobalorasi dengan pengusaha. Rakyat sering jadi korban,
Tapi itu terjadi sejak jaman rekiplik. Justru pemerintahan Jokowi hendak memberikan kepastian hukum atas tanah rakyat dengan memberikan sertifikat gratis, sehingga tidak bisa diambil alih begitu saja oleh penguasa daerah yang sering bekerjasama dengan pengusaha. Ini juga dilakukan untuk menghindari konflik kepemilikan yang seringkali terjadi.
Jika Amien mau menelaah sedikit saja, justru penguasaan tanah oleh pengusaha besar terjadi di sektor kehutanan. Biasanya hutan dialihfungsikan menjadi perkebunan sawit.
Nah, kita lihat saja kapan hal itu terjadi.
Catatan Greenomics Indonesia, sebuah LSM yang bergerak di sektor kehutanan, alih fungsi dan penyerahan lahan hutan terbesar kepada pengusaha justru terjadi disaat Zulkifli Hasan sebagai Menteri Kehutanan.
Dari tahun 2004 sampai 2017 ada sekitar 2,2 juta hektar hutan yang dialihkan kepada pengusaha untuk dioleh menjadi perkebunan. Pengalihan terbesar terjadi pada 2009 - 2014. Saat itu, menurut catatat, sekitar 1,6 juta hektar lahan hutan atau sekitar 25 kali luas Jakarta dialihkan kepada pengusaha. Tahun 2009 sampai 2014 Menteri Kehutanan dijabat oleh Zulkifli Hasan, yang sekarang duduk sebagai ketua umum PAN dan juga besan Amien Rais.
Artinya pengalihan lahan hutan kepada pengusaha 70%-nya terjadi di zaman Zulkifli. Itu di luar pemutihan lahan yang sebelumnya sudah dikuasai. Sedangkan pada periode pemerintahan Jokowi, luas lahan hutan yang dialihkan kepada pegusaha besar hanya 216 ribu hektar saja, atau sekitar 9%.
Pemerintahan Jokowi juga menggagas hutan sosial, di mana masyarakat sekitar diberi konsesi untuk memanfaatkan hasil hutan dengan ijin 35 tahun. Dengan demikian, masyarakatd apat menjaga hutannya dengan lebih baik.
Kita tahu, sejak lama soal kepemilikan tanah ini menjadi isu yang cukup sensitif. Makanya Jokowi pelan-pelan melakukan proses reditribusi pertanahan. Sebab untuk menutup gap ketimpangan, perlindungan kepemilikan tanah warga merupakan sebuah keharusan.
Logika inilah yang diyakini pemerintahan Jokowi, makanya dia mendesak Kepala BPN untuk membereskan dasar hukum kepemilikan tanah rakyat. Sertifikasi tanah rakyat adalah jalan masuk untuk melakukan perlindungan sekailigus memudah redistribusi aset kepada rakyat.
[irp posts="12959" name="Dosa Politik Amien Rais dan Ancaman Demokrasi Luhut Binsar Panjaitan"]
Tapi entah kenapa justru Amien Rais berteriak Jokowi ngibul. Jutaan rakyat sudah bergembira karena kini mendapat keabsahan secara hukum setelah pemerintah membagikan sertifikat gratis. Dampaknya sudah dirasakan oleh mereka. Hanya Amien saja yang tidak kunjung gembira. Sebab, mungkin saja, kegembiraanya berbeda dengan kegembiraan rakyat.
Dengan adanya sertifikat tanah, aset produktif rakyat juga bisa bankable untuk meningkatkan kesejahteraan.
Lalu apa kegembiraan Amien Rais sekarang? Kita tidak tahu. Yang kita tahu, tokoh yang satu ini selalu mengeluarkan pernyataan miring yang kadang-kadang tidak disertai data. Dia bilang 70% tanah dikuasai asing. Padahal yang memberikan ijin terbesar konsesi lahan hutan jadi perkebunan adalah besannya sendiri.
Apakah pernyataan Amien itu sebetulnya untuk mengkritik kebijakan besannya saat jadi Menhut? Tapi adapah dia tidak ingat kata-kata di stiker yang ditempel di kaca belakang Metromini, "Sesama besan dilarang saling kritik."
Dia juga suka menakut-nakuti dengan isu kebangkitan PKI. Padahal PKI sudah tamat sejak 1965 lalu. Sudah 50 tahun lebih organisasi itu dimakamkan di bumi Indonesia. Kenapa Amien masih suka berhalusinasi tentang kebangkitan PKI?
Oh, isu soal penguasaan tanah dan kebangkitan PKI sepertinya memang hanya peluru untuk menembaki Jokowi. Entah apa maksudnya, padahal sampai saat ini secara resmi PAN berada dalam koalisi pemerintahan.
Dari sisi etika politik jelas buruk sekali, mereka yang mau ikut menikmati kekuasaan tetapi berperilaku mirip oposisi "Seperti BAB di ruang tamu sendiri," ujar teman saya.
Bambang Kusnadi, yang sedari tadi diam, tiba-tiba nyelonong. "Mas, dalam hidup saya ada yang paling saya sesali dan ada yang paling saya syukuri," ujarnya. Saya gak heran jika tetiba dia berkomentar jauh dari topik.
"Yang paling kamu sesali, apa Mbang?"
"Saya pernah mencoblos Amien Rais waktu kampanye Presiden."
"Terus apa yang paling kamu syukuri dari hidupmu?"
"Saya bersukur, dia gak kepilih...."
***
Editor: Pepih Nugraha
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews