Beberapa kalangan dari kita menengarai pernyataan Gatot Nurmantyo, mantan Panglima TNI, tentang pernyataannya yang kontroversial yaitu politisasi masjid. Gatot selama ini memang terlihat sedang bermanuver. Sikap manuvernya itu secara spontanitas telah membawa Gatot ke dalam keadaan psychological offensive yang memproduksi wacana politik yang tidak produktif, atau kurang sehat.
Gatot dalam pidatonya di masjid Universitas Gajah Mada mengatakan, “Sakit (hati) saya kalau ada yang bilang masjid dilarang untuk bicara politik”. Gatot seakan-akan sedang mengejar sebuah efek atau efektivitas tujuannya. Ia tidak peduli terhadap dampaknya yang akan memicu sebuah konflik atau semacam missile strike dalam perang terbuka. Itulah kuali panas kondisi politik-demokrasi kita saat ini.
[caption id="attachment_15493" align="alignleft" width="506"] Gatot Nurmantyo di UGM (Foto: Merdeka.com)[/caption]
Pernyataan yang kontroversial itu menghadirkan berbagai macam spekulasi baik dari kalangan yang pro atau kontra terhadap pernyataan mantan Panglima TNI itu. Karena posisi publik adalah sebagai konsumen langsung dari wacana-wacana yang diproduksi oleh para tokohnya. Bagaimana tidak, toh saat ini semua tokoh ingin mencul paling atas di headline news media masa. Semua berlomba-lomba menjual pahala sosialnya masing-masing.
Tak kalah hebat dari Gatot yang digadang-gadang jadi rival Jokowi di tahun 2019. Kini dua sosok mantan para petinggi Polisi pun sedang berlomba-lomba untuk menjadi orang nomer dua di Indonesia, yaitu Budi Gunawan dan Syafruddin. Keduanya saat ini menjadi pengurus DMI (Dewan Masjid Indonesia), ada apa di balik semua ini? Kontestasi.
Puak-puak partai bermunculan, nama-nama menguap bagaikan uapan ikan di tengah kolam. Kontestasi semacam lotre dan meja judi lainnya, semua nama disurvey elektabilitasnya, siapa yang kuat kira-kira dia jadi bakal calon estimate atau bakal calon yang pasti jadinya. Bakal calon estimate ini kira-kira mempunyai elektabilitas paling tinggi dari berbagai lembaga survey, meskipun realitanya banyak lembaga survey bayaran.
Perkiraan (estimate) adalah prediksi yang mungkin bisa terjadi. Selain itu, ada juga bakal calon dropping, bakal calon ini secara tiba-tiba muncul atau dimunculkan, ibarat durian jatuh karena guncangan angin kencang atau pohonnya diguncang orang. Bakal calon ini, bisa saja jadi bisa juga tidak, untung-untungan.
Ada juga bakal calon vote-getter, bakal calon ini bukan untuk apa-apa, hanya dipasang untuk pancing suara, laiknya gula pemikat semut.
Ketiga contoh bakal calon itu, terkadang punya karakter over-confident atau kepedean banget. Ada yang kepedean akan dicalonkan jadi Presiden ada juga yang kepedean bakal ditarik jadi wakil Presiden. Dalam kontestasi politik sah-sah saja, namun kadang menjadikan diri kita tidak terkontrol.
Budi Gunawan dan Syafruddin juga muncul namanya di permukaan media untuk mendampingin Jokowi di 2019. Dan ini, sangat dipastikan bisa terjadi. Karena, Budi Gunawan dekat dengan Megawati dan Syafruddin dekat dengan Jusuf Kalla, keduanya terlibat di instansi dan kegiatan pemerintah yaitu Dewan Masjid Indonesia.
Ironinya, sebuah logika sederhana “jangan politisasi masjid” tetapi banyak orang di struktural DMI itu tokoh-tokoh yang terlibat dalam politik praktis.
Antara jargon dan realita sangat kontradiktif, sehingga memunculkan pertanyaan baru di kalangan kita, apakah masjid sebagai instansi sosial-peribadatan yang seharusnya bersih dari provokasi politik, kok dikuasai oleh orang-orang yang politis? Apakah sebuah jargon “jangan politisasi masjid” juga merupakan sebuah provokasi politik?
Ketiganya tokoh-tokoh penting mantan para petinggi dua instansi besar yaitu TNI-POLRI, yang TNI membolehkan bicara politik di mimbar dakwah, sedangkan yang POLRI sudah pasti melarang hal tersebut. Apakah karena ada “politisasi masjid” harus ada “polisisasi masjid”?
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
