Jakarta Kota Oposisi, Menjadi Oposan terhadap Pemerintah Pusat

Tampaknya sekarang DKI Jakarta bisa disebut kota politik. Lihat saja, semua kebijakannya mengarah membangun opini politik. Pemda seperti bertindak sebagai oposan dari pemerintahan Jokowi.

Saat sebelum pelantikan Gubernur baru, saya pernah membisiki kyai Enha. "Pertarungan Pilpres dimulai saat Gubernur Jakarta dilantik," kataku. Kyai cuma tersenyum sambil menyuap Nasi Goreng Kambing Kebon Sirih.

Benar saja, pidato pertama Gubernur bicara soal kebangkitan pribumi, sebuah kosa kata yang kita tahu kemana arahnya.

Lalu perhatikan penyusunan RAPBD, banyak pos anggaran yang terkesan bagi-bagi jabatan. Tim pembantu Gubernur saja sampai 73 orang, dengan anggaran Rp 28 miliar setahun.

Belum lagi dana tunjangan Parpol yang naik 10 kali lipat. Dana perjalanan dinas yang saohah, sampai dana hibah ke ormas yang kita tahu arah ideologinya.

Lalu berbagai wacana dilempar. Wacana bahwa semua anggaran masuk via APBD ingin menegaskan bahwa apa yang dilakukan Ahok dengan memanfaatkan kerelaan pihak swasta untuk membangun Jakarta, bakal dihilangkan.

Sebetulnya wajar saja Ahok mencari jalan dengan melibatkan swasta. Pertama, dana itu diambil dari CSR dan dihibahkan dalam bentuk program, bukan tunai. Kedua, ada banyak pelanggaran yang dilakukan swasta, khususnya pengembang yang mestinya berimplikasi denda.

Nah, Ahok memanfaatkan agar mereka memberi kompensasi buat rakyat. Simpang Susun Semanggi adalah salah satunya.

[irp posts="7131" name="PKL, Ranjau Populisme" Mematikan, Jangan Sampai Terinjak!"]

Di zaman ini, keterlibatan swasta mau dihilangkan. Padahal yang namanya swasta pasti sering mengambil manfaat dari melanggar aturan. Soal kewajiban penyediaan fasum misalnya. Di Jakarta jumlahnya bisa triliunan rupiah yang tidak dilaksanakan pengembang. Atau membangun gedung melewati ketinggian yang sesuai dengan izin.

Oleh Ahok, pengusaha-pengusaha itu didorong memberi kompensasi berupa penyediaan sarana buat rakyat. Tapi, oleh Pemda sekarang, malah dianggap gak sehat. Apa nanti swasta gak akan keluar uang? Ya, tetaplah. Mereka kadang nakal kok. Tapi kemungkinan besar akan masuk ke saluran lain. Bisa juga jadi bancakan pribadi-pribadi pejabat dan legislatif. Bukan untuk rakyat. Jumlahnya? Wow. Ini Jakarta mas, broh...

Di Tanah Abang, ada kebijakan aneh. Pemda mengokupasi jalan untuk PKL. Tentu ini bertentangan dengan UU soal jalan dan trotoar. Tapi terkesan justru disengaja, dengan mengusung jargon pembangunan usaha kecil dan pribumi.

Jika nanti dikritisi, dengan mudahnya akan dituding yang tidak setuju itu adalah pendukung Aseng dan asing. Sentimen primordial Ismed pribumi ingin dimainkan maksimal. Padahal jelas-jelas kebijakan itu melanggar aturan dan kepatutan.

Lalu diwacanakan Blok G Tanah Abang akan dibongkar. Kita tahu, ketika menata Tanah Abang dulu Jokowi memindahkan PKL ke blok G. Lalu gencar berpromosi agar pembeli datang ke sana.

Nah, rencana pembongkaran Blok G bisa dibaca sebagai langkah asal beda dengan kebijakan Jokowi dulu.

Aneh memang. Bagaimana pembangunan mau jalan baik jika pemerintah daerah berdiri sebagai 'penentang' pemerintahan pusat.

Ah, ini bukan soal kesejahteraan rakyat. Ini adalah soal Pilpres 2019 nanti!

Ada lagi. Zaman Ahok, dia membeli sebidang tanah harga NJOP untuk membangun di lahan Sumber Waras. Rencananya akan dibangun RS khusus penyakit otak buat rakyat miskin.

Tapi isu ini selalu dimainkan seolah Ahok membeli lahan dengan harga lebih tinggi. Padahal memang itu konsekuensi dari kebijakan kenaikan NJOP. Emang ada orang mau jual tanah di bawah harga NJOP? Soal harga juga ditentukan oleh apraisal independen.

KPK sendiri sudah dengan jelas mengatakan bahwa tidak ada pelanggaran hukum dari proses pembelian itu.

Kabarnya, bahkan Pemda mau membatalkan proses pembelian tanah. Lalu Pemda DKI mau membuat 'KPK lokal' yang tujuannya mengusut permasalahan seperti ini.

Tampaknya masalah Ahok akan terus dikorek-korek. Kenapa? Karena isu soal Ahok dianggap berhasil membakar semangat keagamaan untuk menarik dukungan politik.

[irp posts="5005" name="Reuni Akbar Aksi 212 Panggung Besar untuk Anies Baswedan"]

Sama seperti mereka ingin memelihara momentum 212, untuk terus dijadikan bahan bakar politik. Kebijakan Pemda yang melulu mengorek-ngorek kebijakan Ahok, bisa kita baca dalam semangat yang sama dengan pelestarian momentum 212.

Makanya jangan heran ada reuni alumni 212 di Monas. Jangan heran juga jika Gubernur dan Wakil Gubernur sekarang melulu berkutat dengan mencari-cari kesalahan Ahok. Semuanya digunakan untuk terus menciptakan momentum politik.

Asumsinya begini. Mereka bisa kalahkan Ahok dengan isu agama. Karena Ahoklah, masa bisa dibakar emosinya. Bisa dikumpulkan jadi satu. Jadi untuk terus memelihara api emosi masa, Ahok harus terus dijadikan sasaran tembak. Harus terus dipukuli meskipun sudah ada di penjara.

[irp posts="6848" name="Apakah Warga Jakarta Masih Bisa Berharap kepada Anies-Sandiaga?"]

Ini sangat berguna untuk Pilpres 2019. Mereka tahu pendukung Ahok kebanyakan pendukung Jokowi. Tapi ada juga pengagum Jokowi yang tidak mendukung Ahok. Mungkin karena alasan keyakinan. Nah, orang-orang seperti inilah yang mau dipelihara untuk dibengkokkan pikirannya.

Dengan terus membangun sentimen anti Ahok, mereka mau mengail dukungan untuk Pilpres. Entah nanti suaranya akan kemana. Yang pasti bukan ke Jokowi.

Jadi itulah yang saat lihat Jakarta sekarang. Kita ini benar-benar dijadikan kota politik. Pemda terang-terangan bertindak sebagai oplosan pemerintah pusat. Ajaib.

"Tapi kan, mas. Masih banyak orang yang percaya janji Gubernur yang manis," ujar Abu Kumkum.

Saya tidak sempat menjawab. Bambang Kusnadi langsung menyambar. "Disuruh minum kencing Onta aja mereka percaya, kok."

***