Ada yang menarik pada Pilkada Kota Madiun 2018 nanti. Salah satu pasangan calon (paslon) yang bakal bertarung adalah melalui jalur independen. Paslon Harryadin Mahardika dan Arief Rahman, masing-masing sebagai Cawali dan Cawawali Madiun.
Harryadin Mahardika lolos dalam verifikasi faktual melalui jalur perseorangan dalam Pilkada Kota Madiun 2018. Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia itu bersama pasangannya Arief Rahman lolos verifikasi setelah menyerahkan dukungan lebih dari 16.725.
“Setelah dilakukan verifikasi faktual, dukungan sebanyak 16.725 memenuhi persyaratan,” ujar Ketua KPU Kota Madiun Sasongko, mengutip Kompas.com, Sabtu 30 Desember 2017 malam. Dukungan minimal yang harus diserahkan bakal paslon independen sebanyak 14.441.
Menurut Sasongko, pasangan Mahardika – Arief mengajukan sekitar 18.000 bukti dukungan ke KPU Kota Madiun untuk maju melalui jalur perseorangan. Setelah dilakukan verifikasi dukungan, yang dinyatakan memenuhi syarat sebanyak 16.725.
Dalam Pilkada Kota Madiun 2018 nanti, Mahardika – Arief akan bersaing dengan dua paslon lainnya, Yusuf Rohana – Bambang Wahyudi (diusung Partai Golkar, Gerindra, dan PKS) dan Maidi – Inda Raya Ayu Miko Saputri (diusung PDIP, PKB, PAN, PPP, dan Demokrat).
“Kita resmi daftarkan pasangan yang mendapat rekom dari pusat yakni pasangan Pak Yusuf Rohana dan Pak Bambang Wahyudi,” jelas Ketua DPC Golkar Kota Madiun Diyn Darojat Adimulya kepada Detik.com di KPU Kota Madiun, Senin 8 Januari 2018.
Maidi yang menjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Madiun secara resmi mendeklarasikan diri sebagai Bacawali Madiun pada Pilkada Kota Madiun 2018. Maidi didampingi Inda Raya yang merupakan pengurus DPD PDIP Jatim.
Keputusan koalisi ini dilakukan pada hari terakhir pendaftaran peserta Pilkada Kota Madiun 2018. Maidi sebelumnya mendaftar sebagai bacawali Kota Madiun di sejumlah partai, antara lain Demokrat, PDIP, dan Gerindra.
Sedangkan Inda Raya merupakan anak dari mantan Wali Kota Madiun periode 2004, Jatmiko Raya Saputra atau Koko Raya. Paslon ini didukung 5 partai dengan dukungan 20 kursi. Yaitu PDIP dengan 6 kursi, Demokrat 7 kursi, PAN 2 kursi, PPP 1 kursi, dan PKB 4 kursi.
Di antara ketiga paslon tersebut, tampaknya yang harus berjuang keras adalah paslon Maidi – Inda Raya. Pasalnya, Maidi sempat diperiksa penyidik KPK terkait kasus suapnya Walikota Madiun Bambang Irianto yang kini ditangani KPK.
Bersama Wakil Walikota Madiun Sugeng Rusmiyanto, Maidi sempat diperiksa di Gedung Baramakota, Polres Madiun Kota, Kamis 19 Januari 2017. Mengutip Kompas.com, keduanya diperiksa sebagai saksi untuk kasus suap dengan tersangka Walikota Bambang Irianto.
Sebelumnya, tim penyidik KPK memeriksa Maidi di Gedung Bara Makota, Jalan Pahlawan, Kota Madiun pada Rabu 30 November 2016. Maidi diperiksa sebagai saksi dalam kasus gratifikasi tersangka Walikota Bambang Irianto.
Tim penyidik menyita sertifikat deposito senilai kurang lebih Rp7 miliar dan sejumlah uang tunai sekitar Rp1 miliar. Uang tunai dan sertifikat deposito itu disita dari hasil geledah lima tempat di Kota Madiun pada Rabu itu.
Lima lokasi itu adalah rumah Walikota Madiun, rumah Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Madiun, rumah Bonie Laksmana (anak Bambang), Kantor Walikota Madiun, dan rumah dinas Walikota Madiun.
Kasus gratifikasi yang melibatkan Bambang Irianto sebagai tersangka itu jelas berpengaruh pada kinerja Maidi sendiri. Setidaknya, dia tidak akan fokus pada pencalonannya sebagai Bacawali Madiun pada Pilkada Kota Madiun 2018 nanti.
Meski sebagai saksi, namanya tetap bakal terseret-seret kasus gratifikasi tersebut. Setidaknya ia akan dijadikan saksi selama kasusnya masih dalam proses hukumnya. Itulah yang mungkin akan menjadi momok bagi Maidi sendiri nantinya.
Bagaimana dengan Yusuf Rohana? Yusuf Rohana adalah Ketua Fraksi PKS di DPRD Jatim, dan Bambang Wahyudi merupakan Ketua DPC Gerindra Kota Madiun. Apa yang membuat Yusuf Rohana akhirnya maju sebagai Bacawali Kota Madiun?
