Di Pilkada DKI, Bisakah Presiden Jokowi Bersikap Netral dan Independen?

Pilkada DKI Jakarta 2017 merupakan “Pilpres Kecil”, setidak-tidaknya bentuk lain dari Pilpres 2014. Sedemikian pentingnya sampai-sampai “tiga pendekar” ikon politik nasional; Megawati Soekarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Prabowo Subianto turun gunung untuk bertarung di palagan Pilkada Jakarta.

Ibarat dalam cerita pewayangan, tiga ikon politik nasional itu tidak ingin berlama-lama duduk sebagai resi atau begawan. Mereka rela menurunkan derajatnya dari begawan untuk sekadar menjadi petarung tidak langsung, rela turun gunung setidak-tidaknya melihat dan terlibat langsung bagaimana murid-muridnya bertarung memenangi jimat sakti bernama kursi Gubernur DKI.

Pertanyaannya, di mana posisi “Sang Raja” dalam hal ini Presiden RI Joko Widodo di pusaran Pilkada DKI Jakarta? Bisakah Jokowi bersikap independen tatkala namanya kerap dilekatkan dengan salah satu petarung, yaitu Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, yang tidak lain Gubernur DKI Jakarta saat ini? Terlebih lagi, percayakah publik atas independensi Presiden Jokowi? Yakinkah publik Jakarta bahwa Presiden RI bersikap imparsial terhadap ketiga calon gubernur itu?

Mantan Presiden RI yang juga Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono pernah melontarkan istilah “Pilkada rasa Pilpres”, saking pentingnya perebutan kursi gubernur ini di kancah politik nasional. Bagaimana pentingnya Pilkada DKI sampai-sampai SBY sendiri mendorong anaknya, Agus Harimurti yang berpasangan dengan Sylviana Murni, untuk bertarung menjajal calon gubernur petahana Ahok-Djarot Saiful Hidayat dan penantang lainnya Anies Baswedan-Sandiaga Uno.

Melihat “Triumvirat” Megawati-Prabowo-SBY turun gunung bermain di kancah peperangan, mau tidak mau keberpihakan atau sebaliknya netralitas Jokowi selaku Presiden RI dipertanyakan; bisakah Presiden Jokowi berlaku independen dan adil terhadap tiga kontestan?

Namun demikian, awam mudah membaca kemungkinan kecenderungan Jokowi terhadap satu calon, dalam hal ini Ahok, tidak dapat dielakkan.

[caption id="attachment_1181" align="alignleft" width="447"] Ahok dan Jokowi[/caption]

Pertama, Ahok adalah “soulmate” Jokowi pada saat Pilkada 2012 lalu saat pasangan Jokowi-Ahok sukses menjungkalkan calon petahana Fauzi Bowo (Foke) yang akhir-akhir ini namanya mencuat lagi akibat pernyataan Anies Baswedan soal kali bersih di Jakarta yang katanya berkat Foke, tetapi Google menyarankan nama lain, yaitu Ahok.

Saat itu ada semacam pembagian tugas; Jokowi banyak turun ke lapangan dan "blusukan" menemui warga-warga, sedangkan Ahok banyak menyelesaikan tugas administrasi. Sulit dipungkiri kebersamaan masa lalu itu dilupakan begitu saja, setidak-tidaknya kesan saling mempercayai, saling mengerti, yang telah terjalin sekian lama bisa luntur begitu saja.

Kedua, secara politis kendaraan yang digunakan untuk menuju kursi DKI-1 adalah kendaraan yang sama, yaitu PDI Perjuangan di mana di belakang kemudi ada Megawati. Meski sudah menjadi Presiden RI, apa jadinya kalau Jokowi menyatakan netral-netral saja tanpa menunjukkan keberpihakannya kepada partai yang pernah mengusungnya untuk menjadi Gubernur Jakarta bahkan Presiden RI. Bukankah Megawati sebagai pemilik kendaraan sekaligus yang mengemudiannya pernah bilang Jokowi hanya sekadar “petugas partai”?

Ketiga hubungan kerja yang lebih strategis antara Presiden RI dengan Gubernur DKI yang harus melanjutkan pembangunan berbagai proyek dan insfrastruktur mau tidak mau harus “berkelanjutan”. Setidak-tidaknya semangat “melanjutkan pembangunan” biar tidak terputus sampai lima tahun ke depan sinkron dengan progran Presiden RI sendiri di level nasional. Bukankah Jakarta itu juga “Indonesia mini” bukan sekadar “Pilkada rasa Pilpres”?

Implementasi “kerja bareng” Presiden-Gubernur ini terlihat saat Ahok satu mobil dengan Jokowi saat melakukan peninjauan terhadap proyek LRT dan MRT beberapa hari lalu. Selain membahas tentang proyek prestisius yang sempat tertunda-tunda, Ahok tidak menampik adanya pembicaraan tentang Pilgub DKI Jakarta saat semobil dengan Presiden RI itu.

Dari ketiga alasan ini, sulit bagi publik untuk menilai Presiden Jokowi akan bersikap independen dalam Pilkada DKI Jakarta. Tidak percaya, balik saja logika jika Presiden berpihak kepada pasangan Agus-Sylviana atau Anies-Sandiaga, lalu pertanyakan di mana logika atau jalan ceritanya?

Di belakang Agus ada ayahanda SBY yang secara politis adalah musuh bebuyutan Megawati dalam politik, khususnya saat pertarungan Pilpres 2004 dan 2009 yang dimenangkan SBY. Megawati pasti “gondok”-lah, setidak-tidaknya memendam dendam. Sulit dicari nalarnya jika Jokowi “cenderung simpati” terhadap pasangan Agus-Sylviana ini.

Membela Anies-Sandiaga, sulit masuk nalar juga. Di belakang pasangan ini ada Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang pada Pilpres 2014 lalu giliran dibuat gondok oleh Megawati sekaligus oleh Jokowi yang mempecundanginya. Di mana logikanya jika Jokowi cenderung membela pasangan ini?

Bagaimana sikap dan perasaan Jokowi terhadap pasangan Ahok-Djarot yang sama-sama berkendaraan politik yang sama (PDIP), juga selalu mendapat “Restu Ibu” yang sama?

Meski berkali-kali Istana menegaskan akan menjaga independensinya di Pilkada DKI dalam arti Jokowi tidak akan "cawe-cawe" atau condong ke sebelah untuk mendukung salah satu pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, tetapi melihat kenyataan tadi hal ini akan sulit terjadi. Sikap bisa diukur, tetapi bagaimana mengukur hati dan perasaan Jokowi, sulit, bukan?

"Presiden selalu sampaikan netral, berdiri di atas semua pasangan calon,” demikian suatu waktu Juru Bicara Kepresidenan Johan Budi Sapto Prabowo mengatakan di Kompleks Istana Kepresidenan. Sebagai gantinya, kata Johan, Presiden Jokowi selalu mendukung pelaksanaan Pilkada Jakarta yang jujur, adil dan demokratis agar pasangan calon bisa bersaing sehat untuk menjadi Gubernur DKI Jakarta.

Penilaian soal independensi Presiden Jokowi terhadap tiga pasangan calon gubernur DKI Jakarta, sebaiknya diserahkan kepada sidang pembaca PepNews!

***