Di luar gonjang-ganjing keluarnya mosi tidak percaya pengurus DPC maupun DPD Partai Hanura terhadap ketua umumnya, Oesman Sapta Odang (OSO), "kudeta" dalam tubuh partai yang didirikan Jenderal Wiranto ini memantik spekulasi bahwa si pendiri akan kembali memimpin partai yang didirikannya itu.
Wiranto sebagai politikus senior yang kini menjabat Menkopolkam itu tentu melihat celah di mana ia bisa masuk. Ibarat prilaku alami kucing yang masuk ke lubang asalkan kepalanya masuk, maka badannya pun ikut masuk. Celah yang cukup buat Wiranto masuk adalah Airlangga Hartarto!
Lha, apa kaitannya antara Airlangga, ketua umum Partai Golkar, yang baru-baru ini mengangkat Bambang Soesatyo sebagai Ketua DPR, dengan kemungkinan naik kembalinya Wiranto sebagai ketua umum Hanura menggantikan OSO? Jawabannya pasti; karena "double" jabatannya yang tidak dilarang oleh Presiden Joko Widodo!
Lha ini lag, kenapa Jokowi harus dibawa-bawa dalam puasaran Hanura? Sebab memang saling terkait.
Begini saja, singkatnya Wiranto ingin "menguji", kalau tidak mau mengatakan test the water, atasannya itu (Jokowi) apakah dirinya diperbolehkan merangkap jabatan, ya ketua umum partai ya menteri, sebagaimana yang dilakukan Airlangga Hartarto, atau tidak boleh.
Ini yang disebut celah masuk (karena masih kecil). Jika sudah semakin mungkin, barulah dikatakan pintu masuk yang tanpa halangan. Wiranto seolah-ingin menguji apakah perlakuan Pak Jokowi terhadap anggota kabinetnya itu sama atau pilih kasih. Dengan diperbolehkannya Airlangga rangkap jabatan, sulit bagi Jokowi untuk membendung Wiranto mengambil dan memimpin lagi Partai Hanura.
Bagaimanapun, posisi ketua umum partai sangat prestisius dan menentukan. Boleh dibilang, pencapresan dan pencawapresan di negeri ini didominasi oleh para ketua partai ini.
Coba simak saat Setya Novanto memimpin Golkar, ia dengan PD nya menyandingkan foto dirinya sebagai "calon pendamping" Jokowi di Pilpres 2019. Dari PKB, ketua umumnya, Muhaimin Iskandar, sudah beriklan dari sekarang, meski dia tahu diri hanya sekadar mengadu nasib jadi calon presiden.
Ketua umum Gerindra Prabowo Subianto, jelas namanya masih moncer karena selalu menduduki "runner up" setelah Jokowi dalam setiap jajak pendapat. Artinya, dia masih sangat diperhitungkan. Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono? Ya kalau boleh memajukan dirinya sendiri sebagai Capres 2019, ia tentu akan mendorong Agus Harimurti, anaknya, untuk jadi capres atau cawapres. Ingat poin ketiga Pakta Integritas yang dibocorkan Hidayat Nur Wahid saat berseteru dengan Deddy Mizwar!
Ketua partai seperti Megawati Soekarnoputri, juga bebas menentukan apakah dirinya yang maju sebagai capres di tahun 2014 lalu atau orang lain, dalam hal ini Jokowi yang dimajukan. Sebagai ketua umum PDIP jugalah Megawati masih berkuasa menentukan calon presiden di Pilpres 2019, apakah mau memajukan dikrinya sendiri, memajukan anaknya, Puan Maharani, atau memajukan Jokowi lagi.
[irp posts="8328" name="Saling Pecat ala Hanura, Parpol Makin Memalukan!"]
Sekali lagi, sebagai politikus senior, Wiranto melihat peluang ini; bahwa hanya para ketua umum partai saja yang mendapat "prioritas" dalam ingar-bingar pencapresan dan pencawapresan negeri ini. Oleh sebab itulah, ia tergugah untuk kembali memimpin Hanura. Wiranto tidak ingin jadi sekadar penonton, jabatan menteri sudah kenyang, tinggal capres atau paling tidak cawapres, bukan?
Soal OSO, bisa jadi benar bahwa keberatan DPC dan DPD karena politik uang di mana setiap kader Hanura yang ingin menjadi calon anggota legislatif diharuskan membayar mahar sejumlah uang kepada OSO. Kalaupun itu benar, biarlah diurus oleh Hanura sendiri. Kalaupun ada yang mau menggugat, biarlah Bawaslu yang menyelesaikannya.
Tetapi yang jelas, ini "kudeta" dalam tubuh partai yang didesain untuk melengserkan OSO secara cepat, sebab waktu Pilpres pun sudah mepet. Munaslub yang akan mengukuhkan ketua umum baru (kalau Wiranto yang terpilih sebenarnya ketua umum lama) sudah pasti akan segera digelar.
Apalagi, suara-suara pengurus daerah sudah mulai terdengar. Ketua Dewan Pimpinan Daerah Hanura Nusa Tenggara Timur, Jimmi Sianto misalnya mengatakan, ia bersama kolega pengurus daerah lainnya menginginkan Wiranto untuk kembali menjadi ketua umum Partai Hanura. Alasannya klise, yaitu untuk menyalamatkan Partai Hanura.
Wiranto selaku ketua dewan pembina partai tidak kalah klisenya, di mana ia berharap konflik yang terjadi di tubuh partainya cepat diselesaikan secara bermartabat agar Hanura mempunyai waktu untuk menghadapi pemilu yang akan datang.
Arah angin yang berputar-putar di atas Partai Hanura terlalu mudah untuk ditebak.
***
Editor: Pepih Nugraha
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews