Saya dan Bu Mega (3): Perempuan Pemberani yang Harus Dihabisi

Minggu, 23 September 2018 | 07:59 WIB
0
5
Saya dan Bu Mega (3): Perempuan Pemberani yang Harus Dihabisi

Dalam catatan personal kerap kutulis, penyerangan kantor DPP PDI ini titik dimulainya keruntuhan rezim Soeharto yang telah memerintah selama lebih dari tiga dekade. Menggoyang Megawati dari kursi ketua umum PDI merupakan langkah keliru yang mungkin tidak terpikirkan oleh intel, pembisik, atau bahkan mungkin oleh Soeharto sendiri.

Inilah bumerang mematikan yang kelak bakal meruntuhkan tatanan pemerintahan otoriter dengan pusat kuasa berada di tangan Soeharto sendiri.

Ini adalah penggulingan yang sangat kasar di era politik modern pasca kemerdekaan. Dan dalam konteks dunia yang sudah terbuka terhadap informasi, ini adalah penyerangan paling vulgar dan telanjang yang dilakukan seorang rezim.

Meski sosial media belum lahir, tetaplah peristiwa penyerbuan kantor DPP PDI oleh militer dan kumpulan orang-orang “bayaran” dipandang dunia sebagai pamernya kekuatan Soeharto sebagai sebuah rezim otoriter yang masih tersisa. Perbandingannya adalah rezim Ferdinand Marcos, Reza Pahlevi, Nicolae Ceaesescu, Claude Duvalier dan Adi Amin, yang lebih dahulu tumbang di tangan rakyatnya sendiri dengan cara masing-masing.

Dalam pandangan Soeharto dan orang-orang di sekelilingnya, haram hukumnya ada “matahari kembar” di Tanah Air ini. Tidak boleh ada “orang kuat” lainnya yang bergeliga, yang bersinar, selain diri Soeharto, apalagi yang berpotensi mengancam kekuasaannya.

Ancaman tidak datang dari militer yang sudah berada dalam kendalinya sejak ia berkuasa, tetapi datang dari kekuatan sipil, kekuatan madani melalui partai politik atau kelas menengah yang bertumbuh.

Itu sebabnya cendekiawan seperti Abdurrahman Wahid yang akrab disapa Gus Dur yang mulai mengakar dan populer, perlu juga dilengserkan oleh tokoh “boneka” ciptaan pemerintah dari kursi Ketua PB Nahdlatul Ulama, tidak peduli apakah dia mengakar dan populer atau tidak di mata Nahdliyin. Sejarah mencatat, Gus Dur memang tidak berhasil digoyang untuk diganti tokoh boneka yang dipanggungkan rezim Soeharto, yakni Abu Hasan.

Namun, belajar dari penggulingan Gus Dur yang gagal, kali ini penjatuhan Megawati yang merupakan darah biologis (buka sekadar darah ideologis) Soekarno, tidak boleh gagal. Orang seperti Mega dalam analisa intelijen saat itu berpotensi menjadi Presiden RI di masa mendatang.

Maka untuk membendungnya, sebuah penyerbuan brutal yang berdarah-darah harus dilakukan. Sekali lagi kuulangi, inilah titik di mana kejatuhan Soeharto dimulai!

Untuk menggulingkan Megawati, pola memanggungkan tokoh boneka juga masih dipakai Soeharto. Maka trio Soerjadi, Fatimah Achmad, dan Buttu Hutapea, adalah “three musketeers” yang menjadi “media darling” saat itu untuk kebutuhan kredo jurnalistik “cover both side”.

Tiga tokoh ini gampang ditemui, gampang juga diwawancarai karena mereka butuh corong gratisan, yaitu media. Mereka tidak perlu beriklan sebab pers dengan sendirinya mengutip mereka.

Beberapa lama setelah penyerbuan berlangsung, sebagai jurnalis, aku sempat menyelusup bagaimana Syarwan Hamid yang saat itu menjadi Kassospol ABRI, menjalankan tugasnya dengan cara mencuci otak kader PDI yang menyempal dari Megawati dengan mengatakan bahwa pemikiran dan ketokohan Fatimah Achmad jauh lebih kuat dan hebat dibanding Megawati Soekarnoputri.

Perempuan politisi yang kunilai sangat berani ini secara de jure sudah jatuh memang, tetapi secara de facto masih kokoh berdiri dengan kekuatan rakyat di sekelilingnya, kekuatan wong cilik. "Megawati itu apa, sih?" tanya Syarwan dengan nada retorik kepada massa PDI Soerjadi.

Benar, betapa sistematisnya Orde Baru menekan kami sebagai awak media. Mungkin hanya bisa diingat oleh jurnalis yang pada saat itu meliput Peritiwa 27 Juli dan kejatuhan PDI Mega, bahwa untuk menulis Megawati Soekarnoputri pun kami tidak diperkenankan Soeharto. Kami harus menulis nama Megawati Soekarnoputri dengan Megawati Taufik Kiemas.

Bayangkan, bukan sekadar nyawa yang harus dihilangkan rezim Orde Baru itu, bahkan nama di koran pun harus dilenyapkan, diganti nama baru yang aneh dan asing!

Pada rentang penyerbuan kantor DPP PDI yang kemudian disebut Peristiwa 27 Juli sampai saat Soeharto menyatakan mundur pada 21 Mei 1998 atau kurang dari dua tahun itulah boleh dibilang aku cukup intensif “mendampingi” Megawati yang biasa saya panggil Bu Mega atau Ibu saja.

Mendampingi di sini bermakna penugasan dari kantor saja, dari kantor yang berpusat di Jalan Palmerah Selatan. Sebab, sebagai jurnalis sejatinya aku tidak bisa memilah dan memilih penugasan. Tugasku sebagai wartawan yang belum setahun diterjunkan di liputan politik, bisa berada di mana saja, bisa ke mana saja.

Suatu saat bisa berada dekat Ismail Hasan Metareum, Ketua Umum PPP. Lebih sering bahkan bersama Harmoko, Ketua Umum DPP Golkar dengan “Safari Ramadan”-nya yang terkenal itu. Tapi bisa juga bersama sejumlah tokoh LSM seperti Adnan Buyung Nasution dan tokoh pergerakan mahasiswa seperti Fahri Hamzah (KAMMI), Adrian Napitupulu (Forum Kota) dan Budiman Sujatmiko (PRD).

Oh ya harus dicatat pula nama Fadli Zon. Aku harus mencatatnya bukan sebagai bagian dari pergerakan mahasiswa seperti Budiman dan Adrian yang menentang rezim Soeharto. Bukan tokoh keren pada masanya. Ia justru bagian dari Cendana atau bagian dari kekuasaan Soeharto yang tentu saja jengkel dengan mahasiswa-mahasiswa pergerakan yang menentang "bapaknya" itu.

Polanya sampai sekarang jelas, ia masih bagian dari "Cendana", setidaknya tetap berkhidmat pada Prabowo Subianto yang tidak lain dari besan Soeharto.

Nah, pada masa rentang dua tahun itulah aku lebih banyak mengenal sosok Megawati Soekarnoputri, tokoh yang sedang kuceritakan ini.

Misalnya yang pernah kucatat, sebanyak empat kali aku “mendampingi” Megawati yang menjadi saksi di pengadilan atas penyerbuan kantor DPP PDI. Nama penggugatnya adalah TPDI.

Di berbagai tempat seperti Ujungpandang (sekarang dikenal sebagai Makassar) dan Medan, Megawati menjadi saksi massa PDI di berbagai daerah yang menggugat penyerbuan berdarah itu. Sebagai saksi, Megawati wajib hadir dan sebagai wartawan kebetulan aku diberi tugas untuk mendampingi putri Soekarno ini.

Di Ujungpandang, misalnya, bagaimana aku bersama Megawati berada dalam satu penerbangan yang sama. Dalam catatanku, ada almarhum Tarto Sudiro mendampinginya. Di dalam mobil yang membawaku bersama Megawati ke sebuah rumah yang luput kucatat di mana persisnya. Aku bisa menangkap keberanian Megawati sebagai seorang perempuan melawan rezim Soeharto yang saat itu masih berada di tampuk kekuasaan.

Hal kecil yang menarik yang luput dari perhatian adalah saat Megawati kembali dari Ujungpandang. Dalam pesawat Garuda di mana Megawati naik kelas ekonomi, awak kabin mengumumkan ucapan "Selamat datang" kepada Megawati.

Salut atas keberanian awak kabin Garuda itu di saat negara dan pemerintahan masih dikuasai rezim yang masih sangat kokoh bernama Soeharto!

Di sisi lain, aku menangkap sasmita dengan melihat sendiri bagaimana penumpang di pesawat yang membawa kami pulang ke Jakarta sebagian berdiri dengan makna menghormat tulus saat Megawati memasuki kabin kelas ekonomi. Ada beberapa penumpang yang memekik meski tertahan karena mungkin takut-takut, “Mbak Megaaaa....!!!”

Ingat, Soeharto masih berkuasa saat itu!

Yang kucatat, Megawati melempar senyum dan melambaikan tangan ke arah penumpang yang berjejer di belakang. Tiga atau empat kali persidangan, aku tetap mendampingi sehingga di momen inilah Megawati mengenal namaku.

Tentu saja aku bukanlah jurnalis Kompas senior lainnya yang memang sudah dikenalnya dengan baik. Aku adalah debutan, “new comer” atau yesterday afternoon journalist untuk liputan politik. Akan tetapi, aku bisa diterima Megawati dengan cukup baik saja sudah luar biasa. Terbukti tiga atau empat kali mendampinginya di pengadilan di tempat berbeda, Megawati tidak mempersoalkan keberadaanku. Bahkan ia memanggil namaku dengan inisial yang biasa kupakai untuk koran, “Pep”.

Waktu demikian cepat berlalu. Awal tahun 1998 terjadi gelombang pergerakan mahasiswa dengan nama "Reformasi". Angin berembus kepada Amien Rais yang dengan cepat dilekatkan sebagai "Tokoh Reformasi".

Kalau kalian tidak tahu siapa Amien Rais, harus kalian catat momen saat itu di mana ia tampil sebagai sosok yang tak kalah beraninya, yang secara frontal melawan Soeharto. Tetapi tetap harus dicatat pula, kekuatan Soeharto pun sudah makin melemah. Ia ditekan IMF dan dari dalam para "Brutus", yakni sejumlah menteri kesayangannya malah ramai-ramai mengundurkan diri. Sementara Megawati justru melawan saat Soeharto masih sangat kuat!

Pada akhirnya Soeharto jatuh dan kekuasaan diserahkan kepada wakilnya, BJ Habibie. Pada titik ini, Megawati Soekarnoputri masih belum berperan. Secara de jure, PDI telah bubar dan Megawati diminta mendirikan partai baru. Nama PDI dengan embel-embel “Perjuangan” sudah muncul.

Kwik Kian Gie dan Soetardjo Soerjogoeritno dalam sejumlah orasi yang kuikuti mulai memperkenalkan nama PDI Perjuangan ini. Sedangkan “PDI Kebo”, demikian julukan partai politik yang sudah dikuasai trio Soerjadi-Fatimah-Hutapea untuk membedakannya dengan PDI “Banteng”, diharuskan memilih ketua umum baru.

Duet Soerjadi-Hutapea hanyalah “boneka” sementara sebelum digelarnya Kongres PDI yang kemudian diselenggarakan di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Lagi-lagi, akulah reporter dari Jakarta yang ditugaskan untuk meliput Kongres PDI di Palu yang mengharu-biru itu bersama fotografer Eddy Hasby, sehingga aku punya catatan untuk memperkaya tulisan ini.

Pada kongres ini terpilihlah Budi Hardjono dengan Buttu Hutapea sebagai Sekjen yang usai terpilih sempat berlari-lari di landasan bandara Mutiara agar bisa kembali ke Jakarta, persis seperti berlari mengejar metromini. Momen langka ini diabadikan dengan tepat oleh Eddy Hasby sehingga keesokan harinya bisa termuat di Harian Kompas sebagai foto ekslusif, meski tidak dipajang di halaman pertama sebagai foto Headline.

Mungkin yang penting misinya sudah sampai, bahwa ada sesuatu yang “tidak beres” atas terpilihnya Ketua Umum PDI hasil penggulingan Megawati ini, tidak harus mempermalukan marwah Ketua Umum PDI “Kebo” yang baru terpilih.

Tetapi yang menarik menurutku adalah, pada tengah malam saat Kongres Palu memasuki pemandangan umum, 26 Agustus 1998 itu 14 dari 26 DPD PDI (satu DPD tidak hadir), menyatakan keinginan mereka agar Megawati Soekarnoputri dipilih menjadi ketua umum kembali.

Inilah puncak perhelatan Kongres yang siang harinya diboikot seluruh wartawan peliput acara dengan membakar kartu identitas secara demonstratif. Sebagai bentuk solidaritas, ID Card milikku juga kulempar di antara tumpukan bara karena kecewa terhadap panitia Kongres yang membatasi wartawan masuk ke arena Kongres, tetapi tidak lantas memboikot jalannya peristiwa yang harus kulaporkan ke Jakarta.

Aku ini apalah... tetaplah wartawan, bukan LSM, yang tetap tidak bisa memasuki arena Kongres pada malam itu karena tanpa kartu identitas. Tetapi, bukan berarti aku memboikot peristiwa yang harus kusampaikan ke Jakarta. Aku meliputnya dari luar arena melalui pelantang yang cukup keras terdengar saat satu persatu perwakilan DPD membacakan pemandangan umumnya. Wartawan lain yang mengintil kegiatanku sampai bergulirnya pergantian hari cuma satu orang, yakni Agus Johara dari Pos Kota.

Ini sungguh peristiwa menarik. Lebih dari separuh DPD menghendaki Megawati menjadi pimpinan di partai politik yang sesungguhnya bentukan rezim Soeharto itu, termasuk DPD Timor Timur. Uniknya, Megawati sendiri bukan nominator di Kongres Palu itu.

Aku juga mencatat, Jawa Barat, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Selatan berada di antara 14 DPD yang menghendaki Megawati menjadi ketua umum partai. Luar biasa!

Maknanya apa? Ketokohan dan kepopuleran Megawati memang tidak tergoyahkan bahkan pada PDI “sempalan” yang mau digiring ke Kongres Palu untuk memilih ketua umum baru minus Megawati.

Dalam catatan personal aku menulis, kelak perempuan ini menjadi Presiden RI setelah Habibie saat Pemilu 1999 digelar. Itu keyakinanku. Keyakinan yang ternyata meleset secara tak terduga. (Bersambung)

***

Catatan sebelumnya:

http://pepnews.com/2018/09/22/saya-dan-bu-mega-2-datangnya-massa-siluman-yang-bukan-kader-pdi/