Jakarta butuh reboisasi karena trotoar telah gundul dan penuh beton. Lalu digelontorkan duit Rp 8,2 miliar untuk menanami pohon plastik di sepanjang trotoar.
Mahal? Gak juga. Apa sih, yang murah di Jakarta. Masih ingat 'kan, harga UPS yang sampai satu triliun rupiah dulu. Atau anggaran anggaran kolam air mancur sampai ratusan juga. Padahal kolamnya seuprit.
Wong gaji TGUPP saja totalnya sampai Rp 28 miliar. Gak masalah tuh. Yang jadi masalah, justru bukan gaji pembantu Gubernur dan Wagub DKI. Tapi gaji para tokoh untuk mensosialisasi Pancasila sebaga ideologi negara. Nominalnya Rp6 miliar setahun.
Padahal di antara tokoh itu ada Prof. Mahfud MD, ada Prof. Syafii Maarif, ada mantan Presiden Megawati dan lainnya.
Kalau pohon plastik, angka Rp 8,5 miliar yang dipasok perusahaan alat kesehatan pemenang tender, itu harga wajar. Kalau biaya tunjangan dan operasional para tokoh nasional mencapai Rp6 miliar setahun, itu gak wajar. Begitulah cara berfikirnya.
Tampaknya ada yang mendorong kita untuk lebih menghormati kembang plastik dibanding para tokoh bangsa itu.
Ketika ditanam, pohonnya memang sudah besar dan daunya rimbun. Makanya jadi ngelewer ke sana kemari. Pasangan yang sedang jalan di trotar sambil bergandengan tangan bisa kecolok matanya. Itu salah satu resiko dari ditanamnya pohon plastik.
Tampaknya penanaman pohon plastik sesuai dengan visi Wakil Gubernur DKI Jakarta. Pohon membutuhkan air. Kalau pohon asli, semakin kotor airnya maka semakin bagus hasilnya. Sekaligus menjadi pupuk. Beda sama pohon plastik, dia harus disiram air bersih agar tidak berdebu. Kalo airnya kotor malah jadi kelihatan dekil.
Lalu air kotornya buat apa? Ya, untuk diminum dong. Rakyat Jakarta sebentar lagi bisa minum air tinja.
Jadi rumusnya, air bersih buat memandikan pohon plastik. Air tinja untuk minum warganya.
Sayangnya ide cemerlang ini diprotes warga. Mereka tampaknya lebih suka pohon hidup dibanding pohon plastik.
Wajar sih, daun pohon hidup bisa menyegarkan udara. Sedangkan daun pohon plastik boro-boro menyegarkan. Yang ada malah sumpek.
Tapi sebetulnya, untuk apa sih pohon-pohon plastik itu?
Saya rasa itu untuk kompensasi rumah DP 0 rupiah yang sampai sekarang gak jelas juga juntrungannya.
Lho, apa hubungannya?
Di Jakarta sekarang kita gak perlu mikir apa hubungannya. Lihat saja, Sandiaga bisa ngomong soal Nadjib Rajak di Malaysia, lalu dijajarkan dengan Jokowi. Padahal, apa hubungannya?
Apalagi membandingkan Malaysia di jaman Nadjib dan Indonedia di jaman Jokowi. Jauh kale.
Padahal sekarang Sandi kan posisinya sebagai Wagub. Bagian dari pemerintah. Lantas ngapain dia sok mengkritik pemerintah pusat. Bukankah mestinya dia menjalin kerjasama untuk memakmurkan rakyat Jakarta?
Saat kampanye Pilkada, Sandi boleh saja wakil partai. Tapi ketika sudah dipilih, dia wajib melepaskan baju partainya dong. Posisinya berubah menjadi pelayan rakyat.
Apa Sandi gak mencontoh Pak Prabowo. Prabowo itu, baru saja deklarasi Capres, sudah berani melepaskan bajunya, lalu diarak rame-rame.
Sudahlah. Ketimbang ngomong ngelantur. Sebaiknya kita gaungkan lagi kampanye hari ini #2019GantiPohon.
"Mas, kalau pohon beneran dan rindang kan jadi seram. Nanti Jakarta suasananya seperti dalam film Pengabdi Setan," tukas Abu Kumkum.
"Kalau ditanam pohon plastik, kayak di film apa kang?"
"Pengabdi Sachetan."
Itu mah, gayanya Denny Siregar!
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
