Soekarno dan Ahmad Husein

Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI), merupakan salah satu gerakan pertentangan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat yang dideklarasikan pada tanggal 15 Februari 1958. Hari ini 15 Februari 2021, genap 63 tahun yang lalu pemerintahan itu lahir.

Buat saya, mengenal Bung Karno melalui Ahmad Husein lebih menguntungkan lagi, karena Ahmad Husein, pimpinan PRRI (Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia) pernah saya temui dan banyak bercerita tentang Bung Karno.

Saya ke rumah Ahmad Husein, waktu itu di Ciganjur, Jakarta Selatan, pada hari Minggu, 26 April 1015. Saya bersama Yusron Lamisi, adik ipar Ahmad Husein, berkunjung ke rumah Keluarga Besar Ahmad Husein.

Selama ini, dua kali saya bertemu Ahmad Husein, pelaku sejarah PRRI. Dua kali itu dalam keadaan sakit di rumahnya di Ciganjur, Jakarta Selatan. Dia tidak lagi setegar dulu, tidak lagi bersuara keras. Tetapi duduk di kursi roda. Awalnya saya membuka pembicaraan dan menanyakan kepada beliau, “Apakah Bapak pemberontak?” Dia menjawab, “Tidak!”

Meski suaranya sudah tak lagi setegar dulu, tetapi istrinya yang selalu setia mendampinginya selama ini ikut mengamini. Setelah itu barulah kita berbicara tentang pribadi Bung Karno.

Ketika berbicara tentang Bung Karno, Ahmad Husein mengatakan Bung Karno pernah berkirim surat kepadanya. Bunyi surat itu:

“Pribadi

Kepada Anakda Ahmad Husein

Suami Istri

Anakku,

Negara kita pada dewasa ini dalam kesulitan besar. Bapak minta kepada anakda mengutamakan keselamatan negara.

Bapak mengirimkan salam cium Bapak kepadamu suami istri.

(Tandatangan Presiden Soekarno)”

Juga menunjukkan surat dari Bung Hatta. Ternyata keinginan Ahmad Husein untuk menyatukan kembali Dwi Tunggal ditolak Bung Hatta. Dalam suratnya tertanggal 4 Maret 1957 Hatta menulis (ejaan mengalami perubahan, tanpa mengubah arti), dikatakan oleh Bung Hatta:

Jakarta, 4 Maret 1957

Merdeka!"

Sampai sekarang saya berdiam diri, karena pengambilan kekuasaan oleh Dewan Banteng di Sumatra Tengah dengan tuntutan saya kembali menjadi wakil presiden, supaya dengan itu dwi tunggal utuh kembali menempatkan saya dalam keadaan yang sulit. Saya meletakkan jabatan sebagai wakil presiden atas keyakinan, bahwa sebagai orang biasa, saya akan lebih/banyak dapat membantu usaha-usaha pembangunan serta memperbaiki moral politik daripada duduk sebagai wakil presiden konstitusional.

Keadaan di Sumatra Tengah sekarang, saya pandang sebagai suatu fait accompli sementara, yang perlu disalurkan kembali ke jalan yang normal. Saya berharap, supaya saudara menjaga keutuhan dan persatuan untuk kepentingan negara seluruhnya. Pusatkanlah usaha pada pembangunan dan ajak rakyat ikut serta membangun secara gotong royong untuk keselamatan bersama. Jagalah supaya jangan ada (ada kalimat tidak jelas) yang memancing di air keruh, yang ingin menjadikan kita berpecah belah. Betapa juga persengketaan sementara dengan pusat, cita-cita dan tujuan kita tetap: “Indonesia satu, tidak berpecah belah.”

Saya akan berusaha, supaya pemerintahan otonomi yang luas dan tepat bagi daerah-daerah terlaksana dalam waktu singkat.

Wassalam

(Tandatangan Bung Hatta).”

Di dalam surat Bung Hatta itu terdapat istilah Dewan Banteng. Dewan ini dibentuk Ahmad Husein di Sumatera Barat pada tanggal 20 Desember 1956. Latar belakang dibentuknya dewan ini menurut Ahmad Husein bersumber pada pengalaman pahit selama sebelas tahun dalam melaksanakan apa yang dinamakan demokrasi.

“Tidak dapat disangkal bahwa sistem sentralisasime mengakibatkan birokrasi yang tidak sehat, stagnasi dalam segala lapangan pengembangan daerah, sehingga mengakibatkan seakan-akan seluruh rakyat menjadi apatis dan kehilangan inisiatif, apalagi adanya unsur-unsur dan golongan-golongan yang hendak memaksakan kemauan mereka yang tidak sesuai dengan alam pikiran rakyat Indonesia yang demokrasi dan bersendikan ke-Tuhanan,” demikian Ahmad Husein menjelaskan latar berlakang berdirinya Dewan Banteng.

Tak lama kemudian, pada 22 Desember 1956, kolonel M. Simbolon mengkuti langkah Ahmad Husein dengan membentuk Dewan Gajah di Medan untuk maksud yang sama. Pada tanggal 18 Maret 1957, Letnan Kolonel V. Samual membentuk Dewan Manguni di Manado dan Letnan Kolonel Barlian membentuk Dewan Garuda, di Sumatera Selatan.

Menurut saya, kalimat Bung Hatta “jangan sampai ada… memancing di air keruh,” merupakan pendapat visioner. Hatta sudah melihat adanya gejala bahwa anggota PKI sudah ikut memainkan peranannya dan mengadu domba. Bahkan Hatta juga sudah melihat kekuatan asing sudah berkeinginan mengintervensi Indonesia untuk menjatuhkan Bung Karno.

Tentang pengaruh PKI, Bung Karno dalam berbagai pidatonya memang selalu mengingatkan agar bangsa Indonesia tidak melupakan sejarah bahwa PKI adalah partai besar yang memperoleh suara besar di antara partai-partai lainnya dalam Pemilihan Umum tahun 1955. Selanjutnya momentum pidato dan kedekatan Bung Karno dengan PKI berhasil menyeret Bung Karno sendiri memasukan tokoh tokohnya ke dalam pemerintahan.

Ketika di masa PRRI, pasukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) memberi pilihan:

“Kembali ke pangkuan Republik atau kembali ke Pangkuan Ibu Pertiwi.”

Itulah seruan kepada PRRI yang masih berada di hutan-hutan agar menyerahkan diri.

Dua pilihan. Kembali ke Pangkuan RI, berarti menyerah. Atau kembali ke Pangkuan Ibu Pertiwi, berarti harus tewas diujung senjata TNI.

Tahun 1960 pasukan PRRI yang dipimpin Ahmad Husein mengaku kalah. Mau
tidak mau Ahmad Husein harus berdamai dengan Presiden Soekarno.

Perang antara Daerah dan Pusat ini memakan korban di kedua belah pihak. Merupakan pertempuran terlama (tiga tahun lebih) dibandingkan perseteruan lainnya di Republik ini. Perang PRRI tidak hanya diliput oleh media nasional, tetapi juga media internasional. Media cetak yang meliput “The New York Times,” The Washington Post,” The Wall Street Journal” dan Majalah Mingguan “TIME.” Media ini dibaca oleh masyarakat elit, termasuk kalangan pemerintah Amerika Serikat. Pada umumnya mereka berharap bahwa kelompok anti Soekarno akan menang. Bayangkan, mereka meliput berita dari Minangkabau itu sebanyak 171 tulisan.

Ternyata dugaaan sebagian besar rakyat Amerika Serikat itu tidak menjadi kenyataan. PRRI kalah total. Itu juga dikarenakan pihak PRRI tidak mau didikte langsung oleh CIA. Bayangkan jika Maludin Simbolon (Menteri Luar Negeri PRRI) bersedia meledakkan Ladang Minyak Caltex sesuai saran CIA di Singapura sebagai alasan untuk masuknya Armada VII di Indonesia, maka Presiden Soekarno sudah terguling sejak tahun itu. Tetapi Simbolon menolaknya. “Saya masih punya rasa nasionalisme,” ujarnya.

Boleh dikata yang banyak terlibat dalam PRRI adalah para militer juga. Para pejuang yang sama-sama ikut memanggul senjata dalam perang kemerdekaan melawan penjajah. Mereka pada umumnya anti Partai Komunis Indonesia, tetapi tidak mau juga terlalu didikte oleh pihak asing.

Saya melihat semua pihak berada dalam posisi yang benar. Hanya cara yang ditempuh berbeda-beda. Presiden Soekarno tidak ingin ada intervensi dari luar, terutama Amerika Serikat yang sudah siap tempur di Singapura.

Muhammad Hatta juga menginginkan agar jangan terjadi pecah perang di antara sesama saudara. Itulah sebabnya, Hatta menolak ketika PRRI menginginkan dirinya untuk kembali duduk sebagai Wakil Presiden RI.

Pandangan Ahmad Husein yang adalah juga berasal dari TNI, awal mulanya berkeinginan agar Pusat lebih memperhatikan Daerah. Juga agar Presiden Soekarno jangan terlalu dekat dengan Partai Komunis Indonesia (PKI). Semua berjalan menurut pikiran masing-masing.

Apalagi, pembubaran Partai Masyumi merupakan pukulan berat bagi rakyat Minangkabau, sehingga banyak di antaranya mendukung perjuangan Ahmad Husein. Sekarang semuanya telah selesai. Perjalanan sejarah ini hendaknya menjadi cermin buat pemimpin-pemimpin selanjutnya. Perang di antara sesama tidak akan pernah menyelesaikan masalah, bahkan rakyat yang menanggung akibatnya.

Ahmad Husein menyerah. Dua syarat yang disepakati antara Pemerintah dan PRRI. Pertama, Ahmad Husein bersedia kembali asalkan tidak ada kalah menangnya. Kedua, tidak ada tuntut menuntut dan terhadap mantan anggota PRRI, pensiunnya diurus dan keanggotaannya sebagai TNI diaktifkan kembali.

April 1961, Ahmad Husein menyerahkan surat penyerahan dirinya kepada Presiden Soekarno. Demikianlah pada bulan Juli 1961 Ahmad Husein beserta seluruh anak buahnya kembali secara resmi di Resimen Team Pertempuran (RTP) Solok. Sebagai “anak nakal”, Ahmad Husein dikarantina di Rumah Tahanan Militer Cipayung sekamar dengan Vence Sumual. Tahun 1964, statusnya berubah menjadi tahanan rumah.

Pada masa Presiden Soeharto, mereka dibebaskan, dan diberikan pensiun setingkat Letnan Kolonel TNI Angkatan Darat.

Baca Juga: Sukarno pada Suatu Sore di Bandung

Bahkan setelah dibebaskan dari karantina politik, Ahmad Husein bersama kawan-kawannya yang lain diajak bekerja sama oleh Kolonel Ali Murtopo menjadi anggota Operasi Khusus (Opsus). Mereka ditugaskan secara rahasia menghubungi tokoh-tokoh atau negara-negara yang dulu membantu PRRI/Permesta, guna menjelaskan seputar Persitiwa G.30.S/PKI dan terbentuknya pemerintahan di bawah Presiden Soeharto. Termasuk melakukan pendekatan kepada Malaysia dalam rangka mengakhiri konfrontasi kedua negara.

Adalah Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI), juga mengajak mereka ikut masuk ke dalamnya. Setelah itu, pada tanggal 19 September 1968, Ahmad Husein bersama teman-teman mendirikan PT. Konsultasi Pembangunan, sebuah perusahaan dalam bidang perkayuan, kontraktor jalan, perdagangan, perkebunan dan pembangunan jalan. Perusahaan ini terus berkembang, hingga menjelang akhir hayat Ahmad Husein.

Sudah lama menderita stroke, akhirnya pada tanggal 28 November 1998, Ahmad Husein kembali kepangkuan Illahi. Dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kuranji, Padang Sumatera Barat. Pemerintah rupanya hendak memberikan juga penghormatan jasa-jasanya kepada negara. Pada zaman Proklamasi hingga tahun 1950, Ahmad Husein menjabat Komando Resimen TNI Harimau Kuranji di Padang. Tahun 1956-1958, Panglima Komando Daerah Militer/Penguasa Perang Daerah Sumatera Tengah, merangkap Kepala Pemerintahan Sumatera Tengah dan ketua Dewan Banteng.

***