Pemerintah perlu mempertimbangkan sungguh-sungguh: membuka jalur swasta untuk vaksin berbayar. Tapi tentu, pemerintah juga melakukan kewajibannya dengan vaksin yang gratis itu.
Peristiwa itu nyata. WHO sudah memberi peringatan. Penularan virus corona di tahun 2021 lebih cepat dan lebih berbahaya. Mutasi Covid 19 baru dari Inggris dan Afrika Selatan mulai menyebar ke banyak negara (1).
Grafik itu juga realita. Yang tertular Covid 19 di dunia setiap hari justru meningkat. Di Indonesia, grafik tertular setiap hari juga sama meningkat (2).
Data itu benar adanya. Rata rata setiap menit lebih dari satu orang mati di Amerika Serikat karena virus corona. (3).
Kini yang mati karena virus corona di dunia lebih dari 2 juta. Yang tertular mendekati angka 100 juta.
Era vaksin sudah tiba. Tapi perlu langkah out of the box!
Jika vaksinasi hanya mengandalkan birokrasi pemerintahan, untuk menciptakan kekebalan komunitas (herd immunity) memakan waktu lama.
Esai ini menyatakan 4 alasan mengapa perlu juga dibuka jalur swasta untuk vaksinasi berbayar.
ALASAN PERTAMA: Mempercepat Kekebalan Komunitas
Lazim diketahui. Covid 19 tak lagi dianggap penyakit berbahaya jika tercipta kekebalan komunitas. Itu situasi dimana sekitar 70 persen hingga 90 persen populasi sudah divaksin.
Dalam kondisi kekebalan komunitas, kehidupan normal kembali tercipta. Kita bebas kembali bergerak. Hubungan sosial secara fisik kembali seperti sebelumnya.
Itu situasi yang dibutuhkan tak hanya untuk menumbuhkan ekonomi kembali. Tapi juga mengaktifkan kembali ruang publik.
Pertanyaanya: seberapa lama Indonesia membutuhkan waktu untuk menciptakan kekebalan komunitas itu?
Menkes menjawab, “kita perlu waktu sekitar 8 bulan hingga 15 bulan.” Sebanyak 182 juta populasi harus divaksin.
Tapi selama ini pula, korban covid 19 akan kembali berjatuhan. Semakin lama kekebalan komunitas tercipta, semakin banyak yang mati. Semakin banyak air mata tumpah melepas kepergian orang yang kita cintai.
Bukankah lebih cepat lebih baik? Di Eropa, Amerika Serikat, Australia, para ahli mulai berpikir langkah out of the box itu: membuka jalur swasta vaksinasi berbayar (4)
Menkes kita juga sudah maju selangkah. Ia mulai mempertimbangkan perusahaan dibolehkan membeli vaksin secara komersial untuk para karyawan (5).
Kini harap gagasan Menkes ini secepatnya direalisasi. Bahkan jika bisa, peran swasta lebih dibuka lagi.
Bolehkan juga aneka rumah sakit besar membuka vaksinasi berbayar bagi siapa saja. Rumah sakit itu juga dibebaskan memilih vaksinnya sendiri, baik Sinovac, Moderna hingga Pfizer. Yang penting: hanya vaksin yang sudah disetujui WHO, yang diperbolehkan.
Maka dua jalur vaksinasi dibuka. Yang gratis lewat jalur birokrasi pemerintahan. Dan pemerintah sudah menerapkan skala prioritas vaksinasi berdasarkan segmen masyarakat.
Yang berbayar bisa lewat swasta. Tak hanya perusahaan bagi karyawannya. Tapi juga aneka rumah sakit dan klinik membuka vaksinasi bagi siapapun.
ALASAN KEDUA: Menghindari Black Market dan Grey Market
Sudah menjadi hukum besi ekonomi. Jika publik sangat membutuhkan barang dan jasa. Sementara aturan resmi berbelit. Maka akan muncul black market atau grey market yang menyediakan jasa dan produk itu.
Sungguh itu akan menjadi fenomena lebih buruk. Dalam pasar gelap atau pasar abu- abu, beredar vaksin Covid 19 dan jasa penyuntikannya.
Harga tak bisa dikontrol. Kualitasnya juga lebih susah dijamin.
Dan ini akan sulit dicegah siapapun. Kebutuhan publik untuk survive akan mengalahkan aturan sehebat apapun.
ALASAN KETIGA: Mengurangi Tekanan Kepada Pemerintah
Menteri keuangan sudah mengeluarkan angka itu. Pemerintah menyiapkan 58 trilyun hanya untuk vaksinasi 182 juta penduduk. (6)
Aneka keterlambatan birokrasi, hambatan dalam vaksinasi akan terjadi. Semua menunggu pemerintah. Itu karena pemerintah satu satunya pemain dalam vaksinasi.
Jik swasta juga dibolehkan membuka vaksinasi berbayar, tekanan pada pemerintah berkurang.
Swasta dengan suka rela mengambil porsi komersial dari vaksinasi. Penduduk juga punya lebih banyak pilihan.Pemerintah sangat mungkin tak perlu lagi mengeluarkan dana sebanyak 58 trilyun. Sebagian ditanggung oleh swasta dan masyarakat yang memilih jalur vaksin berbayar.
Bagi yang ingin gratis dan bersabar, ada jalur pemerintahan. Bagi yang bersedia membayar dan tak sabar, ada jalur swasta.
ALASAN KEEMPAT: Berdayakan Masyarakat
Mengapa hanya menggerakkan satu mesin ketika banyak mesin tersedia.
Tak hanya mesin pemerintah yang kapabel. Banyak mesin swasta juga banyak yang kapabel. Bersama aneka mesin itu bisa mempercepat vaksinasi.
Dengan membuka jalur berbayar vaksinasi untuk pihak swasta, ekonomi juga bergerak lebih cepat.
Lebih dari soal ekonomi, pihak swasta dan orang banyak merasa lebih berperan. Bersama mengatasi “The Crisis of Century,”: pandemik corona.
Di TV, di media sosial kembali kita saksikan. Satu keluarga dan handai tolan menangis, bersedih melepas kepergian yang tercinta. Makin banyak yang mati karena covid 19.
Kita berlomba dengan waktu.
Pemerintah perlu mempertimbangkan sungguh-sungguh: membuka jalur swasta untuk vaksin berbayar.
Tapi tentu, pemerintah juga melakukan kewajibannya dengan vaksin yang gratis itu.
Jan 2021
Denny JA.
***
CATATAN
1. WHO: Covid 19 di tahun 2021 lebih berbahaya
2. Grafik yang tertular virus corona per hari menaik
3. Setiap menit lebih satu orang mati karena covid di Amerika Serikat
4. Perlunya jalur berbayar lewat swasta mulai didiskusikan di Australia, Inggris, Amerika Serikat
5. Menkes membuka kemungkinan perusahaan menyediakan vaksin untuk karyawan
6. Anggaran vaksin di Indonesia 58 Trilyun
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews