Indonesia butuh lembaga semacam "Indonesia Development Watch" (IDW) yang credible dan terpercaya untuk menilai, mengukur dan mengevaluasi keberhasilan pembangunan Indonesia setiap 5 atau 10 tahun sekali dalam semua aspeknya: ekonomi, politik, budaya, hukum, agama, pendidikan dsb.
Termasuk kinerja lembaga-lembaga publik dan pemerintah: DPR, pemerintah, kepolisian, KPK, Kejagung, lembaga-lembaga kementerian, MUI dll.
Di situ dilaporkan perkembangan terakhir yang up to date setiap 5/10 tahun sekali tentang indeks pembangunan Indonesia. Selama ini sudah ada tapi parsial, terpisah-pisah dan berceceran, berkelompok bahkan mewakili kelompok yang subjektif. IDW harus melampaui itu semua.
Rakyat dan pengelola negeri cukup melihat laporan perkembangan kemajuan dan kemunduran Indonesia dari situ, tidak dari mana-mana, dan semua orang percaya karena kredibiltas dan independensinya.
Ketika rakyat membaca laporan IDW, mereka pun menilai dan merasakan klop, match, nyambung dengan realitasnya alias kehidupan yang sesungguhnya.
Pengurusnya para intelektual, cendekiawan dan para profesor kredibel dan independen dari berbagai perguruan tinggi terkemuka dan para ahli di bidangnya masing-masing yang track recordnya diakui dan mumpuni.
Laporan IDW dijadikan rujukan utama dan dipercaya semua orang: rakyat, ormas, orpol, pemerintah, DPR, swasta, pelaku ekonomi, para politisi, tokoh agama, budayawan dll.
Kita semua cukup melihat perkembangan Indonesia mutakhir setiap 5/10 tahun sekali dari laporan IDW itu.
Adakah lembaga semacam ini di negara lain? Kalau belum, Indonesia akan jadi yang pertama dan bukan tidak mungkin kalau kita mau.
***
Editor: Pepih Nugraha
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews