Ketua DPR RI belum juga ditentukan oleh Partai Golkar. Sudah hampir tiga bulan lebih kursi panas tersebut kosong dan dikhawatirkan menjadi polemik dalam masyarakat. Sejak mantan Ketua DPR Setya Novanto yang juga mantan Ketua Umum Golkar tersebut digelandang ke tahan KPK pada 17 November 2017 lalu, kursi panas DPR RI masih menjadi pergunjingan di parlemen oleh sejumlah pihak.
Belakangan, muncul nama-nama yang akan menduduki posisi itu. Sebut saja misalnya, Aziz Syamsuddin. Namun, penunjukkan Aziz Syamsuddin sebagai Ketua DPR RI oleh Setya Novano tidak berjalan dengan baik. Sebanyak 50 dari 91 anggota Fraksi Golkar dengan tegas menolak penunjukan tersebut dengan menggalang suara serta menandatangi lembaran penolakan.
Kini, muncul pula nama lain yang tak asing dalam pecaturan politik nasional, yakni Ketua Komisi III Bambang Soesatyo. Dalam sejumlah media, nama Bambang berdedar karena berpeluang diusulkan Fraksi Partai Golkar.
"Menurut perkiraan saya, peluang paling besar adalah Pak Bambang Soesatyo. Kalau bicara peluang, ya, yang paling besar adalah Pak Bambang," ujar Ketua DPP Partai Golkar Zainudin Amali seperti dikutip Kompas.com di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis 11 Januari 2018.
[irp posts="7763" name="Ketua DPR Tak Boleh Terlalu Lama Kosong, Titiek Soeharto Sempat Disebut"]
Zainudin mengaku, pihaknya baru akan melakukan pembahasan pergantian ketua DPR dalam rapat pleno hari ini. Untuk pengumuman resminya, kata dia, akan dipublikasikan pekan depan tepatnya setelah pembahasan revisi UU MD3. Pun demikian, dia mengaku Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto telah mengantongi nama yang akan diusulkan.
"Penyampaian secara resmi ke pimpinan DPR kami masih berharap UU MD3 selesai minggu ini, kemudian minggu depan kami akan sampaikan usulan dari Fraksi Golkar tentang siapa yang akan menggantikan Pak Setya Novanto," kata dia.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham dalam sejumlah media mengatakan, pihaknya hingga saat ini tengah mencari kader partainya yang berkualitas untuk kemudian mengambil kemudi ketua DPR. Kata Idrus, dirinya juga mengatakan sudah punya sejumlah kandidat untuk dicalonkan menggantikan posisi Novanto di DPR.
“Saya selalu katakan kesulitan Partai Golkar kadang-kadang (untuk memilih) karena semakin banyaknya yang berkualitas,” kata Idrus Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Selasa 26 Desember 2017.
Idrus menegaskan, terkait posisi Ketua DPR tersebut pihaknya akan membicarakan masalah itu saat masa sidang berikutnya, pada tanggal 9 Januari 2018 dan berkomitmen untuk memilih calon yang terbaik untuk memimpin DPR.
Selain itu, kata dia, Golkar juga akan mempertimbangkan nama calon yang beberapa waktu lalu muncul di media seperti Azis Syamsuddin dan tetap akan dibahas dalam rapat pleno penentuan Ketua DPR.
“Apakah ada perubahan atau tidak ini tergantung Pak Airlangga (Hartarto) yang akan dibuat kajian dan pembahasan oleh DPP Partai Golkar apakah masih tetap atau apakah ada perubahan. Kita tunggu awal 2018,” ucap Idrus.
[irp posts="7089" name="Sulit Berharap Ketua DPR Baru Yang Bersih dari Partai Golkar"]
Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah. Dia mengatakan bahwa, pengganti Novanto idealnya sudah ditentukan sebelum tanggal 9 Januari 2018. Sebab, kata dia, pada tanggal tersebut DPR akan memasuki awal masa sidang dan diharapkan Ketua DPR baru nantinya akan memberikan sambutan pada pembukaan sidang tersebut.
“Mudah-mudahan, kalau bisa ada pelantikan langsung tanggal 9 Januari. Begitu masuk, kami langsung bisa menyelenggarakan pelantikan pada hari pertama. Sehingga ketua yang dilantik lah nanti yang menyelenggarakan pidato pembukaan,” ujar Fahri, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis 14 Desember 2017.
Kini, sudah tiga hari pasca tanggal 9 Januari 2018 penetapan yang seharsnya terhadap Ketua DPR RI. Namun, nama yang diusulkan Fraksi Golkar baru akan dikirim pekan depan.
Golkar hobi ingkar janji, masyarakat butuh kepastian!
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews