Peta politik yang semakin dinamis dan akuntabel mendorong semua partai untuk berjuang mendapatkan kemenangan dalam pertarungan politik. Apalagi, Pemilu 2019 sudah di depan mata. Semua partai sudah mulai ancang-ancang untuk mendapatkan calon presiden dan calon wakil presiden yang dianggap sesuai dengan visi dan misi partai masing-masing.
Sebut saja nama Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan yang berhasil merebut kepemimpinan DKI Jakarta dalam konstelasi politik pada Pemilihan Kelapa Daerah (Pilkada) kemarin disebut-sebut akan kembali dicalonkan sebagai wakil presiden pada pemilu 2019.
Hal itu tentu bukan cita-cita muluk. Sebab, dalam sejumlah survei seperti dalam sebuah rilis lembaga survei Indo Barometer yang menempatkan mantan Menteri Pendidikan tersebut memiliki elektabilitas tinggi untuk maju sebagai cawapres mendampingi ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto.
Karena elektabilitasnya tinggi, selaku calon wapres posisi tawar Anies pun ikut terdongkrak. Ia bisa disunting siapa saja, termasuk Prabowo Subianto yang dalam hitungan Indo Barometer merupakan pasangan dengan elektabilitas dua kali lebih tinggi jika Anies berpasangan dengan calon presiden lainnya.
Pernyataan tersebut tentu bukan isapan jempol belaka. Jika hanya untuk bermain-main, kedibilitas lembaga survei Indo Barometer tentu harus dipertanyakan walau pun kita ketahui, banyak lembaga survei yang juga membuat partai-partai mengambil keputusan berdasarkan hasil survei yang diterbitkan oleh mereka.
[irp posts="5093" name="Menelaah Ambisi Terpendam Anies Baswedan pada Pilpres 2019"]
Elektabilitas Anies, kata Direktur Eksekutif Indo Barometer, Muhammad Qodari naik hingga 10,5 persen berdasarkan pernyataan terbuka dan 11,8 persen didapatkan dari pertanyaan tertutup dengan mengecilkan nama kandidat menjadi 12 nama saja.
“Disusul Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) 10,3 persen, Gatot Nurmantyo (Panglima TNI) 9,3 persen, Ridwan Kamil (Wali Kota Bandung) 7,3 persen, Sohibul Iman (Ketum PKS) 5,4 persen, Moeldoko (mantan Panglima TNI) 3 persen, dan Puan Maharani 2,8 persen,” kata dia sejumlah media, Minggu 3 Desember 2017.
Muhammad Qodari mengatakan, elektabilitas Anies naik dua kali lipat (22,5 persen). Sedangkan nama ketua partai lainnya seperti Ketua Umum PKS Sohibul Iman elektabilitasnya hanya 4,2 persen. Begitu pula dengan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Muhaimin Iskandar yang hanya memiliki 0,1 persen jika menjadi cawapres Prabowo.
Namun, meski nama Anies Baswedan meroket berkat adanya survei dari Indo Barometer tersebut, Wakil Ketua Umum PArtai Gerindra Fadli Zon menyebutkan bahwa dirinya lebih percaya pada survei yang dilakukan di media sosial.
Menurutnya, survei yang dilakukan lembaga-lembaga survei yang ada di Indonesia bisa saja tak sampai sasaran yang tepat. “Saya juga mengkritik kemarin dalam penyampaian survei. Sering kali survei sekarang ini bisa salah,” kata dia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin 4 Desember 2017.
Fadli mengatakan, survei di media sosial melibatkan lebih banyak responden dan cenderung lebih tepat dan akurat. Ia mencontohkan saat pilkada DKI Jakarta lalu, di mana kebanyakan lembaga survei menghasilkan elektabilitas Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok tinggi. Nah, kata dia, pada saat persamaan Gerindra juga melakukan survei yang hasilnya berbanding jauh dari yang dihasilkan lembaga survei tersebut.
“(Tanggal) 18 April malam kami bilang Anies-Sandi menang 58 persen. Ternyata hasil akhirnya 57, 97 persen. Akurasinya luar biasa,” kata dia.
Presiden Global Organization of Parliamentarians Against Corruption (GOPAC) itu menambahkan, pun begitu, ia menghargai survei yang dilakukan Indo Barometer dan akan menjadi catatan bagi partainya untuk kemudian menentukan cawapres yang akan mendampingi Ketua umum Gerindra Prabowo Subianto.
“Ya, itu kan tentu bisa jadi bahan pertimbangan. Saya tidak mau mendahului ya. Tapi kalau bicara cawapres itu saya kira Gerindra nanti perlu. Misalnya dengan calon-calon mitra koalisi untuk membicarakan dan duduk bersama,” kata Fadli.
[irp posts="5005" name="Reuni Akbar Aksi 212 Panggung Besar untuk Anies Baswedan"]
Dengan tingginya elektabilitas Anies tersebut, tentu ini adalah peluang bagus bagi Gerindra untuk melakukan terobosan sebagai pendukung Anies-Sandi pada Pilkada lalu. Partai ini akan menjadi partai yang diperhitungkan banyak kalangan politikus.
Sementara, Pakar Politik Djayadi Hanan sebagaimana dikutip Tribunnews.com mengatakan dirinya belum melihat adanya pengaruh besar antara program Anies-Sandi dengan meningkatnya elektabilitas Prabowo Subianto pada Pilpres 2019 mendatang.
Menurutnya, pengaruh positif tentunya ada dan berasal dari kalangan pendukung Anies yang tidak memperpanjang izin usaha Hotel dan Griya Pijat Alexis. “Jadi kita belum tahu apakah berpengaruh atau tidak. Yang pasti itu berpengaruh positif di kalangan pendukung Anies karena memang itu tuntutannya para pendukung Anies dan itu sudah menjadi bagian dari kampanye Anies,” kata dia beberapa waktu lalu.
Pun begitu, Djayadi mengakui bahwa selama ini pendukung Anies umumnya merupakan pendukung Prabowo dan dukungan tersebut memperkuat posisi Prabowo sebagai ketua Partai.
“Kita belum tahu apakah dampaknya ke Prabowo atau tidak. Tapi dengan melihat selama ini pendukung Anies yang umumnya merupakan pendukung Prabowo maka kita bisa asumsikan itu memperkuat dukungan ke Prabowo,” kata Djayadi.
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews