Permasalahan BPJS yang Sebenar-benarnya

Rabu, 16 Januari 2019 | 11:34 WIB
0
180
Permasalahan BPJS yang Sebenar-benarnya
BPJS (Foto: IDNtimes.com)

Prabowo Subianto tidak sepenuhnya salah ketika bilang tentang gaji dokter lebih rendah dari tukang parkir. Faktanya, tarif kapitasi BPJS memang bisa dibilang tidak manusiawi bagi para dokter.

Sistem kapitasi maksudnya adalah BPJS membayar fasilitas kesehatan tiap bulan dengan besaran sejumlah berapa pasien yang terdaftar di klinik/puskesmas itu, tidak peduli apakah pasiennya datang atau tidak.

Saat ini tarif kapitasi untuk dokter umum adalah Rp8.000,00 dan tarif kapitasi untuk dokter gigi adalah Rp2.000,00. Artinya, semisal sebuah klinik yang punya dokter umum dan dokter gigi, terdapat 5.000 pasien terdaftar BPJS di klinik itu, maka kalikan saja Rp10.000,00 x 5.000 = Rp50.000.000,00.

Terlihat banyak? Nggak juga. Karena ini bukan gaji dokter. Ini tarif yang dibayarkan BPJS ke fasilitas kesehatan, selain jadi gaji dokter juga dipakai untuk operasional klinik, instalasi farmasi (jika ada), dsb.

Masalahnya, bahan-bahan dan alat-alat praktik kedokteran itu tidak murah. Alat harus di-maintenance, bahan-bahan ada masa kadaluarsa. Paling kasihan dokter gigi, karena setiap praktik pasti melakukan tindakan medis, dengan alat-alat dan bahan-bahan yang harganya lumayan, namun kapitasinya hanya Rp2.000,00.

Lebih miris lagi pembayaran tindakan di rumah sakit. Sistemnya adalah INA-CBGs, case-based group. Jadi sekelompok penyakit tertentu, tarifnya sekian, kelompok lain, tarifnya sekian. RS tipe ini dapat bayaran sekian, RS tipe itu bayarannya beda lagi. Seringkali tarifnya sangat tidak waras, karena membuat rumah sakit harus 'nombok'. Belum lagi pembayaran yang sering terlambat.

Saya membahas ini, masih dalam asumsi keadaan di kota. Saya belum membahas bagaimana kalau ini di daerah-daerah terpencil, yang bisa jadi situasinya jauh lebih parah.

Siapa yang patut disalahkan? UU yang mengatur BPJS keluar pada tahun 2014 awal, di akhir era SBY. Logika ini dipakai pendukung Jokowi untuk 'cuci tangan' ketika ditanya masalah BPJS, menyalahkan SBY.

Namun, apa yang dilakukan Jokowi untuk mengubah keadaan? Sejauh ini antara nggak ada, atau nggak signifikan (saya ngelihatnya lebih condong ke yang pertama). Urusan kesehatan memang sampai saat ini nggak diperhatikan betul.

Sama saja dengan Prabowo. Selain koar-koar di pidato, tidak ada yang dia programkan untuk menyelesaikan masalah BPJS. Gerindra, PKS, PAN yang 'oposisi sejati', mingkem selama 4 tahun di DPR dan baru sekarang koar-koar tanpa solusi.

Namanya saja oposisi mandul, oposisi yang tidak bisa ngapa-ngapain selain jualan kata-kata di media.

Ini belum termasuk kelakuan masyarakat bermental kere yang maunya apa-apa gratis, apa-apa murah. Bikin BPJS ketika sakit, setelah sembuh nggak pernah bayar iuran lagi. Padahal mereka bukan orang miskin yang harus menerima bantuan iuran.

Atau mereka-mereka yang mengharamkan BPJS, namun ujung-ujungnya curhat menyalahkan pemerintah ketika sakit dan harus bayar mandiri.

Permasalahan BPJS itu kompleks, namun bukan berarti nggak bisa diselesaikan. Cuma perlu optimisme dan kemauan untuk tidak sekadar nyinyir.

***