Menyusul pengunduran diri bacawagub Abdullah Azwar Anas yang diusung PDIP bersama Saifullah Yusuf alias Gus Ipul yang disokong PKB sebagai bacagub pada Pilkada Jatim 2018 nanti bisa mendorong berubahnya peta koalisi parpol pendukungnya.
Dalam konstelasi tersebut, baik PDIP maupun PKB bakal berpikir ulang dan mengevaluasi kembali untuk melanjutkan atau menghentikan koalisinya. Jika melihat pernyataan Sekjend DPP PDIP Hasto Kristiyanto, sepertinya koalisinya masih berlanjut.
Pengunduran diri Bupati Banyuwangi dari kompetisi Pilkada Jatim 2018 itu telah membuat Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri menangis. Putri Bung Karno itu tidak bisa menyembunyikan kesedihannya atas keputusan Azwar Anas tersebut.
“Para kiai menangis, Ibu Megawati menangis karena kami tidak menyangka Pak Azwar Anas menjadi korban,” kata Hasto Kristiyanto di kediaman Megawati, Jalan Teuku Umar, Jakarta, Sabtu 6 Januari 2018, seperti banyak dikutip di berbagai media itu.
Menurut Hasto Kristiyanto, ada pihak yang menggunakan cara-cara yang keji dan tidak benar untuk menyingkirkan Azwar Anas. “Perbuatan seperti ini seharusnya tidak mendapatkan tempat di republik ini,” ujarnya tanpa menyebutkan pihak dimaksud ini.
Dia sudah melaporkan pengembalian mandat dari Anas kepada Megawati. Menurut Hasto, Azwar Anas usai shalat Subuh menyampaikan permohonan maaf dan komitmennya untuk tidak mengganggu Pilkada Jatim 2018.
Selain itu, Hasto Kristiyanto mendukung Azwar Anas konsentrasi penuh berjuang melawan politik hitam. “Kami memberikan dukungan moral sepenuhnya. Azwar Anas adalah korban dalam politik itu,” katanya, seperti dilansir Jpnn.com.
Gus Ipul mengaku tidak menduga pasangannya dalam Pilkada Jatim 2018 itu memutuskan mengembalikan mandat ke PDIP. “Semua tidak menduga ada peristiwa seperti ini, siapa yang menduga. Semua sudah siap,” kata Gus Ipul, Sabtu 6 Januari 2018.
Mengutip Ngopibareng.id, Gus Ipul mengaku sangat menghargai keputusan pasangan Azwar Anas yang mengembalikan mandat sebagai bacawagub yang telah diberikan oleh DPP PDIP tersebut.
“Saya menghargai dan sekaligus juga mengapresiasi keiginan Mas Anas untuk menegakkan kebenaran dan memperoleh keadilan. Melihat hal-hal yang dianggap itu sebagai bagian dari kampanye hitam (black campaign). Kita apresiasi dan berikan dukungan,” ujar Gus Ipul.
[irp posts="7438" name="Azwar Anas Mundur dari Pencalonan, Koalisi PDIP-PKB Pecah?"]
Menurutnya, sisa waktu yang ada sebelum proses pendaftaran pihaknya akan melakukan konsolidasi kemudian mendiskusikan ulang dan mengambil keputusan langkah-langkah selanjutnya.
“Hanya gara-gara berita-berita yang menurut dia ini bahkan ada yang disebut rekayasa itu harus sementara mengembalikan dulu mandat yang telah diberikan untuk memperoleh kebenaran dan keadilan, sekaligus juga akan fokus untuk mensejahterahkan masyarakat Banyuwangi,” lanjut Gus Ipul.
Gus Ipul juga menolak untuk berspekulasi terkait nama-nama yang dianggap cocok sebagai pengganti Azwar Anas. “Saya belum sampai di situ, saya belum berani berspekulasi, masih ada waktu 1-2 hari tapi yang ingin kami sampaikan itu saja,” kata Gus Ipul.
“Ini suatu hal yang memang sangat memprihatinkan dan saya sangat sedih luar biasa tapi saya percaya Mas Anas akan berbuat sesuatu yang besar dan menjadi bagian tambahan prestasi di masa-masa yang akan datang,” lanjut Gus Ipul.
Ia berharap, semoa semua kebenaran nanti bisa cepat terungkap. Menurut Gus Ipul, peristiwa yang terjadi menjelang pendaftaran resmi ke KPUD Jatim itu akan membawa dampak. “Kita berdua sudah jalan, persiapan sudah matang, logistik sudah cetak, siapa yang menduga jadi seperti ini,” ujarnya.
Dampak yang lainnya tentunya pada kelanjutan koalisi PDIP-PKB. Apakah kedua parpol ini masih tetap berkoalisi dan tetap mengusung Gus Ipul sebagai bacagub dalam gelaran Pilkada Jatim 2018 mendatang? Atau malah mereka akan mengusung pasangan lainnya?
Mengingat saat pileg 2014 PKB memperolah 19,10 persen (20 kursi), sedangkan PDIP 18,92 persen (19 kursi), maka PKB bisa mengusung sendiri tanpa PDIP. Artinya, Gus Ipul masih bisa maju tanpa bantuan PDIP atau PDIP tetap bersama PKB?!
