Saiful Rachman, Calon Terkuat untuk Dampingi Khofifah

DR. Saiful Rachman MM, MPd, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, ternyata termasuk salah satu nama yang digadang-gadang untuk mendampingi bakal calon gubernur Khofifah Indar Parawansa sebagai bakal calon wakil gubernurnya.

Karena, sebelumnya, Gubernur Jatim Soekarwo juga sempat menyebut nama Saiful Rachman sebagai pejabat birokrat yang didukungnya untuk maju dalam Pemilihan Kepala Daerah Jawa Timur 2018 mendatang. Akankah “Tim 17 Ulama” merekomendasikannya?

Nama lain yang disodorkan ke Khofifah adalah Wakil Bupati Ngawi dua periode, Ony Anwar Harsono. Namanya dimunculkan Sekretaris DPD Partai Demokrat Jatim Renville Antonio. Padahal, sebelumnya, Demokrat “menawarkan” Harsono, ayah Ony.

Ada kesan, Ketua DPD Demokrat Jatim Soekarwo memaksakan nama Harsono untuk maju mendampingi Khofifah. Kabarnya, setelah PepNews.com mengungkap 2 pelanggaran Harsono terkait pengangkatannya, nama Ony Harsono dimunculkan Renville.

Padahal sebelumnya, Soekarwo pernah menyatakan dukungannya terhadap Saiful Rachman untuk maju dalam Pilkada Jatim 2018. Saiful tidak pernah terikat dengan berbagai parpol, karena ia birokrat tulen yang benar-benar berkarier dari bawah.

Saiful diduga tahu persis pemikiran-pimikiran Soekarwo selama ini. Sehingga, dengan mudah bisa melanjutkan program pembangunan Gubernur Soekarwo. Seperti Soekarwo sebelum menjadi gubernur, Saiful berpengalaman melakukan penataan birokrasi.

Karena Saiful pernah menjabat Kepala Biro Kesra Pemprov Jatim, Kepala Biro Kerjasama Pemprov Jatim, serta Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jatim. Jadi, jika ia dipasangkan dengan Khofifah, sangatlah tepat: Politisi-Birokrat.

Jika “Tim 17” yang diketuai KH Sholahuddin Wahid alias Gus Sholah cermat, maka tidak ada salahnya Khofifah disandingkan dengan Saiful yang birokrat tulen. Ini akan mengikuti jejak Soekarwo yang birokrat tulen dengan Gus Ipul yang politisi.

Ini juga bisa menghindari konflik kepentingan parpol pendukungnya nanti yang kini sedang memperebutkan posisi bacawagub pendamping Khofifah. Seperti halnya Soekarwo sebelum maju Pilkada Jatim 2008, ia cuma dikenal sebagai Sekdaprov Jatim.

Asli "Arek Suroboyo"

Lahir di Surabaya, 3 Mei 1959, Saiful Rachman asli Arek Suroboyo. Masa sekolah sejak dari SD dihabiskan di Surabaya, yaitu SDN Kedunganyar 3 Surabaya 1972, ST Negeri 7 Surabaya Mesin 1975, STM Negeri Surabaya Pembangunan Mesin Konstruksi 1980.

Lulus pendidikan S-1 dari Jurusan Pendidikan Teknik Mesin IKIP Jogjakarta 1984, S-2 STIE Widya Jayakarta Magister Manajemen 2002, Universitas Muhammadiyah Profesor HAMKA Magister Administrasi Pendidikan 2003. S-3 lulus Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Malang 2013.

Awal kariernya dimulai menjadi guru BLPT Surabaya sejak berpangkat Penata Muda pada 1 November 1986. Kemudian, 1 April 1988 menjadi guru SMTA, di STM Negeri 1 Surabaya, SMT Grafika Negeri Malang. Dari Malang, ia ditarik lagi ke Surabaya.

Pada 1 Juli 2001 masuk di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan 1 April 2009 di Pemprov Jatim, hingga pada 1 April 2013 menjabat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jatim. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah buah pemikiran Saiful Anwar.

