Melalui gerakan #Kita_Indonesia, PMKRI mengajak seluruh elemen masyarakat memegang teguh persatuan dan kesatuan.
Pemerintah memandang serius persoalan berkembangnya paham radikalisme, terorisme, dan politik identitas di masyakarat, yang bahkan sudah menyusup luas ke lingkungan pendidikan, aparat sipil negara, dan bahkan kalangan TNI dan Polri.
Pernyataan ini disampaikan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko saat menerima Forum Ormas Katolik di Bina Graha, Kantor Staf Presiden, Jum’at, 5 Juli 2019.
“Kalau bicara isu radikalisme, terorisme dan politik identitas, suara saya selalu tinggi. Saya tak pernah kendor dan betul-betul serius menangani isu ini. Jangan sampai Indonesia berada pada ‘point of no return’ dan kita meninggalkan warisan yang buruk pada ada anak cucu kita,” kata Moeldoko.
Panglima TNI 2013-2015 ini menegaskan, kita harus bekerja keras, dan menaruh ‘alert’ tinggi pada berkembangnya paham-paham tersebut, di antaranya dengan penekanan pada penguatan nilai-nilai kebangsaan.
“Ini situasi yang tak mudah. Menjaga demokrasi, tapi juga memperhatikan stabilitas agar tak kemudian jadi anarkis,” kata Moeldoko.
Dalam kesempatan ini, wakil mantan Gubernur Lemhanas ini menyampaikan rasa terimakasih kepada berbagai organisasi kemasyarakatan, termasuk ormas Katolik, yang giat mendengungkan nilai-nilai kebangsaan.
“Saya tidak sangsikan teman-teman ormas Katolik punya semangat luar biasa dalam hal ini. Mari tumbuhkan kesadaran bersama di tingkat antar rumput untuk memerangi kebangkitan politik identitas dan intoleransi,” kata Moeldoko.
Mendiskusikan berbagai isu
Audiensi Forum Ormas Katolik dengan Kepala Staf Kepresidenan dipimpin Muliawan Margadana dari Komisi Kerawam KWI didampingi Ketua Presidium Ikatan Sarjana Katolik Indonesia (ISKA), Hargo Mandiraharjo, anggota Dewan Pakar ISKA Agung Pambudhi (Dewan Pakar ISKA), anggota presidium ISKA Joanes Joka, Subiyanto dari Sekretariat Nasional Forum Masyarakat Katolik Indonesia, serta anggota presidium Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Fibrisio Marbun.
“Kami berharap agar lima tahun ke depan pemerintah tegas mengantisipasi kegiatan-kegiatan bernuansa radikalisme, sehingga fondasi dasar kehidupan berbangsa bernegara dan juga pembangunan Presiden Jokowi membawa Indonesia menuju negara maju tidak diganggu oleh isu-isu ini,” kata Subiyanto.
Sementara itu, Fibrisio Marbun menambahkan, PMKRI turut ambil bagian dalam menjaga keberagaman dan persatuan.
“Melalui gerakan #Kita_Indonesia, PMKRI mengajak seluruh elemen masyarakat memegang teguh persatuan dan kesatuan,” katanya.
Topik lain dalam pertemuan ini yakni terkait pentingnya literasi kebangsaan, dukungan kepada pembentukan Badan Talenta Nasional, Badan Regulasi Nasional, Badan Riset Nasional serta harapan agar pemerintah mempersiapkan area industri UMKM yang kerap kesulitan mengakses regulasi.
“Pembangunan sumber daya manusia yang menjadi fokus Presiden Jokowi pada lima tahun ke depan sangat huge, luas dan komplek sekali tantangannya. Kita berharap dukungan semua pihak untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara maju dengan mengoptimalkan SDM unggul di dalamnya,” pungkas Moeldoko.
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
