Saling Pecat ala Hanura, Parpol Makin Memalukan!

Konstelasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018 makin panas dan berujung pecat memecat antarpengurus. Sepertinya, partai politik tidak lagi perlu menjaga diri mereka agar partai tak terkesan liar. Tapi, para parpol dengan kekuatan penuh mempertontonkan kekuatan tak baik di hadapan media dan dikonsumsi oleh masyarakat.

Tidak mengherankan memang. Partai tidak perlu pendapat masyarakat untuk menentukan posisi puncak tempat di mana mereka berpijak. Tapi, parpol harus paham, masyarakat bukan lagi batang kelapa yang teronggok di pesisir pantai. Namun, mereka telah mempunyai segala fasilitas untuk mengetahui bagaimana sepak terjang partai yang dipilih oleh mereka.

Hal itu baru saja terjadi di internal Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura). Ketua Umum Hanura Oesman Sapta Odang alias OSO dipecat dari Ketua Umum Partai tersebut. Dia dipecat lantaran diduga telah menyalagunakan kekuasan dengan memalsukan tanda tangan Sekjen Syarifuddin Sudding dalam mendukung calon kepala daerah.

[irp posts="8310" name="Oesman Sapta Odang Dilengserkan Sebagai Ketua Partai Hanura"]

Wakil Ketua Umum Partai Hanura Whisnu Dewanto dalam sejumlah media mengatakan akan melaporkan OSO ke polisi jika pihaknya mendapatkan bukti pemalsuan tanda tangan tersebut.

"Jika terbukti, ini bisa dipidana," kata Whisnu Dewanto seperti dikutip Tempo.co di Hotel Ambarha Jakarta pada Senin, 15 Januari 2018.

Tindakan pemecatan itu hingga saat ini telah didukung oleh sejumlah DPD Hanura. Dukungan tersebut datang disebabkan lantaran OSO dianggap tidak sesuai dalam menjalankan regulasi kepartaian, dengan melakukan pergantian terhadap sejumlah DPD. Adapun DPD yang digantinya tersebut meliputi Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Maluku Utara.

"Mengganti boleh tapi jangan menabrak regulasi partai," ujarnya.

Oesman Sapta Odang menilai tindakan pemecatan terhadap dirinya dari jabatan Ketua Umum Hanura tidak mempunyai dasar yang kuat. Ia juga yakin bahwa Ketua Dewan Pembina Hanura Waranto tidak akan memecetanya.

Namun, jika dirinya tetap mendapatkan pemecatan, dia mengancam akan melakukan balasan. "Kalau dia (Wiranto) setuju memecat, saya pecat balik," kata OSO menanggapi pemecatan dirinya.

Hingga saat ini, kata OSO, dirinya belum lagi bertemu dengan Wiranto untuk membahas adanya kisruh dalam partai. Namun, tambah OSO, Wiranto meminta dirinya untuk mengambil langkah sesuai dengan Anggaran Dasar Rumah Tangga (AD/ART) partai.

Sementara, Wakil Ketua Umum Hanura I Gede Pasek Suadrika mengatakan, penunjukkan Marsekal Madya (Purn) Daryanto sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum yang dilakukan sejumlah pengurus Hanura dalam sebuah rapat di Hotel Ambhara tidak sah dan menyalahi AD/ART partai.

"Yang namanya pemilihan ketua umum, yang saya tahu di AD/ART itu lewat Munaslub, bukan lewat kumpul-kumpul," ujarnya sebelum rapat koordinasi Hanura di Hotel Manhattan, Jakarta, pada hari yang sama.

Dia mengaku, dirinya sendiri tidak mengetahui secara pasti Hanura mengadakan rapat selain di Hotel Manhattan, Jakarta. Jika puna ada, kata dia, rapat tersebut hanya sekedar kumpul biasa. Karena itu, dia mengingatkan bahwa Hanura memiliki AD/ART yang harus dijalankan dalam organisasi, termasuk dalam hal pergantian ketua umum.

"Kami sedang fokus verifikasi faktual. Kalau ada kumpul-kumpul lain, ya, namanya orang kumpul kumpul boleh saja," katanya.

Saling main pecat dalam parpol memang bukan hal baru. Tapi tidak pula hal tersebut  bisa menjadi pelajaran bagi Hanura dalam menyikapi sebuah masalah yang bergulir.

Hanura seperti tidak lagi memiliki rumah untuk mendiskusikan segenap masalah. Padahal, Hanura seharusnya bisa belajar dari kejadian yang terjadi antara Kubu Ketua Umum Aburizal Bakrie alias Ical dan Presidium Penyelamat Partai Golkar yang dipimpin Agung Laksono cs saat kekisruhan Golkar pada 2014 lalu.

***