Ketika memimpin Badan Pendidikan dan Pelatihan (Bandiklat) Provinsi Jatim, ia berinovasi membuat Diklat untuk anggota baru DPRD kota-kabupaten se-Indonesia, Diklat Pimpinan II se-Indonesia, dan membuat assesment center untuk calon pejabat Eselon II.

Untuk Diknas Jatim, Saiful Rachman membuat Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) 100 persen  se-Jatim, penerimaan peserta didik baru online SMA SMK se-Jatim, mengirim delegasi Jatim untuk word skill di Abudabi, Uni Emirat Arab.

Dana BOS Jatim yang berhasil diperjuangkan Saiful Rachman anggaran tahun 2017 besarnya mencapai Rp 5,3 triliun untuk SD, SMP, SMA, dan SMK. Itulah “karya nyata” dari seorang Saiful Rachman selama dipercaya menjabat di Pemprov Jatim.

Karya nyata tersebut sudah dirasakan oleh masyarakat Jatim, termasuk anggota DPRD yang sekarang ini sedang duduk di kursi DPRD kota-kabupaten se-Indonesia. Sebuah karya nyata “senyap” yang tidak pernah diketahui publik siapa “otaknya”.

Dan, karya nyata inilah yang selama dua periode kepemimpinan Soekarwo – Saifullah Yusuf telah sukses mengiringinya selama menjabat Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim. Akankah karya nyata ini diabaikan dan menguap begitu saja seperti gas?

Munculnya nama Saiful Rachman dalam bursa bacawagub Jatim 2018 memang meresahkan sebagian pejabat parpol. Ini yang terjadi di DPD Partai Golkar Jatim, sampai harus membuat Surat Nomor: 52/B.1/DPD I/PG/X/2017, pada 18 Oktober 2017.

Menyikapi situasi dan/atau berita yang berkembang saat ini, baik melalui media cetak maupun media online, bersama ini DPD Golkar Jatim menghimbau kepada segenap Jajaran Pengurus Pleno DPD Golkar Jatim untuk tidak memberikan statement atau tanggapan, baik melalui media sosial ataupun media lainnya terhitung sejak 20 Oktober 2017.

Statement dan/atau tanggapan hanya akan diberikan oleh Ketua, Sekretaris dan Bidang Komunikasi, Media & Penggalangan Opini atau Pengurus yang diberikan Tugas oleh Ketua DPD Golkar Jatim. Mengingat hal tersebut bisa dan sangat berdampak negatif bagi elektabilitas Partai Golkar secara Lokal maupun Nasional.

Surat imbauan tersebut ditandatangani oleh Ketua Drs. Ec. H. Nyono Suharli Wihandoko, Sekretaris Sahat Tua P. Simantjuntak, SH, tembusan Ketua Umum Partai Golkar di Jakarta, Sekjen DPP Partai Golkar di Jakarta. Mengapa ini dilakukan?

Adakah larangan bicara oleh Ketua DPD Golkar Jatim ini terkait dengan kedatangan Bupati Trenggalek Emil Dardak ke Golkar untuk mencari dukungan supaya “dijodohkan” dengan Khofifah yang sudah ditetapkan Golkar sebagai bacagubnya?

Manuver seperti itu seharusnya tidak dilakukan oleh pimpinan Golkar pada level tingkatan apapun mulai pusat sampai daerah. Karena kita tahu bahwa Golkar adalah satu-satunya partai modern yang menasbihkan dirinya sebagai The Party of Ideas.

Partai yang menjunjung tinggi dan mengedepankan ide dan gagasan sebagai instrumen utama politik Golkar dengan menjadikan rakyat sebagai subjek, bukan objek. Sehingga partai butuh mengkomunikasikan semua hal yang dilakukan untuk rakyat.

Jadi, jangan malah anti media online, media mainstream, karena itulah sarana komunikasi partai dengan rakyat untuk hari-hari ini dan ke depan. Bukan malah membungkam pengurus dengan mengeluarkan Surat Himbauan seperti di atas.

***