Tahapan Pilkada Jatim Bisa Molor Akibat Politik Sandera

Setelah “kisruh” Pilkada Jawa Barat 2018 tuntas dengan memunculkan 4 pasangan bakal calon, Pilkada Jawa Timur 2018 yang tadinya anteng berubah menjadi “liar”. Hampir semua bakal calon terancam gagal mengikuti Pilkada Jatim 2018 dan membuat pergelaran demokrasi lima tahunan itu terancam mundur tahapannya.

Semua tidak lepas dari dikembalikannya mandat sebagai bacawagub dari PDIP oleh Abdullah Azwar Anas pasca – digoyang isu tidak sedap: foto-foto syur. Selain PDIP menjadi pusing dibuatnya, Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dan rombongan PKB juga ikut-ikutan pening menatap masa depan koalisi ini dalam menghadapi Pilkada Jatim 2018.

PDIP sendiri saat ini sedang mempertimbangkan mencari sosok pengganti Azwar Anas. “Tentu saja kami tidak tergesa-gesa, masih ada waktu,” ujar Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di Kantor DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Minggu 7 Januari 2018 seperti dikutip Detik.com.

Hasto menegaskan jika PDIP bukanlah partai anyar yang mengikuti pilkada atau pemilu. Dia menyebut ada momentum nantinya untuk pengumuman terkait Jatim. “Kami sudah ikut pemilu berulangkali, jadi kami tahulah kapan harus diumumkan,” imbuhnya.

[caption id="attachment_7424" align="alignleft" width="534"] Abdullah Azwar Anas (Foto: Independensi.com)[/caption]

PDIP mungkin akan lebih jeli mencari figur pengganti Azwar Anas untuk didampingkan dengan Gus Ipul. PDIP bahkan menandaskan akan membuat sebuah kejutan terkait dengan hal ini. “Kita tunggu tanggal mainnya. Ya biar mengejutkan lawan,” ujarnya.

“Biar mengejutkan mereka yang telah melakukan politik hitam. Biar saja, nanti kami umumkan. Kami lihat momentum yang tepat,” tukas Hasto saat dihubungi, Senin 8 Januari 2018 sebagaimana dilansir Kompas.com.

Ditambahkan, pihaknya menetapkan keputusan melalui kalkulasi politik dan mempertimbangkan dinamika politik yang ada. Sedikitnya, ada empat kriteria yang ditetapkan PDIP untuk pasangan Gus Ipul.

Pertama, harus mampu bekerjasama dengan baik bersama Gus Ipul. Kedua, kinerja yang baik. Ketiga, kepemimpinan yang cukup kuat untuk mampu menggalang dukungan rakyat. Keempat, sosok yang bisa dipertanggungjawabkan dari aspek rekam jejaknya dan diterima masyarakat.

Siapakah dia? Hasto menyebut, beberapa nama tokoh yang memiliki nama di pemerintahan, ada tokoh yang memiliki pengalaman DPR, ada tokoh yang dari kalangan media termasuk disiapkan. “Tapi keputusan belum diambil,” tegasnya.

“Gus Ipul juga hanya meminta agar figur yang disodorkan bisa saling melengkapi dan mengikuti keputusan PDIP nantinya,” ujar Hasto, dilansir JawaPos.com. Sumber PepNews.com menyebut, kriteria yang disodorkan Gus Ipul itu sepertinya mengarah pada Saiful Rachman.

Sebab, “Nama Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jatim itu juga sudah masuk ke petinggi PDIP dan Gerindra. Pak SR itu satu-satunya figur yang bisa bekerja sama dan saling melengkapi bila dipasangkan dengan Gus Ipul. Keempat kriteria itu juga terpenuhi,” lanjutnya.

PDIP tentunya akan benar-benar berhati-hati menentukan sikap. Pengalaman Azwar Anas tentu bisa dijadikan cermin betapa mereka dapat tersandera oleh masalah yang mengganggu persiapan dalam menghadapi Pilkada Jatim selama ini. Ibaratnya, kemarau berbulan-bulan terhapuskan hanya dengan hujan satu hari saja!

PDIP juga tahu persis siapa pun pilihan mereka untuk mendampingi Gus Ipul haruslah menjadi magnet bagi “Trio Kwek-Kwek” (sebutan koalisi Gerindra, PAN, dan PKS). Sebab, di tengah kegamangan Trio Kwek-Kwek untuk membuat poros baru dan memunculkan pasangan calon sendiri, mereka juga memberi sinyal untuk merapat pada Koalisi PKB-PDIP di Jatim.

Gus Ipul pun membenarkan kabar ini. “Ini baru komunikasi lewat telepon aja. Dengan Gerindra komunikasi, dengan PKS komunikasi. Sekarang kan tidak harus ketemu, komunikasi bisa lewat telepon,” kata Gus Ipul sebagaimana dilansir JawaPos.com.

Sayangnya ada syaratnya. “Ketiga partai ini akan memberikan dukungan. Tapi kita harus siapkan wakilnya. Saya dengar Mas Anas kan mundur. Supaya menang. Jangan sampai nanti kita dukung Gus Ipul kita dibusukin. Kita harus menang,” kata Soepriyatno, Ketua DPD Gerindra Jatim.

Sinyal-sinyal bersayap dari Trio Kwek-Kwek ini yang membuat PDIP harus berpikir keras untuk memilih figur yang bisa diterima pula oleh Trio Kwek-Kwek ini. Masuknya Trio Kwek-kwek dijamin akan menambah kekuatan bagi pasangan calon yang diusung PKB-PDIP.

