Bukan Karena Jenderal Dudung Baper, Tapi...

Praktik TNI berhadapan langsung dengan rakyat atas sebuah kasus atau perselisihkan dinilai sebagai gaya Orde Baru yang tidak boleh terjadi lagi di era sekarang ini.

Selasa, 4 Januari 2022 | 10:24 WIB
0
289
Bukan Karena Jenderal Dudung Baper, Tapi...
Dudung Abdurachman dan Bahar bin Smith (Foto: tribunnews.com)

Ada sementara pihak, termasuk para pengamat, yang meminta Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa turun tangan menengahi perselisihan antara KSAD Jenderal Dudung Abdurachman dengan pemuka agama Bahar bin Smith.

Bahar kini sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jabar atas kasus dugaan ujaran kebencian. 

Sebelumnya, Bahar mengeritik keras Jenderal Dudung Abdurachman terkait pernyataannya mengenai ‘Tuhan bukan orang Arab’. Kritik disampaikan melalui unggahan video yang viral.

Kritikan Bahar kepada pimpinan TNI itu membuat geram sejumlah anggota TNI, sampai-sampai ada . seorang prajurit TNI yang terang-terangan menyatakan kegeramannya pada sebuah tayanganan video di YouTube.

Disusul kemudian kehadiran Danrem 061 Suryakancana Brigjen TNI Achmad Fauzi ke pondok pesantren milik Bahar di Kemang, Bogor, Jawa Barat, dimana video perdebatan antara Achmad dan Bahar tidak kalah viral dengan video-video sebelumnya.

Kehadiran Achmad Fauzi memunculkan beragam spekulasi mengingat kedatangannya itu tidak lama setelah ceramah Bahar yang menyinggung wibawa dan kehormatan Jenderal Dudung sebagai KSAD.

Permintaan perlu turun tangganya Jenderal Andika selaku atasan Jenderal Dudung agar Dudung selaku petinggi TNI tidak mudah terbawa perasaan (baper) saat berhadapan dengan rakyat, sehingga tidak perlu lagi prajurit TNI mendatangi pihak-pihak yang mengkritik  Sang Jenderal.

Bahar bin Smith sendiri saat berdebat dengan Achmad Fauzi menyebut kehadiran Danrem itu sebagai "shock therapy" terhadap dirinya dan tidak akan mempan. "Salah orang," kata Bahar.

Baca Juga: Bahar bin Smith

Di sisi lain Achmad Fauzi sendiri selaku penguasa wilayah di mana Bahar bin Smith mukim menyatakan bertanggung jawab atas wilayah kekuasaannya itu dari berbagai gangguan keamanan.

Namun tetap saja ada yang menilai, praktik TNI berhadapan langsung dengan rakyat atas sebuah kasus atau perselisihkan sebagai gaya Orde Baru yang seharusnya tidak boleh terjadi lagi di era sekarang ini.

***