Sandera Politik Pilpres 2019 Ala Jokowi

Harus diakui, Presiden Joko Widodo yang akrab dipanggil Jokowi memang piawai bermain politik praktis. Pengalamannya sebagai pengusaha meubel tentu saja telah mewarnai kinerja sebagai Presiden RI dengan “politik meubel”.

Menggergaji, meratakan, memasrah, menekuk, menghaluskan, mendempul, dan memelitur, sebagai terapan dari “politik meubel”. Ini pula yang diterapkannya menjelang Pilpres 2019 mendatang. Setidaknya ini menimpa tiga parpol.

Ketika Partai Golkar bersikeras menyodorkan Ketua Umum DPP Golkar Airlangga Hartarto sebagai bakal calon wakil presiden untuk mendampingi Jokowi, dan sepertinya Jokowi merasa tak enak dengan desakan ini, muncullah kasus Eni Saragih.

Anggota DPR Eni Maulani Saragih disebut terkena operasi tangkap tangan (OTT) di Rumah Dinas Menteri Sosial (Mensos) Idrus Marham. Eni, yang menjabat Wakil Ketua Komisi VII DPR, ditangkap setelah transaksi suap dilakukan di lokasi lain.

“Dan 9 orang itu ada yang kita amankan dari salah satu rumah dinas menteri saat ini,” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (13/7/2018), seperti dilansir Detik.com.

Menurut Febri, setelah terjadi transaksi atau beberapa saat setelah terjadi transaksi, “barulah kita mengamankan sejumlah pihak,” imbuhnya. Ia juga menyebut 8 orang, selain Eni, yang ditangkap berasal dari unsur swasta hingga staf ahli.

Barang bukti yang diamankan sejauh ini uang Rp 500 juta. “Misal yang kita peroleh kan uang Rp 500 juta,” sebut Febri. Perkara yang melatari OTT itu disebut berkaitan dengan tugas Eni di Komisi VII DPR.

Ruang lingkup kerja komisi itu meliputi energi, riset, dan teknologi, serta lingkungan hidup. Mereka yang ditangkap saat ini sudah menjalani pemeriksaan intensif. KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum mereka yang ditangkap.

Akhirnya Idrus Marham ikut diperiksa KPK juga sebagai saksi bersama Direktur Utama PT PLN Sofyan Basyir. Keduanya diperiksa dalam kasus dugaan suap PLTU Riau-1. Bahkan, Idrus dan Sofyan diduga mengetahui banyak soal proyek senilai USD 900 juta itu.

“Iya kalau dipanggil sebagai saksi, dianggap yang bersangkutan mungkin mengetahui kasus tersebut,” ujar Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (1/8/2018), seperti dikutip Merdeka.com.

Pemeriksaan terhadap Idrus Marham dalam kapasitasnya sebagai mantan Sekretaris Jenderal Partai Golkar. Ia sudah 2 kali diperiksa penyidik KPK guna melengkapi berkas penyidikan tersangka politisi Golkar Eni Maulani Saragih dan pengusaha Johanes B. Kotjo.

Sebelumnya, jejak digital mencatat, hingga 9 Juli 2018, Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengatakan partainya tetap menginginkan Airlangga Hartarto menjadi cawapres Jokowi.

“Tapi soal subjektivitas partai Golkar, tentu Golkar menginginkan ketum kami jadi salah satu nama yang disebut sebagai cawapres tersebut,” ungkap Ace di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/7/2018), seperti dilansir Liputan6.com.

Dengan nada sedikit mengancam, Ace mengaku tidak bisa menebak Golkar akan berpindah haluan dari Jokowi jika Airlangga tidak dipilih menjadi cawapres. Tapi, sejauh ini Golkar tetap berpegang pada hasil Munas yang mengamanatkan dukungan ke Jokowi.

Entah secara kebetulan atau tidak, muncullah kasus Eni Saragih tersebut pada Jum’at, 13 Juli 2018, yang ditangkap KPK di Rumdin Mensos Idrus Marham. Sejak saat itulah suara Golkar yang bernada menekan Jokowi untuk memilih Airlangga semakin mereda.

Begitu halnya ketika Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin yang ngotot ingin dipilih Jokowi sebagai cawapresnya pada Pilpres 2019 mendatang. Saking ingin dipilih, Cak Imin sampai mengerahkan santri dari Banjar long march ke Jakarta.

Santri di Kota Banjar yang tergabung salam Laskar Santri, ormas, masyarakat, dan organisasi sayap Nahdlatul Ulama (NU) berjalan kaki menuju Jakarta. Aksi itu sebagai bentuk dukungan untuk Cak Imin menjadi cawapres 2019, pendamping Jokowi.

Keberangkatan dimulai dari Pondok Pesantren Miftahul Huda Al Azhar Citangkolo, Kota Banjar, Jabar, Jum'at (20/7/2018). Lalu bergabung dengan massa santri dari berbagai daerah di perjalanan, mulai dari Pangandaran, Ciamis, Tasikmalaya, dan beberapa daerah lainnya.

