Stadion Gelora Bung Karno baru saja selesai diresmikan. Secara keseluruhan kawasan stadion GBK sangat luas yang melebihi satu kelurahan kota. Kalau dibuat permukiman, berapa banyak rumah bisa terbangun?
Tapi nyatanya, stadion GBK diperuntukkan bagi golongan tertentu saja, yakni orang-orang olahragawan dan penonton. Padahal dana yang digunakan ratusan milyar. Dana itu uang rakyat, lho!
Harusnya di komplek stadion itu bisa digunakan untuk gelar dagangan PKL, tempat mangkal becak, bajaj, tempat ngumpul ibu-ibu ngerumpi sebagai kultur khas Indonesia. Stadion itu juga harus bisa digunakan untuk anak-anak kampung main bola saban sore, tempat jemuran krupuk industri kecil rumah tangga, jemuran usaha kecil loundry, dan banyak kegunaan lain.
Mosok stadion sebesar itu hanya untuk golongan tertentu? Golongan atlet profesional saja yang kalau menang dapat bonus jutaan. Mereka adalah golongan orang-orang mampu yang tak perlu lagi dibantu karena uangnya banyak, medalinya bejibun dan terkenal sering masuk koran dan tipi? Ini sungguh tidak adil! Tidak ada keberpihakan. Tidak ada kebahagiaan bagi seluruh warga kota.
[irp posts="7131" name="PKL, Ranjau Populisme" Mematikan, Jangan Sampai Terinjak!"]
Bukan hanya stadion GBK saja, banyak lagi tempat yang tidak berkeadilan dan hanya untuk golongan tertentu saja. Misalnya komplek Gereja Katedral, komplek Mesjid Agung Istiqal, komplek Istana Negara, kawasan Taman Mini Indonesia Indah, dan lain-lain. Memangnya golongan tertentu saja yang mau masuk surga? Memangnya golongan tertentu saja yang menikmati kenyamanan dan keindahan fasilitas itu? Ini tidak adil, tak ada keberpihakan. Bikin warga tidak bahagia.
Tempat-tempat itu ramai dikunjungi sangat potensial untuk buka lapak dagangann pangkalan ojek dan mendirikan tempat tinggal, minimal shelter bermukim bagi rakyat kecil yang tidak mampu. Sangat banyak yang bisa tertampung sehingga tidak ada lagi permukiman yang berdesak-sedakan mirip kandang burung.
Selama ini pemerintah sungguh tidak adil! Pemerintah jahap...jahaap..jahaap! Karena tidak membahagiakan warga dan selalu berpihak pada golongan tertentu yang sudah mampu. Pemerintah selama ini sudah keliru, salah kaprah, dan tak mengerti kebahagiaan warganya dan mimpi rakyatnya.
Pemerintah seolah buta pada penderitaan warganya yang butuh ruang hidup dan kesempatan menikmati kebahagiaan. Pemerintah selama ini terlalu asik bekerja. Bekerja dan bekerja, tanpa pernah berkata-kata kepada warga dan masyarakatnya sehingga mereka merasa dibaikan, tak diberi penghiburan atas penderitaan hidup yang dialami.
[irp posts="3984" name="Terkait PKL Pasar Tanah Abang, Lulung Beri Saran untuk Anies-Sandiaga"]
Ke depannya, ketika membuat kebijakan pembangunan fisik dan penggunaan anggaran maka pemerintah harus berpihak pada rakyat kecil bukan semata pada golongan tertentu. Program pembangunan disusun berdasarkan keinginan seluruh warga masyarakat, bukan keinginan sekelompok orang yang mapan. Segala peraturan dan undang-undang haruslah dikaji mendalam dengan orientasi pada kebahagian warga masyarakat dan keberpihakan pada yang lemah, bukan semata pada golongan kuat.
Saya berharap sekali tahun 2019 nanti ada Presiden yang bisa mengubah kawasan itu untuk peruntukan semua warga kota tanpa membedakan golongan. Rakyat kecil harus turut menikmatinya kapan pun mereka mau. Karena dengan begitulah sebagai warga akan maju dan bahagia serta punya peluang yang sama untuk masuk surga.
Nama calon Presiden itu sudah ada dalam kantong celana saya.
***
Editor: Pepih Nugraha
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
