Pasal penghinaan presiden mau dihidupkan lagi sama Jokowi.
Padahal pasal-pasal itu sudah dianulir sama MK saat ketua MK nya Pak Jimly.
Pasal makar juga dulu mau dihidupkan lagi saat saat banyak ulama ngadain demo 411,212 dan seterusnya.
Padahal pasal makar juga sudah dianulir sama MK, sudah final sifatnya.
Karena pasal makar dan pasal penghinaan presiden itu tidak relevan dengan budaya demokrasi yang sedang tumbuh di Indonesia.
Susah memang kalau presiden gak paham demokrasi, gak paham kosntitusi, gak ngerti cara bernegara.
Kalau Jokowi baca deklarasi HAM PBB khususnya 17 pasal pertama nya, dia bakal cepat siuman.
Atau jika jokowi baca piagam Virginia dan juga deklarasi HAM Prancis yang sudah lahir tahun 1700an jauh sebelum piagam HAM PBB ada, maka jokowi akan segera sadar dan tau posisinya di situ sebagai apa.
Tapi semua itu mustahil, Jokowi gak bakal membaca itu semua, kalaupun dia baca belum tentu dia paham tafsirnya dengan baik.
Ciri khas negara demokrasi adalah di mana sesederhana apa yang disampaikan Abraham Lincoln pada pidatonya di Gettysburg, tentang negara dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.
Kalau dia gak tahan dikritik, maka dia jangan jadi presiden, dia bisa sakit hati karena baper, padahal baper bukan konsumsi kepala negara.
Di Era demokrasi ini, jangankan kritik presiden, jangankan cuma kasih kartu kuning, menyerukan penggulingan presiden saja sah dan legal, mengajak rakyat melengserkan presiden juga legal selama masih dalam koridor demokrasi, inilah yang sering saya gaungkan kepada rakyat.
Susah memang kalau punya kepala negara yang belum baligh, masak rakyat disuruh sabar dua periode hanya untuk menunggu dia siuman dan menunggu dia belajar dulu.
Istana Negara bukan kampus, bukan sekolah, istana negara adalah rumah politik rakyat paling sentral.
Istana Negara adalah pusat demokrasi paling strategis dalam aturan konstitusi sistem presidensial, bukan tempat pelihara kodok, kambing dan seterusnya.
Itu bukan tempat haha hihi gak jelas, istana dan kursi presiden itu bukan properti pribadi yang seenaknya mau dipakai semaunya.
Paham, gak...?
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