Mengutif Surya.co.id, menurut Yusuf Rohana, ikhtiar pencalonannya itu dilatarbelakangi oleh beberapa hal. Pertama, ia mengaku telah mendapat restu dari internal partainya. “Saya sering bertemu dengan Presiden PKS, Ketua Majelis Syuro, hingga Ketua Dewan Syariah. Intinya mereka support,” ujar Yusuf Rohana.
Alasan berikutnya, Yusuf Rohana menilai, proses pembangunan Kota Madiun belum banyak berkembang. Misalnya, dari sisi aspek ekonomi hingga perkembangan kota. “Saya melihat ada stagnansi di Kota Madiun,” ujar anggota Komisi B DPRD Jatim ini.
Padahal, menurutnya, Kota Madiun yang sangat strategis. Diantaranya, menjadi sentral dari daerah di sekitarnya, mulai dari Pacitan, Ponorogo, Magetan, hingga Trenggalek. Karena itu, seharusnya Madiun bisa menjadi representasi kota maju di sisi barat Jatim.
“Tapi, mengapa ini justru stagnansi? Kami melihatnya bahwa Madiun belum tergarap dengan baik,” lanjutnya. Itulah opsesi Yusuf Rohana bila terpilih menjadi Walikota Madiun nantinya. Nyaris tak ada jejak digital yang menulis aktivitasnya selama menjadi anggota DPRD Jatim.
Sementara itu Mahardika yang dihubungi terpisah menyatakan, tiket yang didapatnya untuk mendaftar sebagai Bacawali Kota Madiun menunjukkan dukungan yang diserahkan sebagai dukungan nyata warga Kota Madiun.
Untuk bertarung pada Pilkada Kota Madiun 2018, Mahardika mengakui persaingan ketat karena lawannya kebanyakan dari petahana. Kendati demikian ia memiliki strategi khusus untuk bisa menang dalam Pilkada Kota Madiun nanti.
Menurut Arief Rahman, Madiun Mahardika adalah sebuah cita-cita. Keinginan luhur dan tulus demi mujudnya Kota Madiun yang cerdas dalam segala sisinya. Madiun Mahardika adalah sebuah visi.
“Pandangan jauh ke depan selebar seluas alam raya untuk membumikan arti kesejahteraan, kemakmuran yang berkeadilan di Kota Madiun,” katanya kepada Pepnews.com. Pendidikan gratis dan bisa dinikmati semua khalayak masyarakat Madiun saja tidak cukup.
Namun memastikan masyarakat Madiun menjadi insan-insan mulia, manusia cerdas, beriman dan bertaqwa, kreatif dan inovatif, serta tangguh dalam menghadapi badai kehidupan itu lebih penting.
“Pelayanan kesehatan yang prima, tanpa kelas dan bisa dinikmati semua kalangan, itu pun masih kurang. Mengurangi jumlah orang sakit dari hari ke hari, menyejahterakan psikisnya hingga raganya pun bugar itu yang lebih utama,” lanjut Arief Rahman.
Pelayanan publik dari birokrasi yang tertata dan berjalan dengan baik saja tidak cukup. Birokrasi pemerintahan harus cepat, tanggap, terbuka, memberi kemudahan, jemput bola, lebih banyak mendengar, berempati sehingga mengerti dan memahami.
Arief Rahman mengatakan bahwa birokrasi saat ini harus menjadi organ perubahan yang bertanggung jawab, penuh transparansi, efisien, efektif, inovatif, inklusif dan mendorong partisipasi. “Birokrasi itu harus melayani dengan hati, fokus memberi solusi dan juga anti korupsi,” tegasnya.
Perekonomian dan bisnis yang berjalan stabil dari hari ke hari saja masih kurang. Ekonomi harus tumbuh cepat, lapangan pekerjaan harus terus tercipta untuk menggerus tingkat pengangguran yang semakin membayangi masyarakat kota.
Ekonomi dan industri kreatif termasuk wisata dijadikan mahkota. Semua lapisan sosial harus berdaya, hingga makin sempit jurang antara si miskin dan si kaya. “Madiun Mahardika itu mewujudkan Madiun sebagai smart city, kota modern dengan segenap kecerdasan,” ujarnya.
Itulah yang dulu pernah diajarkan oleh Raden Ronggo, yang kala itu Jawa berada pada titik nadir kehancuran moral dan ekonominya dan tiada satupun orang Jawa yang punya jalan keluarnya, tidak juga raja-raja Jawa.
Di sinilah Raden Ronggo memberi solusi pada kegundahan rakyat Jawa. Lawanlah! Itulah solusi yang diberikan oleh Raden Ronggo. Satu-satunya jalan adalah melawan secara fisik. Pasangan Mahardika – Arief ini ingin jadi pembuka kunci warisan Raden Ronggo.
Keduanya ingin mengembalikan martabat Kota Madiun yang selama ini telah diwarisi oleh Raden Ronggo. Mahardika dan Arief, keduanya sama-sama muda. Mereka mewakili rakyat kecil kaum urban dalam semangat membangun Madiun bersama.
***
Editor: Pepih Nugraha
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews