Akal-akalan PCR dan Korupsi Garuda Utang Rp70 Triliun

Makanya, Erick Thohir sebaiknya membubarkan Garuda. Pelita Air pelanjut Garuda tak usah melayani rute luar negeri yang hanya menjadi ajang korupsi. Rute rugi pula. Rute dalam negeri digarap.

Jumat, 26 November 2021 | 11:49 WIB
0
97
Akal-akalan PCR dan Korupsi Garuda Utang Rp70 Triliun
Emirsyah Star (Foto: liputan6.com)

Dua topik sekaligus kita bahas. Kerakusan mafia kesehatan vaksin, PCR, APD, dan antigen. Topik berikutnya korupsi dan utang Rp70 triliun Garuda. Yang muaranya sebenarnya sama: korupsi. Kepentingan gangster mafia kesehatan soal PCR. Kalau soal Garuda dipertahankan dan disuntik dana APBN, ya untuk kepentingan para koruptor.

Soal PCR. Test PCR hanya akal-akalan para perampok. Pemainnya ya itu-itu saja. Alat dan bahan kimia PCR dan antigen sudah kurang berguna, karena Covid-19 melandai. Presiden Jokowi dikecam habis oleh para maling kesehatan. Karena Jokowi mampu menekan Covid-19.

Apalagi dengan PeduliLindungi. Aplikasi ini harusnya sudah dipakai di 2020. Baru dipakai 2021. Telat 8 bulan lebih. Penyebabnya? Karena mafia menolak usulan Erick Thohir ini. Penyebabnya?

Karena aplikasi PeduliLindungi bisa mengakomodasi data tracing, testing, dan treatment (3T). Buktinya? Aplikasi ini lebih efektif dibanding eHAC. Data vaksinasi dan pergerakan orang bisa dipantau. Tentu aplikasi ini bisa digunakan untuk keperluan pendataan calon penumpang pesawat. Kereta api yang waktu tempuh lebih lama saja tidak menggunakan PCR. Pesawat seharusnya tidak butuh PCR.

Kok tetap maksa PCR? Karena dunia penerbangan menjadi satu-satunya alat untuk tetap mencari keuntungan. PCR. Bukan antigen yang murah. Tekanan mafia begitu kuat. Jokowi pun tak mampu menghapus PCR. Karena penghapusan PCR membuat mafia kehilangan potensi keuntungan. Jokowi hanya mampu menurunkan 40% biaya PCR.

Korupsi dan hutang Rp70 triliun Garuda. Penyebabnya ada dua. Pertama, Garuda menyewa pesawat ke lessor di luar negeri mahalnya bukan main. Tertinggi di dunia dan akhirat. Korupsinya di sini. Sampai beli pesawat, mesin, dan sebagainya semua dimark-up gila-gilaan. Kedua, biaya operasional Garuda melayani tour (bukan rute) Eropa dan luar negeri merugikan Garuda. Karena gengsi dan sok-sokan maka tetap dilayani. Akibatnya, ya hutang menumpuk di tengah korupsi.

Dalam situasi seperti itu, lagi-lagi orang SBY bermain. CT dan buzzer SBY menunggangi buzzer NKRI plus kadrun bergerak membela korupsi dan hutang Rp70 triliun Garuda. Korupsi dan inefisiensi hendak ditutupi dengan cara Negara harus menutup hutang.

Publik dikecoh. Ini ceritanya. Di tengah Garuda sakit, korup, Chaerul Tanjung malah membeli saham tambahan Garuda pada 2021 dengan nilai Rp317 miliar lebih. Alhasil, CT memiliki lebih dari 28 persen saham Garuda. 60 persen lebih Pemerintah dan 11 persen milik publik.

Erick Thohir mau menyuntik Rp70 triliun dengan syarat. Komposisi saham CT dan publik menjadi berkurang. Logikanya begini. Jika nilai saham tetap sama CT 28, Pemerintah 60, publik 11 lebih, maka CT harus juga mengucurkan duit, bukan hanya pemerintah.

Kalau CT tidak mau kucurkan duit, maka komposisi saham dia bisa dikurangi atau bahkan hilang – jika dipailitkan. Nah, CT tidak mau menyuntik dana, malah membeli saham. Tujuannya? Dia berharap Pemerintah mengucurkan duit, dan duit dia tidak hilang. Pinter juga.

Contohnya, ketika ET mengucurkan Rp8,7 triliun di 2020, maka yang terjadi begini. Saham Pemerintah Indonesia di Garuda berubah dari 60,5 persen menjadi 84,8 persen setelah konversi OWK. Chairul Tanjung berkurang dari 25,8 persen jadi 9,9 persen, milik publik terdilusi dari 13,7 persen menjadi 5,3 persen.

Nah kalau Rp70 T disuntikkan pemerintah artinya ya 100 persen saham milik Pemerintah, dan dialihkan jadi Pelita Air. Hak Pemerintah.

Baiknya, Garuda dibubarkan. Mau tau contoh uang yang dikorup oleh satu orang Dirut Garuda, Emirsyah Satar yang diangkat oleh Dahlan Iskan zaman SBY? Rp49,3 miliar dan pencucian uang Rp87,464 miliar. Total Rp136 miliar. Itu baru satu orang yang ketahuan.

Makanya, Erick Thohir sebaiknya membubarkan Garuda. Pelita Air pelanjut Garuda tak usah melayani rute luar negeri yang hanya menjadi ajang korupsi. Rute rugi pula. Rute dalam negeri digarap.

Kita tidak butuh simbol kebanggaan Garuda yang korup. Rakyat tak perlu flag carrier sebagai kebanggaan semu. Yang teriak minta Garuda dipertahankan ya kaki tangan CT dan SBY. Akankah Jokowi dan ET kalah ama maneuver CT dan SBY?

Ninoy Karundeng.

***