Utang swasta saat ini harus dapat diwaspadai. Jangan sampai utang luar negeri swasta serta BUMN, jadi tidak terkendali, yang dapat meningkatkan country risks Indonesia dengan signifikan.
Ekonom Indef, Dradjad Wibowo menyarankan agar pemerintahan Joko Widodo dapat menahan kenaikan utang, baik utang luar negeri ataupun obligasi dalam negeri. Rasio penerimaan pajak diperkirakan terlalu rendah terhadap PDB.
"Jangan hanya melihat profil utang dari sisi rasio utang, yaitu jumlah utang sebagai rasio terhadap PDB. Untuk Indonesia, rasio ini kurang lengkap menggambarkan posisi yang sesungguhnya. Kenapa? Karena rasio penerimaan pajak kita terhadap PDB terlalu rendah," kata ekonom Indef, Dradjad Wibowo, Selasa (18/6/2019).
Baca Juga: Utang Pemerintah dan Sejumlah Proyek yang Terbengkalai
Padahal, saat ini pajak merupakan sebagai sumber utama penerimaan negara. Kemudian dari penerimaan tersebeut menjadi kemampuan Indonesia membayar utang pemerintah. Maksudnya ialah, membayar utang tanpa harus mengorbankan terlalu banyak program yang lain dan atau menambah terlalu banyak utang baru.
Dradjad menconthkan saja pada tahun ini. Pagu pembayaran bunga utang pemerintah dalam APBN adalah Rp275,8 triliun. Pembayaran pokok utang pemerintah Rp409 triliun.
Jadi totalnya Rp685 triliun. Target penerimaan perpajakan, termasuk cukai, dalam APBN 2019 adalah Rp1786,4 triliun. Sementara target pendapatan negara Rp2165,1 triliun.
"Artinya, pembayaran pokok dan bunga utang pemerintah memakan 38,3% dari penerimaan perpajakan, atau 31,6% dari pendapatan negara," paparnya.
Baca Juga: Uang dan Utang (3): Ke Mana Larinya Keuntungan dari PLTB Sidrap Itu?
Pembayaran pokok dan bunga utang di atas, papar Dradjad, jauh lebih besar dari anggaran pendidikan Rp492,5 triliun, anggaran infrastruktur Rp415 triliun, dan anggaran kesehatan Rp123,1 triliun.
"Bila di totalkan dua anggaran, seperti pendidikan dan kesehatan digabung, jumlahnya hanya Rp615,6 triliun. Atau kalah Rp69 triliun dari pembayaran pokok dan bunga utang," kata Dradjad.
Ia menambahkan, utang swasta saat ini harus dapat diwaspadai. Jangan sampai utang luar negeri swasta serta BUMN, jadi tidak terkendali, yang dapat meningkatkan country risks Indonesia dengan signifikan.
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
