Pelan dan lembut, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto akhirnya memilih berseberangan dengan kepentingan politik Jokowi dan PDIP di Pilkada 2018.
Airlangga yang naik pamor, menduduki kursi panas Golkar atas restu Istana, ternyata berbelok dan menyusun kekuatan. Langkah politik itu dinilai licik dan menusuk dari belakang.
Sebagai Ketum Golkar dan sekaligus anggota kabinet Jokowi, Airlangga bertindak nekat mendukung Letjen Edy Rahmayadi di Pilgub Sumatera Utara.
Keputusan mendadak itu membuat Jokowi dan PDIP kian terpuruk dan galau menghadapi Edy yang didukung oleh partai oposisi (PAN, Gerindra dan PKS).
Lantas untuk apa Istana bersusah payah menjadikan Airlangga sebagai Ketum Golkar, bila hasilnya berujuang pengkhianatan? Deal politik yang telah dibangun menjadi sia-sia.
[irp posts="6214" name="Istana Iri, Anies Baswedan Kembali Raih Simpati Umat"]
Sah saja di arena Pilkada, koalisi lintas partai berlangsung dinamis dan bebas untuk mengusung figur manapun. Tidak ada aturan dan kesepakatan politik yang membatasi.
Tetapi, secara etika dan kepentingan konsolidasi jelang Pilpres 2019, sikap Golkar menyeberang ke kubu oposisi untuk mengusung Edy Rahmayadi adalah fatal.
Dari sisi kalkulasi politik, tindakan Golkar jelas berakibat merugikan Jokowi dan PDIP. Sebab bila Edy meraih kemenangan, sudah pasti memberi energi politik bagi kubu oposisi (PAN, PKS dan Gerindra).
Hal serupa juga terjadi di Pilkada Maluku, di mana Golkar memilih mengusung petahana untuk berhadapan dengan figur yang didukung oleh PDIP.
Sikap Golkar yang kontra dengan kepentingan Jokowi dan PDIP dapat ditafsikar sebagai bentuk perlawanan. Airlangga tampaknya, dengan jeli memanfaatkan situasi itu sebagai pemanasan untuk lepas dari ikatan koalisi.
Apalagi bila para calon cagub yang diusung oposisi menang, maka semakin menggoda partai beringin berbalik arah berhadapan dengan Jokowi di Pilpres 2019.
Terlebih Airlangga menyadari bahwa Jokowi tidak akan memungutnya sebagai cawapres. Maka kini saat yang tepat untuk pelan-pelan mundur dari koalisi.
Pengkhianatan itu sudah terbaca oleh Jokowi dan PDIP. Munculnya ancaman mencopot Airlangga dari kabinet memberi sinyal bahwa Istana mulai meragukan komitmen Airlangga dan Golkar.
Apalagi rekam jejak Golkar terkenal sangat lihai dalam merebut pelung kekuasaan. Untuk sementara berpura-pura mesra dengan Jokowi, namun di balik layar mengatur strategis, melakukan pembusukan.
Lihat saja nanti, bila PDIP mengalami kekalahan telak di sejumlah daerah strategis, termasuk Pilgub Sumut, maka sangat membuat Jokowi dan PDIP terjepit. Agenda konsolidasi nasional mereka jadi kacau-balau.
Hal itu sesungguhnya yang diinginkan oleh Golkar, apalagi jarak waktu Pilgub dengan Pilpres sangat dekat. Tentu mudah untuk kabur dari kontrol kekuasaan Jokowi.
[irp posts="5118" name="Istana dan Partai Golkar Ternyata Saling Membutuhkan"]
Sekali lagi, elite Golkar emang mirip belut yang licin, membuat Jokowi telah terjebak dan tertipu. Lakon dan politk mereka tidak bisa ditebak, namanya juga politik licik.
Kecuali bila Jokowi dan PDIP sudah mengantongi ihwal dugaan skandal penggelapan pajak perusahan milik Airlangga. Maka Golkar yang berwatak belut terpaksa tetap memilih jinak dan manut pada Istana.
Pertunjukan politik tipu-tipu dan saling menyandera di perhelatan Pilkada 2018, tak ubahnya panggung komedi politik. Demi lezatnya kekuasaan, rela berakrobat dihadapan rakyat.
Memalukan!
Faizal Assegaf, Ketua Progres 98
***
Editor: Pepih Nugraha
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