Namun, tentu saja PDIP tidak mau tersandera dengan dukungan bersyarat Trio Kwek-kwek ini. PDIP tampaknya akan lebih jeli dalam membuat keputusan sebagaimana acungan jempol banyak pengamat politik atas terobosan PDIP pada Pilkada Jateng dengan memberikan kursi bacawagub kepada Gus Yasin, putera Mbah Maimoen Zubair.

Dilema Jokowi

Uniknya, tanpa disadari justru PDIP tengah memainkan “politik sandera” terhadap Presiden Joko Widodo. PDIP tahu bahwa saat ini baru ada satu pasangan calon yang bisa dikatakan hampir positif maju pada Pilkada Jatim: pasangan Khofifah Indar Parawansa – Emil Elistianto Dardak. Pasangan yang diusung Partai Demokrat, Golkar, PPP, Hanura dan Nasdem.

Seperti diketahui, konon Khofifah telah mengajukan surat pengunduran diri dari jabatan Menteri Sosial kepada Presiden Jokowi. “Saya dengar (Khofifah) sudah mengajukan pengunduran diri kepada Presiden,” jelas Susilo Bambang Yudhoyono, Ketua Umum DPP Partai Demokrat, di Kantor DPP Demokrat, Wisma Proklamasi, Jakarta Pusat, Minggu 7 Januari 2018 sebagaimana dilansir Detik.com.

Ini untuk menanggapi pernyataan Sekretaris Kabinet Pramono Anung yang mengatakan bahwa Khofifah belum mengajukan pengunduran diri. “Ya, sampai sekarang belum ada secara resmi,” katanya, Rabu 3 Januari 2018. Dia menambahkan, keputusan mempertahankan Khofifah di kabinet berada di tangan Presiden Jokowi.

Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Menteri memang dilarang rangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta; atau pimpinan organisasi yang dibiayai dari APBN dan/atau APBD.

Selain meninggal dunia atau berakhirnya masa jabatan, Menteri dapat diberhentikan jabatannya oleh Presiden karena mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis; dan sebagainya.

[irp posts="5395" name="Jokowi Masih Menggantung" Khofifah, Harus Coba Ganti Pasangan"]

Tapi sesuai dengan administrasi negara, perlu diperhatikan pula bahwa Menteri adalah pembantu Presiden. Diangkat dan diberhentikannya seorang atau beberapa orang Menteri atau lebih dikenal dengan nama reshuffle, ditetapkan melalui Keputusan Presiden (Keppres).

Jadi, jika tidak dilengkapi Keppres tentang pemberhentian dari jabatan terhadap Khofifah, bisa dikatakan ia tetap menduduki jabatan Menteri Sosial. Karena, ketika mendaftarkan diri di KPUD Jatim, Khofifah pasti akan ditanya Surat Pemberhentian dari Presiden Jokowi.

Dan, tampaknya Presiden Jokowi akan memilih untuk tidak menerbitkan Keppres pemberhentian Khofifah dan mengembalikannya sebagai Menteri Sosial. Mengingat, Jokowi juga tidak berani mengambil resiko kemarahan PDIP yang mengusungnya menjadi Presiden RI pada Pilpres 2014, setelah permasalahan “outsourcing” Emil Elistianto Dardak dan kasus Azwar Anas ini.

Juga ancaman gugatan AREK JATIM (Aliansi Relawan Khofifah Jawa Timur) atas pernyataan Sekjen PDIP terkait polemik Azwar Anas yang menambah panas suhu politik Jatim. Ingat, Ketua Umum DPP PDIP Megawati Sukarnoputri sudah melontarkan peringatan.

“Maka supaya tahu, saya jadikan Pak Jokowi orang kan tidak tahu. Saya punya tanda tangan Pak Jokowi, dia adalah petugas partai, itu untuk Ketum PDIP tapi tidak pernah saya beber-beber,” tegas Megawati saat mengumumkan pasangan calon 6 Pilgub di Kantor DPP PDIP, 7 Januari 2018 seperti dilansir Detik.com.

Jika demikian yang terjadi, “politik sandera” benar-benar tengah menyelimuti Pilkada Jatim 2018. Hingga tulisan ini dibuat dan belum turunnya Keppres untuk Khofifah, Pilkada Jatim masih jauh dari kata “save” untuk diselenggarakan, sehingga tahapannya molor.

Sinyal itu tampak dari terburu-burunya Khofifah sesaat setelah keluar dari kantor Wakil Presiden Jusuf Kalla, Senin 8 Januari 2018. Tidak seperti biasanya, Mobil RI 30 yang ditumpanginya melaju dengan kencang keluar kantor Wapres RI, seperti dilansir Kompas.com.

Bahkan, kaca mobil Pajero Sport berkelir hitam itu pun sama sekali tidak dibuka, untuk sekedar menyapa awak media yang telah menunggu. Bukan tidak mungkin, Surat Pengunduran Diri yang kabarnya sudah dikirim ke Presiden Jokowi itu tidak direspon positif.

Melihat fakta itu, tak ada satu paslon yang sudah memenuhi persyaratan untuk maju sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tahapan Pilkada Jatim pun terancam molor. Gus Ipul dan Emil Dardak masih sama-sama berjalan sorangan!

***