Dewan Pers tak punya cara lain dan solusi lain untuk menghadapi orang-orang yang dituduhnya sebagai Buzzer Jokowi, kemudian ingin membunuhnya dengan tameng "merusak demokrasi".
Hampir tiap hari saya dapat penawaran iklan obat impotensi yang dikirim melalui direct message di account Instragram saya dari perempuan-perempuan cantik yang mengaku sebagai dokter.
Saya tidak pernah tertarik membalas atau menanggapi iklan obat impotensi yang ditawarkan itu.
Iklan itu salah alamat. Salah orang. Dan main tuduh saja. Dari mana dapat informasi kalau saya butuh obat impotensi? Ngawur!
Saya tidak tahu apakah perempuan-perempuan cantik yang mengaku sebagai dokter itu tiap hari juga mengirim penawaran iklan obat impotensi melalui direct message ke account media sosial milik Dewan Pers?
Kita tahu belakangan ini, terutama selama Presiden Jokowi jadi kepala negara dan kepala pemerintahan yang sah di negara kita sebagai pemenang Pilpres 2014 dan Pilpres 2019 yang berlangsung demokratis dengan sistem “one man one vote”, Dewan Pers dianggap “impoten” dalam menangani beberapa pelanggaran etika dan penyebaran berita bohong dan fitnah (hoax) yang dilakukan sejumlah media dalam pemberitaannya yang merugikan dan mendeskreditkan obyek pemberitaan - termasuk yang terkait pemberitaan tentang Presiden Jokowi.
Dewan Pers baru bertenaga - bisa bangun dan kuat tegak berdiri - saat menindak media sebagai pihak yang bersalah bila yang melaporkan adalah seorang pengkhianat bangsa yang sudah terbukti sebagai provokator pemecah belah yang hidup enak-enakan di luar negeri sebagai anjing penggongong peliharaan negara asing.
Jika kemarin ada anggota Dewan Pers yang meminta pemerintah untuk menertibkan orang-orang yang mereka tuduh sebagai “BuzzerRp”, yang selalu membela pemerintah dan wa bil khusus Presiden Jokowi, kita bisa melihatnya dari sudut pandang persoalan “impotensi” ini.
Saat ini Dewan Pers lemah, lesu, letoy dalam menanggapi dan menyikapi dunia pers yang berubah cepat menjadi lahan terbuka bagi siapa saja yang menggenggam smart phone dan justru punya kekuatan besar tersendiri untuk menyampaikan pernyataan sikapnya dan pembelaannya kepada orang yang mereka yakini sebagai orang baik - yang dituduh Dewan Pers sebagai Buzzer Jokowi!
Saking lemahnya di zaman post truth ini - siapa saja bisa memproduksi berita sesuai versi kebenarannya sendiri - Dewan Pers sampai tak punya cara lain dan solusi lain untuk menghadapi orang-orang yang dituduh sebagai Buzzer Jokowi.
Baca Juga: Buzzer dan Dewan Pers
Buruk rupa cermin dibelah dan tak pandai menari lantai yang disalahkan.
Begitulah wajah dan tindakan Dewan Pers saat ini yang tak siap menghadapi dunia pers yang sudah memasuki teknologi digital canggih 5G: menjadikan buzzer yang memihak pada kebijakan yang diambil pemerintahan Presiden Jokowi dan sangat mencintai NKRI yang berbhinneka ini sebagai kambing hitam dan momok yang menakutkan justru di era demokrasi yang sangat terbuka.
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
