Meski Munaslub Partai Golkar yang sudah usai meneguhkan kembali dukungannya kepada Joko Widodo agar bisa menjabat kembali sebagai Presiden RI untuk periode berikutnya, yakni 2019-2024, namun Presiden Jokowi harus tetap berhati-hati kepada partai yang satu ini!
Alasannya sudah jelas dan terang-benderang. Prilaku buruk Partai Golkar yang mencampakkan Ridwan Kamil begitu saja alias menarik dukungan sebagai calon gubernur Jawa Barat, mestinya menjadi sinyal bagi Jokowi bahwa partai ini sangat "tricky" kalau tidak mau dikatakan licik dalam meraih kekuasaannya. Ketika calon yang didukungnya tidak mau segera berlutut mengikuti kemauannya, dukungan bisa dicabut begitu saja tanpa etika politik sedikit pun.
Kesalahan terbesar Ridwan Kamil, calon gubernur Jawa Barat dengan elektabilitas tertinggi tanpa tandingan hingga sekarang, adalah tidak mau segera menjadikan Daniel Muttaqien sebagai bakal calon gubernur yang harus mendampingi dirinya. Ini semacam "jebakan betmen" di mana kalau tidak segera mengikuti kemauan partai beringin tua ini, dukungan pun dengan serta merta dicabut. Dan, itu terjadi.
Apa bedanya dengan kondisi Partai Golkar sekarang yang meneguhkan dukungan kembali untuk Joko Widodo agar bisa menjadi Presiden lagi untuk periode keduanya? Adakah makan siang gratis dalam politik? Tidak ada! Jokowi harus menuruti kehendaknya juga.
Tentu saja "kerelaan" Partai Golkar mendukung Jokowi disertai keinginan yang harus terpenuhi. Bisa saja keinginan itu memajukan bakal calon presiden dari Golkar sendiri. Alasannya kuat, sebab dibanding para pendukung lainnya, Partai Golkar paling gembur dalam perolehan suara pada pemilu lalu. Kursi di DPR pun jauh lebih banyak dibanding parti lainnya yang sama-sama berkhidmat untuk mendukung Jokowi.
Dengan alasan kekuatan suara dan kursi partai ini sebagai modal pada Pilpres 2019, maka dengan mudah Golkar bakal mendikte Jokowi, apalagi sampai saat ini Jokowi belum mendapat sinyal dari PDI Perjuangan apakah akan tetap mendukungnya atau sebaliknya, mengalihkan dukungan ke sosok capres lain. Jadi wajar jika Jokowi menyandarkan harapan pada Partai Golkar.
[irp posts="6368" name="Airlangga, Ganti Pengurus untuk Persiapan Pencapresan Dirinya di 2024"]
Melihat gelagat yang sudah-sudah, PDI Perjuangan agak angkuh juga dalam hal harga diri. Misalnya dia cenderung tidak mau didahului partai lain dalam hal dukungan. Padahal, Nasional Demokrat, Golkar, PKB, Hanura dan PPP sudah lebih dini menyatakan dukungan. PDI Perjuangan? Biasalah, selalu telat dalam mengambil keputusan, termasuk dalam pernyataan dukungan kepada Joko Widodo. Lihatlah di Jawa Barat, PDI Perjuangan seperti ada dan tiada saja dalam pusaran Pilkada.
Ketika Jokowi "tidak berkutik" dan harus menerima desakan Golkar untuk memilih wakilnya, PDI Perjuangan akan semakin menjauhi Jokowi. Pun ketika PDI Perjuangan akhirnya menjatuhkan dukungan kepada Jokowi dan meminta Jokowi memilih bakal calonnya, perselisihan bakal terjadi di antara para pendukung khususnya dari Partai Golkar.
Yang terbaik buat Presiden Jokowi adalah tetap jaga jarak dengan Partai Golkar yang terkenal licin ini!
Jangan terlalu menunjukkan keinginan untuk didukung, sebab dukungan itu kadang bersifat semu sebagaimana jelas-jelas sudah ditunjukkan pada Ridwan Kamil. Presiden harus tetap menunjukkan Presiden untuk semua golongan, bukan hanya bagi Golongan Karya saja.
Meleng sedikit, salah-salah Anda bisa bernasib sama dengan Ridwan Kamil. Dengan kata lain, lengah sedikit Anda bisa diridwankamilkan juga.
Jadi, tetap berhati-hatilah, Mister President!
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
