Prabowo Subianto tidak sepenuhnya salah ketika bilang tentang gaji dokter lebih rendah dari tukang parkir. Faktanya, tarif kapitasi BPJS memang bisa dibilang tidak manusiawi bagi para dokter.
Sistem kapitasi maksudnya adalah BPJS membayar fasilitas kesehatan tiap bulan dengan besaran sejumlah berapa pasien yang terdaftar di klinik/puskesmas itu, tidak peduli apakah pasiennya datang atau tidak.
Saat ini tarif kapitasi untuk dokter umum adalah Rp8.000,00 dan tarif kapitasi untuk dokter gigi adalah Rp2.000,00. Artinya, semisal sebuah klinik yang punya dokter umum dan dokter gigi, terdapat 5.000 pasien terdaftar BPJS di klinik itu, maka kalikan saja Rp10.000,00 x 5.000 = Rp50.000.000,00.
Terlihat banyak? Nggak juga. Karena ini bukan gaji dokter. Ini tarif yang dibayarkan BPJS ke fasilitas kesehatan, selain jadi gaji dokter juga dipakai untuk operasional klinik, instalasi farmasi (jika ada), dsb.
Masalahnya, bahan-bahan dan alat-alat praktik kedokteran itu tidak murah. Alat harus di-maintenance, bahan-bahan ada masa kadaluarsa. Paling kasihan dokter gigi, karena setiap praktik pasti melakukan tindakan medis, dengan alat-alat dan bahan-bahan yang harganya lumayan, namun kapitasinya hanya Rp2.000,00.
Lebih miris lagi pembayaran tindakan di rumah sakit. Sistemnya adalah INA-CBGs, case-based group. Jadi sekelompok penyakit tertentu, tarifnya sekian, kelompok lain, tarifnya sekian. RS tipe ini dapat bayaran sekian, RS tipe itu bayarannya beda lagi. Seringkali tarifnya sangat tidak waras, karena membuat rumah sakit harus 'nombok'. Belum lagi pembayaran yang sering terlambat.
Saya membahas ini, masih dalam asumsi keadaan di kota. Saya belum membahas bagaimana kalau ini di daerah-daerah terpencil, yang bisa jadi situasinya jauh lebih parah.
Siapa yang patut disalahkan? UU yang mengatur BPJS keluar pada tahun 2014 awal, di akhir era SBY. Logika ini dipakai pendukung Jokowi untuk 'cuci tangan' ketika ditanya masalah BPJS, menyalahkan SBY.
Namun, apa yang dilakukan Jokowi untuk mengubah keadaan? Sejauh ini antara nggak ada, atau nggak signifikan (saya ngelihatnya lebih condong ke yang pertama). Urusan kesehatan memang sampai saat ini nggak diperhatikan betul.
Sama saja dengan Prabowo. Selain koar-koar di pidato, tidak ada yang dia programkan untuk menyelesaikan masalah BPJS. Gerindra, PKS, PAN yang 'oposisi sejati', mingkem selama 4 tahun di DPR dan baru sekarang koar-koar tanpa solusi.
Namanya saja oposisi mandul, oposisi yang tidak bisa ngapa-ngapain selain jualan kata-kata di media.
Ini belum termasuk kelakuan masyarakat bermental kere yang maunya apa-apa gratis, apa-apa murah. Bikin BPJS ketika sakit, setelah sembuh nggak pernah bayar iuran lagi. Padahal mereka bukan orang miskin yang harus menerima bantuan iuran.
Atau mereka-mereka yang mengharamkan BPJS, namun ujung-ujungnya curhat menyalahkan pemerintah ketika sakit dan harus bayar mandiri.
Permasalahan BPJS itu kompleks, namun bukan berarti nggak bisa diselesaikan. Cuma perlu optimisme dan kemauan untuk tidak sekadar nyinyir.
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
