Kekuasaan Sang Gubernur Pribumi

Minggu, 28 Januari 2018 | 21:28 WIB
0
437
Kekuasaan Sang Gubernur Pribumi

Kenapa Anies R. Baswedan dicopot dari jabatannya sebagai Mendikbud oleh Jokowi? Sithik-sithik saya meyakini jawaban beberapa teman. Ada beberapa persoalan yang tak beres di Kemendikbud pada jamannya. Kekisruhan manajemen.

Seperti kata Ahok, Jokowi lebih kejam dari dirinya (dalam pidato serah-terima Jokowi pada Ahok di Monas, 2014, Jokowi menceritakan Ahok itu sangat emosional, hatinya mudah tersentuh, sementara dirinya tidak). Di lain waktu dan tempat, Ahok menolak pendapat bahwa Jokowi tidak tegas. Kata Ahok, Jokowi jauh lebih tegaan dari dirinya.

Ketika Anies Baswedan menjadi gubernur DKI Jakarta, kenapa harus diperjuangkan mati-matian oleh Prabowo? Karena kita dengar teriakan Prabowo di lapangan Banteng, saat kampanye terakhir Anies-Sandi dalam Pilkada DKI 2017; "Anies Gubernur, Prabowo Presiden!"

Tapi, apakah akan mulus jalan Prabowo, menjadi capres? Bisa jadi ia akan merasa dikhianati berkali-kali, dari sejak Megawati, Jokowi-Ahok, dan kelak Anies? Belum tahu. Masih harus menyimak. Skenario sedang dinego.

Kegubernuran Anies, tidak terasa sebagai sesuatu yang diniatkan sebagai pemimpin apalagi pelayan masyarakat. Meski sudah dilantik, Anies masih begitu baperan. Bisa dimengerti, karena dukungan pada Ahok tidak menyurut. Bahkan, para Ahokers dirasa makin fanatik.

Sementara, wagubnya terlihat lebih serius, meski pernyataannya sering terlihat culun dan sama aneh dengan gubernurnya. Dari soal rumah DP nol persen, vertical, berlapis, tapak. Penanganan PKL, transportasi Jakarta. Serta kecenderungan bagi-bagi duit memakai dana APBD, dengan alasan tak ingin terjadi korupsi dengan CSR (sebagaimana kata mereka, Ahok merusak manajemen keuangan Pemda).

KPK (Komisi Pencegahan Korupsi, sebagai TGUPP DKI), entah siapa mau dicegah, karena malah dipakai melegitimasi tindakan gubernur.

[irp posts="8856" name="100 Hari Kerja Anies-Sandi, Apanya yang Mau Dilihat?"]

Kalau KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), jelas proses perekrutannya (melibatkan pansel sebagai wakil masyarakat, dan DPR). Sementara KPK DKI, suka-suka Gubernur, karena sebagai pembantu atau tim khusus, tanpa verifikasi atau pun tes kelayakan. Tugasnya justru cari-cari kesalahan gubernur sebelumnya. Bahkan, beberapa kali menentang aturan pemerintahan di atasnya.

Hal yang agak mengkhawatirkan, ketika ekonomi memburuk, KJP banyak yang tak beres atau bahkan dicabut, pengangguran meningkat, mengundang orang-orang dari daerah masuk dengan bebas, dengan alasan HAM. Apa yang akan terjadi? Ada yang menduga, skenario 1998 dimainkan. Entah oleh 08 atau 18. Politik main kayu masih dipikul.

Ada apa dengan Anies? Tak perlu bertanya pada rumput yang bergoyang. Yudi Latief dan Monib boleh kita tanya. Ini soal track record, sehingga kita maklum kenapa dia mau bertandang ke Petamburan.

Kini jualannya isu HAM. Absurd? Tidak, bagi mereka yang membaca gimmick. Gawan bayi mungkin.

***

Editor: Pepih Nugraha