Yakinilah, Arteria Dahlan Itu Anggota DPR Terhormat, Bukan Bangsat

Kelakuan wakil rakyat yang berada di Senayan memang aneh-aneh dan lucu-lucu, pantas saja mantan Presiden Abdurrahman Wahid menjuluki mereka dengan kalimat "seperti taman kanak-kanak". Waktu itu anggota DPR atau wakil rakyat pun berang bin meradang, tak lupa marah-marah kepada mantan Gus Dur.

Dalam rapat dengar pendapat antara Komisi III dengan Kementerian Agama dan Kejaksaan Agung yang membahas soal "biro travel umrah", Rabu 28 Maret 2018, politkus PDIP Arteria Dahlan meminta Kejaksaan turun tangan mengusut dan menindak biro travel umrah bodong.

Tetapi dalam rapat dengar pendapat tersebut politikus PDIP Arteria Dahlah dengan nada keras dan kasar memaki Kementerian Agama, yaitu menteri Lukman Hakim Saiffudin dengan kata "bangsat".

Lebih lengkapnya, "Yang dicari jangan kayak tadi bapak lakukan inventarisasi, pencegahannya, Pak. Ini kementerian Agama 'bangsat', Pak, semuanya, Ppak!" maki Arteria Dahlan dengan penuh emosi.

Tentu kata-kata "bangsat" ini harusnya tidak keluar dari mulut wakil rakyat yang terhormat sebau busuk apapun mulut politikus itu, sebab wakil rakyat bukanlah kumpulan preman-preman, ia mewakili aspirasi masyarakat dan bisa bertanya dengan kata-kata yang sopan/pantas dan tidak merendahkan mitra kerjanya, dalam hal ini pemerintah yang diwakili Kementerian Agama dan Kejaksaan Agung.

Bahkan beberapa bulan yang lalu, politikus PDIP Arteria Dahlan dalam rapat dengar pendapat minta dipanggil "anggota dewan yang terhormat", tidak mau hanya dipanggil anggota dewan. Makin aneh aja wakil rakyat ini.

Arteria Dahlan yang masih muda dengan berlatar belakang "Advokat atau pengacara" memang terkenal temperamen, baik dalam rapat-rapat dengan Kementerian atau dalam dialog di media TV. Bahkan dalam rapat dengan jajaran Kepolisian, yaitu dengan Kapolri Tito Karnavian, ia juga bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan keras dan terkesan memarahi Kapolri.

Sebenarnya bukan hanya politikus PDIP saja yang keras dan terkesan seperti "bos besar atau majikan" kalau lagi rapat dengar pendapat dengan pemerintah atau kementerian. Bahkan ada Kementerian BUMN, Rini Suwandi, sampai sekarang tidak bisa rapat dengan dengan DPR karena terkena "backlist", dan yang mewakili Kementerian BUMN adalah Kementerian Keuangan.

Terkesan arogan dan sombong para wakil rakyat ini. Lebih bernuansa politik, suka dan tidak suka, sering mengabaikan kepentingan yang lebih besar, yaitu rakyat atau masyarakat, padahal mereka sering mengaku wakil rakyat, tetapi kelakuannya bikin marah atau resah masyarakat.

Bahkan mantan menteri BUMN Dahlan Iskan pernah ditegur atau persisinya dimarahi karena dianggap melecehkan oleh wakil rakyat Komisi III. Ini gara-gara memasukkan botol Aqua ke dalam bajunya, padahal tujuan memasukkan botol ke dalam bajunya supaya airnya anget karena Dahlan Iskan ini mempunyai penyakit yang berat, yaitu cangkok hati dan wajib makan obat seumur hidup dan tidak bisa minum air yang dingin.

Dan Komisi III ini memang terkenal galak-galak kalau rapat dengar pendapat dengan pemerintah. Kalau anjing galak buat jaga rumah dari maling masih mending, lha ini wakil rakyat yang terhormat kok lebih galak padahal tidak ada maling. Mereka merasa bebas dan kebal hukum atau tidak bisa dituntut atas ucapanya, sekalipun dengan nada makian atau kasar dan kata-kata yang merendahkan.

[irp posts="6071" name="Nasib 3 Politikus Beken PDIP Ini Sangat Bergantung pada Setya Novanto"]

Apalagi dengan adanya UU-MD3, wakil rakyat merasa kebal hukum dan membentengi diri mereka, bahkan malah bisa memanggil pihak-pihak dengan secara paksa. Aturan ini aneh, sebab Presiden saja tidak bisa memerintahkan seperti itu. Yang aneh, yang melaksanakan panggilan paksa adalah Kepolisian, yang ada di bawah presiden.

Ada lagi yang lebih kontroversi dari UU-MD3, apabila ingin memeriksa anggota DPR, harus ijin presiden. Inilah cara-cara wakil rakyat membentengi dirinya atau kelompoknya dari jerat hukuman atau pemeriksaan pihak berwajib atau penegak hukum.

Para wakil rakyat ini malas untuk menghadiri sidang-sidang, seperti sidang Paripurna pengesahan UU-MD3, yang tidak hadir mencapai 300 lebih,entah pada "ngluyur kemana".

Tetapi kalau menjelang pemilu untuk pemilihan wakil rakyat,anggota DPR ini rajin menyambangi masyarakat dan seakan sok deket, tapi kalau sudah terpilih, tidak tampak lagi menyambangi masyarakat,mirip seperti "Jaelangkung".

***