Kegamangan Demokrat dalam koalisi Prabowo terlihat jelas, hal ini dinarasikan dari retorika SBY, juga dari gesture tubuhnya. Tidak bisa dipungkiri, karena keberadaan Demokrat dalam koalisi tersebut hanya dianggap sebagai partisipan -kalau tidak mau disebut pendompleng- meskipun SBY sesungguhnya ingin memperlihatkan bahwa dia yang akan memegang kemudi koalisi.
SBY memang tidak ingin memperlihatkan bahwa Demokrat berkoalisi dengan Gerindra, PKS dan PAN, satu paket dengan AHY untuk diusung sebagai Cawapres, tapi bahasa bersayap SBY tetap saja mengisyaratkan bahwa Demokrat ingin AHY sebagai Cawapres Prabowo. Dalam pertemuan kedua kalinya antara SBY dan Prabowo, SBY mengajukan cuma satu syarat, pilihlah Cawapres yang dinginkan masyarakat.
Dari pernyataan ini bisa diasumsikan bahwa maksud dari kata "diinginkan" tersebut erat kaitannya dengan "elektabilitas," karena keterpilihan itu jelas karena diinginkan. Dari Dua Cawapres hasil Ijtima Ulama GNPF bisa saja Ada yang tergolong diinginkan masyarakat, contohnya Ustadz Abdul Somad (UAS), tapi Salim Segaf Al Jufri, mungkin sebagian besar masyarakat belumlah terlalu mengenalnya.
Kalau berdasarkan hasil survey, Anies Baswedan dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), adalah kandidat Cawapres yang sangat diinginkan masyarakat sebagai Cawapres Prabowo. Jadi cukup jelas sebetulnya apa yang dikehendaki oleh SBY. Boleh saja dia mengatakan bahwa tidak memaksakan AHY sebagai Cawapres, tapi seperti biasanya, apa yang dikatakan SBY lain dengan yang ada di hatinya.
Merapatnya SBY ke Prabowo sebetulnya dalam rangka untuk menaikkan posisi tawarnya terhadap Koalisi Jokowi.
Rupanya kubu Jokowi tidaklah terlalu mempersoalkan SBY mau merapat ke manapun. Keinginan SBY sebetulnya bergabung dengan Jokowi, namun dalam pandangan SBY terlalu banyak penghalangnya. SBY terlalu Baper, dan selalu Baper dalam segala Hal, sehingga terkesan selalu ragu. Mau ke Jokowi ragu, sudah di Prabowo pun tetap ragu.
Partai Demokrat menilai Koalisinya dengan Prabowo belum Ada kemajuan, hal ini dikatakan oleh wakil Ketua umum Partai Demokrat, Syarief Hasan. Syarief menyatakan, belum ada sikap legawa dari PAN dan PKS soal cawapres pendamping Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto di Pilpres 2019. Nah, apa tidak semakin mumet itu.
"Ya pokoknya saya pikir belum banyak kemajuan. Kemajuan, yang dikatakan kemajuan itu kalau semuanya sepakat menyerahkan kepada Prabowo cawapresnya, tanpa tekanan. Semua serahkan kepada Prabowo siapa yang mau dipilih. Itu baru ada kemajuan," kata Syarief saat dihubungi, Rabu 1 Agustus 2018.
Prabowo juga pastinya sangat dilematis, antara memenuhi rekomendasi ijtima Ulama GNPF, juga mempertimbangkan apakah Cawapres yang diajukan tersebut layak jual dengan memilih Cawapres di luar dari rekomendasi tersebut.
Kalau mengambil Cawapres di luar rekomendasi pastinya PKS akan merajuk. Menerima rekomendasi harus siap dengan resiko kalah. Sementara dalam kamus Koalisinya dengan SBY tidak ada istilah kalah, harus menang dengan strategi yang matang.
Jadi kegamangan SBY, mau bergabung ke Jokowi sudah tidak mungkin, kalaupun memaksakan bergabung dengan Prabowo ya harus siap terima nasib. Syukur-syukur kalau Prabowo menentukan sikap bahwa AHY menjadi Cawapresnya, dan siap menerima resiko tidak mendapat dukungan dari PA 212 dan GNPF.
Kalau Prabowo menerima rekomendasi Ijtima Ulama GNPF, dengan sangat terpaksa SBY harus manut.
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews