Diskusi bersama berbagai kalangan Warganet dan insan media yang mengupas soal Medsos, Rekonsiliasi Nasional dan Ancaman Radikalisme dengan menghadirkan para narasumber Prof. Dr. Indria Samego, MA (Analis politik LIPI), Abdul Kadir Karding (Politisi PKB), Roy Abimanyu ( Staf Ahli KSP) , Hafyz Marshal (Pemred Kata Indonesia.com / Kordinator FPMSI ) sukses digelar di Jakarta.
Kegiatan ini diselenggarakan oleh Social Media for Civic Education (SMCE) bersama Forum Pegiat Media Sosial Independen/FPMSI di Hotel Sentral Jakarta Pusat pada Selasa 27 Agudtus 2019.
Diskusi ini menarik kesimpulan bahwa media sosial kerapkali dimanfaatkan untuk menyebar konten radikalisme dan paham transnasional yang justru mengancam persatuan dan keutuhan (integrasi) bangsa.
Oleh karenanya diperlukan komitmen dan berbagai upaya terus menerus khususnya dari kalangan Warganet agar menempatkan posisi strategis media sosial kembali berperan sebagai media transformasi berita yang mengandung literasi dan edukasi serta mencerahkan yang sejatinya tidak menyebarkan konten hoax dan negatip lainnya yang menyebabkan negara tidak kondusif, apalagi menyebar konten berbau paham radikalisme.
Berikut intisari dari diskusi tersebut yang disampaikan oleh Wasil ( Direktur eksekutif SMCE) yang mengatakan bahwa media sosial saat ini mengalami semacam "pergeseran paradigma" maka sudah seharusnya media sosial menjadi instrumen yang positif yaitu dengan menjaga suasana relasi antar anak bangsa tetap kondusif, tenang, adem dan tentram.
Dengan begitu, akselerasi pembangunan kedepan dapat segera direalisasikan karena tidak lagi berhadapan dengan situasi gaduh yang tidak kondusif sehingga dapat mempercepat laju pembangunan di segala bidang.
Sementara itu Pemimpin Redaksi Media Kataindonesia sekaligus pendiri FPMSI Hafyz Marshal mengatakan, "Demi memaknai momentum 17 Agustus 2019 HUT kemerdekaan Indonesia, setidaknya memaknai hari sakral ini dengan spirit baru, yaitu mengharapkan peran Warganet dan eksponen masyarakat lainnya untuk bersama-sama membuat kondusif jagad media publik, terutama media sosial yang kerap paradoks karena kehilangan fungsi dan perannya sebagai pilar demokrasi dalam melawan berbagai konten negatif hoax dan radikalisme.
Sejatinya Warganet punya tanggung jawab kebangsaan untuk turut serta berkontribusi mensukseskan pembangunan kedepan, paling tidak menciptakan situasi kondusif , yang salah satunya melawan propaganda hoaxs dan penyebaran radikalisme di Medsos sehingga tidak timbul kegaduhan dan simpang siur pemberitaan serta terganggunya spirit kebangsaan"ungkap Hafyz.
Acara diskusi yang dihadiri kalangan warganet dan aktivis pers kampus serta kalangan jurnalis ini juga mendeklarasikan pernyataan sikap kalangan Pegiat Media Sosial berisi
Dengan semangat kemerdekaan dan persatuan, kami pegiat media sosial menyatakan:
PERTAMA, Kami siap menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila Dan Undang–Undang Dasar 1945 serta merawat Kebhinekaan Bangsa Indonesia Demi Persatuan Indonesia.
KEDUA, Kami Siap Melawan Berita Hoax, Ujaran Kebencian Atas Dasar SARA Maupun Penyebaran Radikalisme di Media Sosial Dengan Memproduksi Konten-Konten Positip Yang Menumbuhkan Optimisme Dan Semangat Rekonsiliasi Nasional Untuk Kemajuan Bangsa.
KETIGA, Kami Siap Bergotong Royong Menjaga Kondusifitas Diruang Media Publik Serta Mendukung Suksesnya Pembangunan Dan Kepemimpinan Nasional Lima Tahun Kedepan Menuju Indonesia Maju Yang Adil Dan Makmur.
Pada acara diskusi tersebut juga dilakukan penyerahan hadiah pemenang kompetisi narasi Positif yang diselenggarakan oleh FPMSI kepada kalangan Wargsnet (bloger/vloger/youtuber, dan konten kreator), serta kaum milineal sejak 5 sampai 26 Agustus 2019 .
Itulah intisari dari diskusi SMCE bersama FPMSI dan berbagai kalangan Warganet serta insan media , maupun elemen lainnya pada Selasa 27 Agustus 2019 ini di Hotel Central di kawasan Jakarta Pusat.
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
