Utang Pemerintah Indonesia telah membengkak menjadi Rp3.600 Triliun per Mei 2017. Itulah informasi yang saya baca di harian "Terbit," melalui twitter sebagaimana di atas.
Sudah sering kita dengar dialog tentang utang ini, baik buat pihak yang tetap optimis, utang itu bisa kita bayar. Tetapi ada pula pihak yang pesimis utang itu tidak mampu kita bayar sehingga menjadi beban anak cucu.
Malaysia, negara terangga kita yang kini berusaha membayar utangnya. Bahkan di masa Pemerintahan Perdana Menteri Mahathir Mohamad sekarang ini bersama-sama rakyatnya mengumpulkan dana untuk membayar utang yang sudah membengkak. Menurut Mahathir, itu dilakukan oleh pemerintah sebelumnya. Oleh karena itu, Indonesia dan Malaysia sedang menghadapi utang yang menggunung.
Lebih menarik lagi, Indonesia di tahun 2019 akan memilih Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia untuk lima tahun ke depan.
Kembali Malaysia dijadikan contoh, kenapa Mahathir Mohamad yang sudah berusia 92 tahun berhasil mengalahkan Perdana Menteri Malaysia berkuasa waktu itu, Najib Razak.
Sebagaimana situasi tahun 1945, ketika bom atom jatuh di Hiroshima dan Nagasaki, para pemuda Indonesia berinisitif mendesak Soekarno-Hatta agar segera memproklamirkan kemerdekaan, maka begitu pula di Indonesia sekarang ini muncul sebuah gerakan ingin agar muncul pemimpin baru seperti figur Mahathir Mohamad. Untuk itu pula Amien Rais tidak segan-segan mengatakan ingin mencalonkan diri sebagai Presiden Republik Indonesia, meski usianya juga sudah lanjut.
[caption id="" align="alignleft" width="536"] Prabowo jengekuk SBY (Foto: KompasTV)[/caption]
Yang jelas, ketika melihat foto di atas, saya sedang terfokus kepada mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), karena di masanya, dua proyek besar yang direncanakannya gagal total. Bahkan menjelang pergantian Presiden, tidak ada niat Presiden Jokowi melanjutkan pembangunan dua proyek raksasa itu.
Pertama, Proyek Hambalang, sebuah proyek olah raga yang digagas semasa pemerintahan SBY itu tidak dilanjutkan pembangunannya.
Sementara uang negara sudah banyak dikeluarkan. Proyek itu sekarang menjadi bangunan tua. Kalaulah Presiden Jokowi ingin melanjutkan dengan mengubah proyek itu, tetap saja kita cemas, bahwa uang negara akan hilang begitu saja, karena kita tidak tahu, siapa Presiden terpilih pada 2019 nanti.
Kedua, adalah Proyek Museum Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) yang terletak di Koto Tinggi, Kecamatan Gunung Omeh, Kabupaten Limapuluh Kota yang sudah menelan biaya miliaran rupiah. Saya menyaksikan dari dekat pada waktu berkunjung ke sana, 21 Oktober 2016.
Harapan saya sebagai warga negara Indonesia, dua buah proyek raksasa ini tetap dilanjutkan. Pemerintah baru terpilih harus terbuka. Jika ada yang korupsi, seperti di Proyek Hambalang, kan mereka sudah dihukum. Tetapi rencana pembagunan dua proyek raksasa ini harus tetap dilanjutkan. Kasihan uang rakyat melalui pajak yang mubazir.
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews