Cuitan Andi Arief tentang mahar politik masing-masing Rp500 miliar kepada PAN dan PKS dari Sandiaga Uno sebagai mahar cawapres Prabowo benar-benar membuat beberapa orang gerah. Bahkan menurut pemberitaan di media online, Wakasekjen Partai Demokrat Andi Arief sudah mendapatkan ancaman berkat cuitannya tersebut.
Sandiaga Uno akhirnya memang dideklarasikan sebagai pendamping Prabowo Subianto dalam pertarungan kursi presiden dan wakil presiden periode 2019-2024. Namun, dalam pemilihan cawapres tersebut tersiar kabar dugaan suap Sandiaga Uno sebesar Rp 1 T kepada dua partai politik yaitu PAN dan PKS yang menjadi partai koalisi dengan Gerindra.
Cuitan mahar politik dari kubu Demokrat
Kabar tersebut berasal dari kalangan Partai Demokrat yang sejak semula memang mengadang-gadang AHY sebagai Cawapres. Belakangan setelah Sandiaga Uno terpilih, Demokrat pun tak punya pilihan lain selain merapat pada kubu Prabowo Subianto.
Namun, PD bisa menjadi duri dalam daging dengan isu Rp 1 T yang digelontorkan Sandiaga Uno demi memuluskan jalannya menjadi Cawapres. Bahkan Andi Arief sempat menyebut Prabowo sebagai Jenderal Kardus gara-gara menolak pinangan AHY dan lebih memilih Sandiaga Uno demi mahar yang diserahkan.
Kasus ini bukan kasus biasa. Dugaan Sandiaga Uno menyuap dua partai yang lekat dengan partai dakwah dan partai artis ini sudah diatur dalam undang-undang pemilu. Jika terbukti kedua partai ini menerima jelas akan menjadi kerugian tersendiri. Tercoreng muka dan tidak akan bisa mencalonkan pada periode pemilu selanjutnya.
[caption id="attachment_21253" align="alignleft" width="487"] Sumber: Ig @pinterpolitik[/caption]
Pelanggaran tersebut sudah diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang No 7 tahun 2017. Selain itu juga akan merugikan popularitas Sandiaga Uno sebagai Cawapres. Imbasnya tentu saja akan menurunkan elektabilitas Prabowo pada pemilu 2019.
Apalagi saat ini Andi Arief sudan mendapatkan ancaman meskipun ketua DPP Partai Gerindra Habiburokhman sudah menampiknya. Habiburokhman memastikan bahwa ancaman tersebut bukan berasal dari partai koalisinya (Gerindra, PKS, PAN dan Demokrat).
Program Pemberdayaan Umat
Dana sebesar Rp 1 T bukan dana yang kecil untuk saat ini. Kalau kita break down sebetulnya ada banyak program pemberdayaan umat yang bisa dilakukan oleh Sandiaga Uno yang terkenal tajir melintir ini.
Misalnya berkaca pada program filantropi Tahir Foundation yang menggandeng Universitas Gadjah Mada dan PP Muhammadiyah tengah mengembangkan program pemberdayaan umat dengan dana Rp250 miliar selama lima tahun. Artinya dengan dana Rp 1 T, Sandiaga Uno bisa menggandeng beberapa lembaga, ormas dan universitas untuk program pemberdayaan umat selama 20 tahun. Pasti worth it banget kan?
Selain itu, misalnya jika dana Rp 1 T digunakan untuk berkurban. Berapa sih yang bisa didapatkan?
Ini hasilnya jika dikonversi untuk pemberdayaan umat.
Apalagi manfaat kurban bukan hanya dirasakan oleh para dhuafa dari segi konsumsi saja tapi juga bisa memberdayakan para dhuafa sebagai mitra program pemberdayaan dengan penggemukan hewan kurban setiap tahun.
Dengan begitu umat bisa sejahtera dan membantu perekonomian nasional. Kalau sudah begini siapa sih yang bakal diuntungkan? Ya jelas masyarakat dong!
Kurban itu salah simbol untuk menyembelih nafsu kebinatangan dalam diri manusia. Jika ternyata masih ada nafsu tersebut yang bersarang di tubuh PKS dan PAN bagaimana mereka bisa mensejahterakan warga di daerah miskin dan tertinggal jika menang pemilu dan memimpin negeri ini?
Lantas apakah pantas juga sosok Sandiaga Uno yang dicitrakan sebagai santri terkena kasus dugaan suap Rp 1 T demi nafsu jabatan?
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
