"Kudeta" Setya Novanto terhadap Ade Komarudin Direstui Istana?

Sulit untuk tidak mengaitkan keinginan elite Partai Golkar untuk menempatkan kembali ketua umumnya, Setya Novanto, sebagai Ketua DPR menggantikan Ade Komarudin, sebagai buntut dari peristiwa bentroknya Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) pada penghujung demo besar "Aksi Bela Islam" pada 4 November 2016 lalu.

Jika kaitan itu ada, Setya tidak terbendung lagi untuk segera menempati kursi Ketua DPR yang pernah didudukinya setelah dia mengundurkan diri akibat kasus "Papa Minta Saham", Desember 2015 lalu. Jika ada kaitannya pula, Presiden Joko Widodo alias Jokowi cenderung mengiyakan alias tidak menghalang-halangi pergantian kursi Ketua DPR dari Ade yang pernah menjabat Ketua Pengurus Besar HMI periode 1989-1990 itu ke Setya.

Bahkan Politisi Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengaku mendapatkan informasi mengenai keterlibatan Jokowi atas keputusan Golkar kembali menunjuk Setya sebagai Ketua DPR menggantikan Ade. "Saya dapat info bahwa pergantian ini juga atas petunjuk Jokowi," kata Doli seperti diwartakan Kompas.com, Rabu 23 November 2016. Kalau info itu benar, kata Doli, ia mempertanyakan apa kepentingan Jokowi meminta Setya kembali menjadi Ketua DPR.

[irp posts="374" name="Habis Papa Minta Saham", Terbitlah "Papa Minta Wapres""]

[caption id="attachment_2088" align="alignleft" width="370"] Jokowi dan Setya makan siang bersama (Foto: Kompas.com)[/caption]

Presiden Jokowi sendiri enggan berkomentar soal keputusan Partai Golkar untuk mengembalikan Setya sebagai ketua DPR menggantikan Ade dan menyerahkan sepenuhnya kepada proses internal Partai Golkar dan proses internal di DPR.

"Itu urusannya Partai Golkar dan itu urusan internalnya DPR. Dasar hukum penetapan ketua DPR kan oleh rapat paripurna DPR ya. Wilayahnya DPR," kata Jokowi di teras Istana Merdeka, Jakarta, Selasa 22 November 2016.

Beredar rumor, bahwa salah satu agenda diundang makan siangnya Setya ke Istana Negara tidak lain untuk membicarakan pergantian ini.  Namun Jokowi tidak menjawab saat ditanya ditanya apakah pertemuannya dengan Setya itu membicarakan pergantian ketua DPR.

Beberapa waktu beredar kabar bahwa massa yang akan kembali berunjuk rasa dalam jumlah besar pada 2 Desember 2016 nanti akan menduduki Gedung MPR/DPR sebagaimana terjadi pada tahun 1998 dengan maksud memaksa Presiden Jokowi lengser.

Dengan bergantinya Ketua DPR yang dapat "dikendalikan" pemerintah, maka massa dijamin tidak akan menduduki Gedung MPR/DPR sebagaimana hampir terjadi pada unjuk rasa 4 November saat dua petinggi DPR mengizinkan massa menginap di Gedung MPR/DPR.

Sudah menjadi rahasia umum, hubungan Jokowi dengan Partai Golkar yang pernah menjadi oposisi terhadapnya itu sedang baik-baiknya. Hal ini terjadi setelah Setya terpilih selaku Ketua Umum Partai Golkar dan tidak lama kemudian menyatakan dukungannya agar Jokowi kembali dimajukan sebagai calon presiden pada Pilpres 2019.

Setya terpilih menjadi Ketua Umum DPP Partau Golkar setelah dalam Munaslub "mengalahkan" Ade yang mengundurkan diri saat memasuki putaran kedua. Karena kader HMI, Ade saat itu didukung Jusuf Kalla yang juga kader HMI dan tergabung dalam KAHMI.

Ade menjelaskan alasannya mundur sebagai calon Ketua Umum Partai Golkar setelah mendapat 173 suara dalam pemilihan pertama sebagai berikut, "Demokrasi itu harus memperkuat persatuan."

Dalam Munaslub di Bali Nusa Dua Convention Center, Bali, Selasa, 17 Mei 2016 itu Ade menambahkan, demokrasi itu bukan untuk bercerai berai, melainkan harus menjunjung tinggi kebersamaan, gotong-royong, bersatu dan rekonsiliasi.

[irp posts="1837" name="Selfie Bersama Trump, Terbukti Penciuman Politik Fadli dan Setya Tajam"]

Jika Ade yang saat itu telah menjabat Ketua DPR melanjutkan maju, proses rekonsiliasi tidak akan terjadi. Alasannya, orang Indonesia tidak siap kalah, siapnya cuma menang saja. "Ini kebaikan yang saya lakukan, karena saya mencintai partai ini," katanya.

Keputusan penggantian Ketua DPR itu diputuskan Rapat pleno DPP Partai Golkar pada Senin 21 November 2016. Ade sendiri mengaku sudah berkomunikasi dengan DPP Partai Golkar terkait wacana pergantian tersebut. Ia akan berkomunikasi dengan senior partai dan keluarga sebelum memberikan pernyataan resmi. Pasalnya, hingga Rabu hari ini Ade mengaku belum menerima surat resmi terkait pergantian posisi Ketua DPR tersebut.

"Jadi saya lihat resminya kayak gimana nanti saya pelajari dengan baik untuk nanti saya konsultasikan dengan senior saya, keluarga saya. Kemudian, ya shalat istikharah," kata Ade, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu,  23 November 2016 sebagaimana diberitakan Kompas.com.

Menurut Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid, keputusan diambil dengan mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi terkait kasus "Papa Minta Saham" yang menyeret nama Novanto. Keputusan MK tersebut dikuatkan dengan keputusan Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI yang tidak pernah menjatuhi hukuman untuk Setya.

[irp posts="503" name="Bagi Golkar, Malu Urusan Belakangan"]

Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan DPP Partai Golkar Yorrys Raweyai berpendapat lain. Wacana pengembalian kursi Ketua DPR disebutnya bukan karena performa Ade, melainkan untuk mengembalikan wibawa partai. "Enggak ada salah apa-apa. Ini soal etika dan wibawa partai. Tapi yang penting, ada kesepakatan mengembalikan posisi seperti semula," kata Yorrys.

Sebelumnya, Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR mengabulkan permintaan pemulihan nama Setya. Permintaan pemulihan nama baik diajukan Fraksi Partai Golkar untuk Setya yang saat itu menjabat Ketua Fraksi terkait kasus "Papa Minta Saham". Saat proses kasus itu berjalan, Setya mengundurkan diri sebagai Ketua DPR dan dirotasi menjadi Ketua Fraksi. Pasca-keluarnya putusan MK, bukti pengaduan tersebut dinyatakan tidak valid untuk dijadikan barang bukti.

***

[irp posts="1936" name="Apa Makna Blusukan Presiden Jokowi ke Barak-barak Militer?"]