Para ASN Kementerian PUPR diharapkan mampu berpikir inovatif, kreatif dan out of the box dalam melakukan terobosan-terobosan sehingga mampu menarik para investor swasta.
Presiden Joko Widodo sudah menyatakan berkali-kali bahwa untuk pembangunan infrastruktur tidak boleh hanya mengandalkan negara, keterlibatan peran swasta juga sangat penting.
Selain karena keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur, potensi keterlibatan swasta atau yang dikenal dengan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) masih sangat besar.
Oleh karena itu dengan kondisi ekonomi yang kondusif saat ini, Indonesia harus mampu mengoptimalkannya untuk menarik pihak swasta baik dari dalam maupun luar negeri dalam membiayai pembangunan infrastruktur.
Indonesia sebagai middle income country dengan pertumbuhan di atas 5%, ekonominya stabil, dan kebutuhan infrastrukturnya yang besar dapat menjadi daya tarik yang luar biasa bagi seluruh dunia. Mereka ingin masuk ke Indonesia.
Namun modal kondisi ekonomi tersebut tidak akan banyak berguna bila Pemerintah gagal memberikan kerangka kebijakan dan menyediakan lingkungan bisnis yang kondusif bagi para investor. Reputasi Pemerintah menjadi kunci kepercayaan untuk menarik aliran modal ke Indonesia sehingga dapat mengurangi defisit transaksi berjalan.
Para ASN Kementerian PUPR diharapkan mampu berpikir inovatif, kreatif dan out of the box dalam melakukan terobosan-terobosan sehingga mampu menarik para investor swasta. Namun hal tersebut harus tetap dalam koridor good governance dan peraturan yang berlaku. Jangan sampai terjadi tindakan fraud yang dapat mencederai reputasi Indonesia dan berakibat pada terhambatnya pembangunan di Indonesia.
Bogor, 6 Agustus 2019
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
