Bahas Pilpres, Benarkah Istana Telah Melakukan Blunder?

Membahas dukungan Jokowi pada pilpres 2019 di Istana menjadi sorotan media. Hari ini Kompas.com menurunkan judul berita: “Bahas Pilpres di Istana Saat Jam Kerja, Presiden Dianggap Salahgunakan Fasilitas Negara". Malam ini CNN Indonesia menayangkan talk show berjudul : “ Istana Galang Relawan Jokowi?” menghadirkan nara sumber antara lain Fadli Zon, Rocky Gerung, dan Bony Hargen via telepon.

Ada hal yang menarik. Kompas.com menurunkan berita terkait masalah ini sekurangnya ada 4 judul berita. Biasanya media ini sangat berhati-hati jika berurusan dengan kritikan pada pemerintah. Tapi entah kenapa untuk isu ia sangat bersemangat. Sebelas dua belas lah sama CNN Indonesia yang biasanya gencar mengeritik kebijakan Anies Sandi.

Tidak kalah menariknya, biasanya komentar pembaca Kompas.com lumayan banyak pada isu-isu hangat, terlebih isu yang mengeritik lawan politik Jokowi. Juga tidak kalah banyaknya yang membuly penulis berita Kompas.com jika menurunkan berita yang mengeritik pemerintah. Tapi entah kenapa kali ini sepi komentar.

Untuk judul berita di atas, ada 3 komentar, untuk kepala berita “Saat Istana Mulai Disibukkan dengan Pilpres 2019...” ada 2 komentar. Judul berita: “Cawe-cawe Pembentukan Relawan Jokowi, KSP Dikritik". Dan “Kantor Staf Presiden Akui Terima Laporan Pembentukan Relawan Jokowi". Tidak ada komentar.

Sekarang yang di CNN Indonesia. Tumben-tumbenan CNN mengundang Rocky Gerung yang selama ini dikenal sebagai pengeritik pedas pemerintah. Nampaknya CNN ingin mempertajam soal ini, bukan sekedar asal ada.

Pada awalnya Bony Hargens membela Istana dengan semangat yang tentu saja argumennnya mudah dipatahkan oleh Fadli Zon dan Rocky Gerung. Akhirnya Bony Hargens nyerah juga. Dia mulai irit bicara seakan memang sulit membela sesuatu yang salah. Padahal biasanya Bony bicaranya sulit direm.

Nampaknya dua media ini ingin mengingatkan pada Istana agar blunder ini jangan terulang lagi, mumpung pilpres masih agak lama, dan masih cukup waktu untuk lebih berhati-hati. Jika tidak, sulit untuk membela dengan argumen apa pun.

Saya tidak akan memberi contoh bagaimana khalifah Umar bin Abdul Azis memberikan tauladan soal penggunaan fasilitas negara dengan kisah terkenalnya soal lampu minyak. Terlalu jauhlah. Saya juga tidak akan menambahkan komentar soal ini. Sudah cukup terang benderang. Cukup dengan membaca kutipan berita di bawah ini, tidak memerlukan kepandaian khusus untuk memahami apa yang sedang terjadi.

[caption id="attachment_11665" align="alignleft" width="495"] Yorrys Raweyai (Foto: Kabar3.com)[/caption]

Pada Selasa, 27 Februari 2018 lalu Yorrys Raweyai mendatangi kantor Staf Kepresidenan yang berada di Kompleks Istana. Namun, karena Moeldoko sedang berada di luar kota, ia diterima oleh Deputi IV KSP Eko Sulistyo. Yorrys mengaku melapor ke KSP agar tim relawan yang dibentuknya tersebut bisa bersinergi dengan tim pemenangan Jokowi lainnya. "Kita ini 'kan membentuk (relawan) tujuannya ke Jokowi. Harus bisa bersinergi dengan tim pemenangan dari Jokowi untuk 2019 ini kan," kata Yorrys.

Wakil Ketua Komisi II DPR Mardani Ali Sera mengkritik Kantor Staf Kepresidenan (KSP) yang dinilainya ikut cawe-cawe dalam pembentukan relawan pemenangan Presiden Joko Widodo untuk Pilpres 2019. "Tugas dan Fungsi KSP bukan relawan partai atau relawan capres," kata Mardani saat dihubungi Kompas.com, Kamis 1 Februari 2018. Mardani mengatakan, KSP adalah salah satu Lembaga yang dibiayai negara sesuai Perpres No. 26 Tahun 2015.

Kepala Kantor Staf Kepresidenan ( KSP) Moeldoko mengakui bahwa pihaknya menerima laporan mengenai pembentukan relawan pemenangan Presiden Joko Widodo untuk Pemilihan Presiden atau Pilpres 2019.

Laporan itu disampaikan oleh Ketua Umum Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Yorrys Raweyai pada Selasa 27 Februari 2018. Yorrys datang ke Kompleks Istana Kepresidenan dan diterima oleh Deputi IV KSP Eko Sulistyo. "Ya disampaikan kepada KSP. Tapi kalau responsnya biasalah, seperti itu 'kan. Ada organisasi baru menyampaikan ke kami, 'Pak kami baru membentuk organisasi ini', ya silakan," kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis 1 Maret 2018.

Namun, Moeldoko menekankan bahwa KSP sama sekali tidak terlibat dalam pembentukan relawan pemenangan Jokowi. Pembentukan relawan tersebut sepenuhnya adalah hak dan inisiatif dari Yorrys. KSP tak akan melakukan tindak lanjut apa pun dari laporan yang disampaikan Yorrys tersebut. "Jangan keluarnya setelah dari KSP seolah KSP merestui masalah niatnya untuk membangun relawan Jokowi. Silakan, tetapi jangan kaitkan dengan KSP dong," kata Moeldoko.

Presiden Joko Widodo dinilai telah menyalahgunakan wewenang dan fasilitasnya sebagai kepala negara. Sebab, Jokowi turut membahas mengenai strategi pemenangannya sebagai petahana pada saat jam kerja di Istana Kepresidenan, Jakarta. "Ini aneh. Masih jam kerja. Di istana negara pula. Dan bicara pemenangan pilpres yang semestinya tidak boleh dilakukan dengan menggunakan fasilitas negara," kata Wakil Ketua Komisi II DPR Mardani Ali Sera.

Mardani mengatakan, seharusnya Jokowi bisa memisahkan jabatannya sebagai presiden dan sebagai calon presiden petahana. Dengan demikian, tidak ada fasilitas negara yang disalahgunakan. "Ini bisa masuk ke penyalahgunaan wewenang," kata Mardani lagi.

Hal serupa disampaikan Deputi Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Apung Widadi. Menurut Apung, apa yang dilakukan Presiden Jokowi dengan membahas kepentingan pribadi dan golongan di Istana pada saat jam kerja merupakan sesuatu yang tidak tepat. "Fasilitas negara digunakan untuk kegiatan politik dengan partai politik, bisa jadi ini abuse of power," kata dia.

[caption id="attachment_11664" align="alignright" width="458"]

Di sela-sela agenda kerjanya pada Kamis 1 Maret 2018 sore kemarin, ia menerima pengurus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Istana. Para pengurus PSI, yakni Ketua Umum Grace Natalie, Sekjen Raja Juli Antoni dan Ketua DPP Tsamara Amani, tiba di Istana pukul 15.00 WIB.

Pertemuan berlangsung tertutup selama sekitar 90 menit. PSI pun mengakui, pertemuan tersebut membicarakan pemilihan legislatif hingga pemilihan presiden 2019. Salah satu strategi pemenangan yang dibahas adalah kampanye lewat media sosial. "Kami tadi juga presentasi keberhasilan kami di medsos dan Pak Jokowi senang dengan hal itu. Karena Pak Jokowi sadar milenial presentasinya pada 2019 sangat besar," kata Tsamara.

Tsamara mengatakan, nantinya kinerja Jokowi selama memimpin Indonesia bisa dikampanyekan di media sosial. Selain tak memakan banyak biaya, pesan yang hendak disampaikan juga bisa langsung sampai ke generasi milenial. "Apalagi, Pak Jokowi punya kinerja yang sangat baik, punya prestasi. Tinggal bagaimana kami mengemas konten tersebut di media sosial agar lebih banyak anak muda yang sadar, ini loh Presiden kalian betul betul berprestasi dan layak dipilih kembali," kata Tsamara.

Hmmm…tiba-tiba muncul pikiran nakal, kira-kira kampanye di medsos yang dibicarakan itu bakal mulus kalau misalnya MCA (yang asli bukan abal-abal) diperkirakan nggak berani lagi cuap-cuap di medsos, karena sekarang kan sedang ada “pembersihan” jalan agar kampanye di medsos bisa berjalan mulus.

Tapi apa iya MCA yang asli, bukan yang tukang tebar hoax jadi ketakutan bicara? Nggak mungkin lah. MCA yang asli kan rata-rata pinternya pol, argumennya maknyus. Bikin hoax mah kerjaan orang yang nggak pede dengan kepintarannya.

Namanya juga pikiran nakal, kalau salah ya cubit saja.

Aduuuuh….atiiiiit.

***

Editor: Pepih Nugraha