Mahar Politik dan Cara Bagaimana Bisa Balik Modal

Senin, 15 Januari 2018 | 19:38 WIB
0
538
Mahar Politik dan Cara Bagaimana Bisa Balik Modal

Ramainya bantah membantah tentang uang mahar yang diminta PS (Prabowo Subianto) kepada LNM (La Nyalla Mattalitti) menjadi triger dan peluang membuka aib nasional tentang kotornya Pilkada dan Pemilu di Indonesia. Bantah membantah ini lelucon bau kentut. Baunya sejak lama ke mana-mana tapi tidak diakui kentut siapa.

Paket hemat 300 milyar yang disampaikan PS menyentakkan kita bahwa modal jadi kepala daerah itu bukan akhlak tapi palak memalak, karena bila ada modal harus ada balik modal dan untung yang harus ditakar, baliknya dari mana? Sudah bisa dihitung mudah jualan proyek, izin, dan kolusi-kolusi lainnya yang bakal dijadikan cashcow, karena gaji tidak mungkin menutupi modal dasar yang besar.

[irp posts="8300" name="Saling Berebut Memetik Mahar, Nama Rizieq Shihab Disebut"]

Lingkaran iblis di atas tidak bisa selesai sampai ada skema kepartaian yang bisa mengkader manusia yang tidak haus dunia, dan rakyat yang tak mau uang sogokan jual suara, tapi apakah ada, pertanyaan ini jawabnya sementara wallahu a'lam karena sumber malapetaka selalu dibuat orang-orang partai selain setoran juga mau kaya raya.

Ramainya LNM menyalak menimbulkan pelesetan lucu-lucuan. Mahar jadi iuran, jadi saweran, dan seterusnya. Output dari proses di atas adalah kualitas kepala daerah yang makin parah. Saya dalam perjalanan pulang dari Kutai Kartanegara, Kabupaten yang ditinggal Syaukani dalam kondisi mengenaskan diteruskan oleh Rita anaknya.

Budaya pelacuran politik berlanjut, bukan ada perbaikan malah jadi lebih berantakan ngerampoknya kayak kesetanan. Budaya yang dibentuk bapaknya bukan jadi pelajaran untuk perbaikan malah neneruskan perusakan dan sekarang Rita juga dicokot KPK.

Entah mau dimulai dari mana begitu massifnya kerusakan moral pejabat daerah yang makin parah. Jokowi mulai berhasil membenahi pada tingkat kinerja menteri semoga bisa cepat merambat ke daerah yang langsung berhadapan dengan warga sehingga tidak terjadi lagi gubernur dan bupatinya selalu ke Jakarta, balitanya kekurangan gizi seperti di Papua saat ini.

[irp posts="8291" name="Ketelanjangan Prabowo Dipandang dari Kultur Jawa"]

Terbayang pelajaran saya di perusahaan saya pernah bekerja, ada istilah Golden Fundamental Scheme dalam penguatan pondasi organisasi dan sejenisnya. Skill, System dan Attitude. Ketiga basic point ini harus sama kuatnya jika ingin dapat output berkualitas, bila tidak insyaallah oleng semua.

Teman saya yang di Pemda di Jawa mengatakan bahwa Jokowi sudah menyiapkan sistim menjaga kebocoran uang negara dengan e-budgeting dan sejenisnya. 100% aman tidak juga tapi minimal bisa mengurangi dan mengajari mental pegawai negeri tidak jadi pencuri serta DPR tidak lagi ngimpi mau banyak kawin nambahi istri di sana sini.

Membiasakan yang benar jangan membenarkan yang biasa. Jangan lagi pilih kepala daerah penjarah.

***

Editor: Pepih Nugraha