Perlu dicatat, pada pileg 2014 PKB memperoleh 19,10 persen (20 kursi) DPRD Jatim, kedua disusul PDIP yang memperoleh suara 18,92 persen (19 kursi), ketiga Gerindra 12,68 persen (13 kursi), Demokrat sebanyak 12,06 persen (13 kursi), Golkar 9,35 persen (11 kursi);
PAN 6,20 persen (7 kursi), PPP 6,19 persen (5 kursi), PKS 5,08 persen (6 kursi), NasDem 5 (4 kursi), Hanura 3,74 persen (2 kursi). Dua partai lainnya, PKPI dan PBB masing-masing meraih suara 1,14 persen dan 0,54 persen. Keduanya tidak mendapatkan kursi.
[irp posts="7418" name="Digoyang Foto Syur dengan Perempuan, PDIP Tetap Dukung Azwar Anas"]
Jika PDIP-PKB masih ingin koalisi berlanjut, maka kedua parpol ini harus segera mencari figur pengganti Azwar Anas, mengingat jadwal pendaftaran akan dibuka pada 8-10 Januari 2018. Karena Azwar Anas diusung PDIP, maka penggantinya juga dari PDIP.
Agar tak membuang waktu, sebaiknya kedua parpol ini tetap dalam satu koalisi, tidak perlu berpisah, sehingga peluang untuk memperoleh pengganti Azwar Anas bisa segera terwujud. Kalau Walikota Surabaya Tri Rismaharini “menolak”, harus cari figur lainnya.
Sebenarnya andaikata Djarot Saiful Hidayat tidak telanjur dijadikan bacagub Sumatera Utara (Sumut), mungkin figur mantan Gubernur DKI Jakarta ini lebih pas sebagai pengganti Azwar Anas. Namun, rasanya tidak mungkin Djarot mau di posisi bacawagub Jatim.
Karena, tidak mungkin pula Djarot harus mendepak Gus Ipul dari posisi bacagub Jatim yang diusung PKB. Ingat, PKB di DPRD Jatim memiliki sebanyak 20 kursi, dan bisa mengusung sendiri jika mau. PKB jelas tak akan menggeser Gus Ipul sebagai bacawagub.
Apalagi, Gus Ipul itu adalah titipan dan amanah dari KH Abdurrahman Wahid alias Gus Dur kepada Megawati. Sampai di sini, posisi Gus Ipul masih tetap aman, karena hanya PKB yang bisa membatalkan dan mencabut dukungannya terhadap Gus Ipul, kalau mau.
Jadi, di sinilah bargaining PKB atas PDIP sangat kuat, mengingat partai yang dibidani Gus Dur dan ulama khos Nahdlatul Ulama (NU) dulu itu sebagai parpol pemenang Pemilu 2014 lalu. Sehingga, PDIP akan sangat “bergantung” pada sikap PKB itu sendiri.
Sebab, stock kader PDIP untuk menggantikan figur sekelas Azwar Anas nyaris tidak punya lagi. Sehingga, kalau pun PDIP berpisah dengan PKB dan mengusung sendiri juga sangat berat. Apalagi waktu pendaftaran paslon sangat singkat, cuma tiga hari saja!
Satu-satunya langkah yang harus dilakukan PDIP yaitu mencari figur birokrat di Pemprov Jatim yang selama ini sebenarnya telah banyak membantu kemenangan pasangan Soekarwo – Gus Ipul dalam dua kali gelaran Pilkada Jatim (2008 dan 2013) sebelumnya.
Figur ini tidak lain adalah Saiful Rachman, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jatim. Nama SR, demikian panggilan akrabnya, selama ini sudah masuk dalam bursa bacawagub Jatim 2018. Sayangnya, SR yang punya jaringan birokrasi dan pendidik ini dicuekin.
Bahkan, tak dilirik sama sekali. Padahal, potensi dalam meraup suara pemilih sangat luar biasa. Terbukti, selama dua kali Pilkada Jatim sebelumnya, Khofifah Indar Parawansa tak bisa mengalahkan pasangan KarSa ini. SR adalah operator kemenangan KarSa.
Kini nama SR mulai dilirik pula oleh PDIP yang sudah kehilangan Azwar Anas. Tak hanya itu. Bahkan, nama SR disebut-sebut juga masuk dalam bursa bacagub Partai Gerindra setelah Yenny Wahid menyatakan “tidak diizinkan” oleh para sesepuh NU sendiri.
Jadi, posisi tawar di Gerindra justru lebih tinggi, bukan lagi bacawagub. Namun, tampaknya Gerindra masih menunggu detik-detik terakhir peta konstelasi Pilkada Jatim 2018 nanti. Bisa jadi, jika SR dipinang PDIP, maka Gerindra, PAN, dan PKS ikut dukung SR.
Jika petanya demikian, maka pasangan Khofifah Indar Parawansa – Emil Dardak jelas akan keteteran dalam menghadapi pasangan “Duo Ipul” alias DoI, yakni: Gus Ipul dan Cak Ipul. Gus Ipul menguasai basis NU, Cak Ipul lintas kota dan wilayah Jawa Timur.
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews