Gerakan cepat politikus partai Gerindra Sandiaga Uno “menyogok” PAN dan PKS di penghujung pendaftaran Calon Presiden telah menggemparkan jagad politik negeri ini. Uniknya, kemudian Sandiaga Uno (Gerindra) melakukan itu dengan “membiarkan” Andi Arief dari partai Demokrat mem-publish-nya ke ruang publik sehingga memuculkan “si Jenderal Kardus”.
Sebuah kehinaan bagi seorang Jenderal yang dikabarkan jago di medan perang tapi nyatanya tak lebih “Kardus”. Rakyat Indonesia pun tercengang. Tak tanggung-tanggung, uang yang diberikan sejumlah 500 Milyar!
Gerakan Sandiaga Uno itu membuat PAN dan PKS bagai kehilangan nyali dan patah gigi. Padahal jauh sebelumnya, kedua “Partai Allah” itu berani dan galak menyodorkan kadernya untuk jadi cawapres mendampingi Prabowo.
Selang waktu “gonggongan galak” PAN dan PKS cukup lama, yang membuat Prabowo bagai tersandera sehingga tidak bisa segera mendaftarkan diri jadi Capres karena lambat menentukan cawapresnya.
Bagaimana tidak? Di satu sisi, Gerindra butuh dukungan kedua partai itu, tapi disisi lain kecerewetan keduanya menyodorkan diri untuk mendapatkan “servis lebih” telah membuat Gerindra gerah tapi tak bisa jauh dari pelukan kedua “kekasih” setianya itu.
Adalah Partai Demokrat, “si cantik nan seksi ” penuh pesona yang datang belakangan memecah kebuntuan itu. Demokrat menyodorkan diri jadi “kekasih Gerindra” dengan menampilkan AHY yang punya penampilan oke di sebagian publik awam politik. T
erbentuklah opini bahwa Prabowo sudah pasti bersanding dengan AHY. Pak SBY yang hampir tak kenal lelah “menjajakan” AHY—anaknya-- untuk jadi pemimpin negeri ini sempat bisa bernafas lega sampai hari jelang pendaftaran Capres/Cawapres. Lega karena AHY bakal maju ke “pelaminan” Capres/Cawapres bersama Prabowo.
Tapi apa yang terjadi? Muncul “Jenderal Kardus”!
Istilah dari Andi Arief—petinggi Demokrat- yang sangat kecewa dengan Jenderal Prabowo yang “memilih jadi Jenderal Kardus”. Label “Jenderal Kardus” inikah salah satu “The New Prabowo” itu?
Gerindra memang cerdik memanfaatkan kecantikan Demokrat untuk meredam kengototan PAN dan PKS untuk dapat “servis lebih” dalam konteks cawapres. Keduanya dibuat cemburu buta hingga hilang akal ketika “disogok” uang Rp500M oleh Sandiaga Uno, karena kalau tidak, Gerinda punya opsi menjadikan AHY “kekasih baru” yang lebih disayang sampai “pelaminan” Capres/Cawapres.
PAN dan PKS tentu butuh uang, tapi tak ingin Prabowo bersama AHY “bersanding di pelaminan” Capres dan Cawapres. Mereka tampaknya lebih rela Prabowo melakukan “incest”, yakni bersanding dengan sesama satu partai. Dia adalah Sandiaga Uno si Pemberi uang Rp500 Milyar itu.
Sangat mengherankan, capres Prabowo punya tiga calon cawapres. Tapi yang dipilih adalah anak buah satu partai. Ini seperti “Incest”. Melakukan “incest politik” memang tidak tabu dalam dunia politik, tapi berpotensi membentuk pemimpin otoriter, karena tidak adanya keseimbangan politis. Padahal, sharing kekuasaan itu diperlukan untuk keseimbangan kepemimpinan bila kelak terpilih jadi pemimpin negeri ini.
Peran PKS dan PAN selaku “kekasih lama” dalam koalisi oposisi menjadi kerdil. Demikian juga Demokrat, yang dipenghujung pendaftaran Capres/Cawapres, mau tidak mau harus berkoalisi karena bila tidak, akan menyulitkan partainya di masa depan. Karena kemungkinan mereka masih tetap ingin AHY maju pada periode setelah 2019-2024.
Layak kah Jadi Pemimpin?
Bila melihat drama politik Rp500 Milyar, Gerindra bersama tiga koalisinya mendekati akhir pencapresan sungguh tak elok. Tak etis. Menyakiti rakyat. Padahal sebagai pihak oposisi mereka sering mengatakan rakyat sedang menderita karena harga-harga kebutuhan pokok naik.
Namun dengan gamblangnya Gerindra menggunakan dana Rp1 Trilyun hanya untuk dua partai saja. Kenapa uang itu tidak untuk bakti sosial yang langsung dinikmati rakyat? Bukankah aksi sosial itu juga bisa membuat nama partainya harum di mata rakyat calon pemilih?
Aksi Sandiaga Uno memberi uang Rp500 Milyar dan terciptanya label “Jenderal Kardus” menjadikan rakyat dipertontonkan aksi Capres/Cawapres yang tidak peka terhadap penderitaan rakyat. Dengan kata lain, dengan uang itu Prabowo dengan Gerindra dan koalisinya nya telah “mengangkangi” rasa keadilan dan “membodohi” rakyat awam politik.
Prabowo bersama koalisi Gerindra-PAN-PKS-Demokrat inikah yang layak dipilih rakyat Indonesia? Padahal rakyat Indonesia yang sedang giat-giatnya Kerja..Kerja..Kerja membangun negeri kaya raya ini agar bisa maju dan sejahtera sejajar dengan negara maju lain di Asia, bahkan dunia!
Bagaimana Prabowo (Gerindra) bisa bisa dipercaya memimpin bila mengurus dua partai setianya saja harus membuat kadernya Sandiaga Uno menyogok uang sebegitu besar? Uang itu sejatinya bisa untuk membantu rakyat miskin dan yang sedang ditimpa musibah bencana alam.
Uang Rp500 Milyar bukanlah jumlah yang sedikit. Dana sebesar itu kalau mau bisa membangun infrastruktur irigasi, listrik, jalan dan jembatan yang bisa memperkuat perekonomian rakyat kecil pedesaan. Kalau mau, uang itu juga bisa digunakan untuk modal usaha kecil rakyat, perbaikan lingkungan kumuh, atau untuk membeli beras bagi rakyat miskin.
Kalau mau, uang itu juga bisa untuk membantu rakyat di Lombok dan Bali yang sedang ditimpa musibah bencana alam. Betapa bahagianya rakyat bila itu dilakukan. Tapi tidak! Karena dana itu hanya untuk sekelompok orang saja, yang haus akan kekuasaan.
Kisah “dramatis” Sandiaga Uno memberikan uang Rp500 Milyar telah terjadi. Dan Sandiaga telah mengakui hal itu. Sandiaga bisa saja terindikasi suap karena masih sebagai pejabat publik yakni menjabat Wagub DKI. Untuk mengaitkan dan pembuktian di ranah hukum perlu waktu dan strategi yang tidak mudah.
Namun demikian, Rakyat telah dipertontonkan drama suap Rp500 M capres dan cawapres Prabowo/Sandiaga Uno. Sehingga opini dan citra telah terbentuk di ruang publik tentang adanya uang mahar politik kepada PAN dan PKS. Bagi logika awam hal itu tidak etis dan suatu politik yang buruk, yang inheren dengan suramnya kepemimpinan Prabowo.
Kini rakyat sudah cerdas dalam melihat politik. Semua drama itu akan sangat menentukan pertimbangan rakyat dalam pemilihan Presiden/Wakil Presiden nanti. Kita lihat saja hasilnya nanti.
***
Referensi berita :
https://news.detik.com/berita/4161543/ungkap-mahar-rp-500-m-andi-arief-singgung-strategi-kardus-sandiaga
https://news.detik.com/berita/4161020/pd-tolak-minta-maaf-soal-tudingan-mahar-rp-500-m-ke-pan-pks
https://news.detik.com/berita/4162191/tudingan-andi-arief-soal-strategi-kardus-rp-500-m-sandi
https://news.detik.com/berita/4164734/kata-kpk-soal-tudingan-andi-arief-tentang-duit-rp-500-m
https://news.detik.com/berita/4161047/bantah-andi-arief-fadli-zon-saya-tak-pernah-bicara-mahar-rp-500-m
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