”Cak Imin Cawapres harga mati sebagai pendamping Joko Widodo pada Pilpres 2019. Kami buktikan dukungan ini dengan aksi long march Banjar-Jakarta yang diikuti oleh ribuan santri dan unsur masyarakat lainnya,” ujar Ketua Laskar Santri Kota Banjar Gun Gun Gunawan.

Mengutip Detik.com, menurut Gun Gun, sudah saatnya santri kembali memimpin negeri ini, mengulang sejarah di awal era milenial, yaitu saat tokoh NU, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, didaulat menjadi Presiden RI ke-4.

“Kami para santri akan memberikan mandat kepada Panglima Santri Nusantara, Muhaimin Iskandar, untuk biasa menjadi wapres. Ini sebanyak tiga ribu orang dan diperjalanan akan bertambah,” tutur Gun Gun, seperti dilansir Detik.com, Jum’at (20/7/2018).

Selang lebih dari seminggu setelah aksi long march santri dari Banjar-Jakarta itu, pada Selasa (31/7/2018), penyidik KPK memanggil Ketua DPRD Jatim Abdul Halim Iskandar sebagai saksi tersangka mantan Bupati Nganjuk Taufiqurrahman.

Politisi PKB yang juga kakak kandung Cak Imin itu diperiksa terkait penyidikan perkara tindak pidana pencucian uang dengan tersangka Taufiqurrahman. “Intinya saya ditanya apa yang saya tahu tentang Pak Taufiqurrahman sebagai bupati itu saja,” ujar Abdul di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (31/7/2018), seperti dikutip Kompas.com.

Ketika ditanya oleh wartawan mengenai kedekatannya dengan tersangka Taufiqurrahman, Halim menyebut hanya kenal sebatas pengurus partai politik. “Dia kan orang Jombang, dia aktif di Golkar waktu itu, saya aktif di PKB kenal sebagai sesama pengurus partai,” ujarnya.

Saat ditanya oleh wartawan mengenai jual beli aset, Halim mengaku tidak mengetahuinya. Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, penyidik telah menjadwalkan pemeriksaan Abdul Halim Iskandar sebagai saksi untuk tersangka Taufiqurrahman.

Sebelumnya, KPK telah memanggil Halim pada Rabu (25/7/2018). Tapi, dia tidak memenuhi panggilan dengan alasan sakit. Dalam kasus tersebut, KPK telah menyita dua unit kendaraan: satu unit Jeep Wrangler tahun 2012 dan satu unit mobil Smart Fortwo warna abu-abu.

KPK menduga, Taufiqurrahman menerima gratifikasi sekitar Rp 2 miliar dari dua rekanan kontraktor terkait proyek pembangunan infrastruktur di Nganjuk pada 2015. Ia juga diduga menerima dari pemberian-pemberian lainnya terkait mutasi.

Seperti, promosi jabatan di lingkungan Pemkab Nganjuk dan “ongkos” proyek di Nganjuk pada 2016-2017. Setelah kakaknya dijadikan saksi terkait Taufiqurrahman, desakan supaya Cak Imin menjadi cawapresnya Jokowi, nyaris tak bunyi lagi.

Ketua MPR yang juga Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan sempat menjadi “korban” dari politik pilpres Jokowi, setelah pada Rabu, (25/7/2018) menyatakan PAN bertekad berjuang memenangkan calon presiden di luar kubu Jokowi pada Pilpres 2019.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi. “PAN telah melakukan ijtihad politik untuk mengambil jalur perjuangan di luar petahana. Nanti akan disampaikan di rakernas. Sekitar awal Agustus. Sebelum tanggal 10,” katanya, seperti dilansir Merdeka.com.

Pada Senin lalu Zulhas juga telah bertemu Jokowi di Istana Bogor. Menurut Viva, pertemuan membahas koordinasi jelang Sidang Tahunan MPR, Zulhas sebagai Ketua MPR berbincang soal rancangan usulan Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Entah secara kebetulan atau tidak, sehari setelah pernyataan itu, Bupati Lampung Selatan, Zainudin Hasan, ditangkap oleh KPK. Pria itu diketahui merupakan adik dari Zulhas. Ia pun merespons kasus adiknya, dengan meminta maaf.

“Sebagai kakak, saya memohon maaf kepada masyarakat Lampung Selatan khususnya, dan seluruh masyarakat Lampung atas apa yang terjadi,” ujar Zulhas, melalui keterangan tertulis, Jumat (27/7/2018).

Selanjutnya, Zulhas menyerahkan sepenuhnya kasus yang menimpa adiknya itu kepada proses hukum. Ia meminta sang adik bersikap kooperatif kepada KPK. “Saya percaya KPK akan bertindak profesional,” kata Ketua MPR itu, seperti dilansir Kompas.com.

Begitulah politik sandra yang sudah menimpa tiga parpol tersebut: Golkar, PKB, dan PAN. Aplikasi dari “politik meubel” yang dimiliki Jokowi setidaknya telah “mematikan” langkah koalisi politik "sejawat" Jokowi dalam menghadapi Pilpres 2019. Siapa menyusul?

***