Warga Desa Lakardowo, Kacamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, kembali unjuk rasa di balai desa setempat, Senin 19 Februari 2018. Warga menutut agar Kepala Desa menyampaikan ke PT Putra Restu Ibu Abadi (PRIA) untuk ganti rugi tanaman dan mencabut ijin HO (gangguan).
Warga membawa spanduk berupa tuntutan. Yakni: TOLAK !!! PERLUASAN LAHAN PT PRIA, ganti rugi dampak kerusakan akibat aktivitas PT PRIA, PAK KADES TOLONG !!? Perhatikan lahan pertanian kami yang gagal panen akibat aktivitas PT PRIA, Cabut Ijin !!! H,O (Gangguan) PT PRIA.
Menurut Sutama (41), warga datang dengan 3 tuntutan yakni perluasan lahan, ganti rugi kerusakan tanaman warna yang diduga karena pencemaran PT PRIA dan cabut izin HO. “Warga meminta kades agar mencabut izin HO karena setiap hari warga menghirup bau dan sesak,” katanya.
Masih kata warga Lakardowo itu, izin di KLHK awal hanya 3 ha, namun sekarang melebar 7-8 ha, tidak pernah sosialisasi dengan warga. Terkait ganti rugi tanaman yang rusak, setiap warga minta sebesar Rp10 juta. Meski sudah disampaikan ke PT PRIA namun belum ada kejelasan.
Pada 23 Januari lalu sudah ada mediasi di balai desa dengan pihak PT PRIA, tapi tidak memberikan jawaban ganti rugi sampai sekarang. Alasan tunggu penelitihan dari PT PRIA, warga minta 1 orang Rp10 juta, ada 20 warga. Sebelum ada pabrik tidak pernah gagal panen, tiga tahun ini yang parah.
Menurutnya, hingga kini dampak dari limbah PT PRIA membuat kulit gatal dan bau. Sutama juga menambahkan, jika bau tersebut tidak mengenal musim. Namun mengikuti arah angin, sehingga saat musim hujan maupun musim kemarau, limbah PT PRIA tercium warga.
Sementara itu, Kepala Desa Lakardowo Utomo mengatakan, jika semua aspirasi warga ditampung dan diterima. “Kami akan sampaikan ke pihak perusahaan PT PRIA terkait tuntutan warga ini, saya minta secara tertulis apa permintaan warga dan akan segera disampaikan,” tegasnya.
Warga Desa Lakardowo hingga kini masih tetap berharap agar limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dari PT PRIA yang sudah 8 tahun ini mencemari lingkungannya, segera ditangani serius.
[caption id="attachment_9600" align="alignright" width="535"] Prigi Arisandi (Foto: Bothends.org)[/caption]
Direktur eksekutif Ecological Obsevation and Wetlands Conservation (ECOTON – Lembaga Kajian Ekologi dan Konservasi Lahan Basah) Prigi Arisandi mengungkapkan hasil kajian Geologi dan Geolistrik tanah di sekitar aktivitas PT PRIA tersebut.
Hasil kajiannya menunjukkan adanya kontaminasi logam berat timbal dan beberapa logam berbahaya. “Padahal 95% kehidupan masyarakat Lakardowo adalah petani jagung, lombok, terong dan padi,” ujar Prigi Arisandi kepada Pepnews.com.
Kontaminasi lahan ini tak urung menimbulkan penurunan kualitas dan jumlah panen. Bahkan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jatim telah merekomendasikan untuk dilakukan uji kualitas hasil pertanian.
Green Woman atau gerakan perempuan Lakardowo mandiri telah melakukan uji kualitas padi yang menunjukkan adanya kontaminasi logam berat. “Memburuknya kondisi lahan pertanian ini diduga kuat karena aktivitas PT PRIA,” uangkap Prigi Arisandi.
PT PRIA adalah perusahaan pengelola dan pemanfaat limbah B3 yang beraktivitas sejak 2010. Prigi Arisandi menilai, KLHK lambat dalam penyelesaian kasus PT PRIA tanpa mempertimbangkan semakin meluasnya dampak lingkungan dan kesehatan yang dirasakan warga Lakardowo.
Untuk itu, Green Woman Lakardowo meminta pada Pemerintah Pusat untuk menuntaskan kasus pencemaran PT PRIA dengan melakukan pembuktian melalui pengeboran sedalam 10 m di dalam area PT PRIA.
Selain itu juga harus melakukan pemulihan kerusakan lingkungan di sekitar areal PT PRIA yang telah terkontaminasi limbah B3. Tuntutan ini disampaikan saat mereka menggelar aksi di depan Istana Negara, Kamis (1/2/2018). Mereka berharap diterima Presiden Joko Widodo.
“Kami berharap tidak ada lagi perluasan PT PRIA, karena sudah meresahkan dan tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan limbah B3. Kami juga mendorong pembangunan sarana pengolah limbah B3 di kawasan Lakardowo,” tegas Prigi Arisandi.
Rencana perluasan kawasan industri di Jatim yang dicanangkan Gubernur Jatim Soekarwo itu sama halnya membangun hotel berbintang namun tidak disertai membangun toilet. Dampaknya tamu hotel buang air besar sembarangan.
Di Jatim setiap tahun ada 170 juta ton limbah B3 yang sebagian besar belum diolah karena tak punya sarana pengolah limbah yang baik. Mahalnya biaya pengelolaan limbah membuat sektor swasta atau pihak ketiga membuang limbah B3 di sembarang tempat.
“Di Jatim ada lima zona pembuangan limbah B3, yaitu di kawasan militer, di bekas galian C, di permukiman yang akan dibangun dan digunakan sebagai material infrastruktur,” ungkap Prigi Arisandi.
Pemerintah tidak memperhatikan prinsip kehati hatian dan melupakan konsep pembangunan yang berkeadilan antar generasi karena mengutamakan pertumbuhan ekonomi dan mengorbankan keselamatan/kesehatan manusia dan merusak lingkungan hidup.
Ecoton meminta Pemerintahan Joko Widodo untuk melakukan pemulihan (clean up) lingkungan yang terkontaminasi limbah B3 di Jawa Timur, terutama pada lima zona yang terpantau Ecoton. Pemerintah juga harus mempercepat pembangunan instalasi pengolahan limbah B3 di Jatim.
Menurut Prigi Arisandi, LSM Telapak Jabagtim mengawal petani cabe Lakardowo menuntut hak atas tanah yang bebas dari kontaminasi B3 dari PT PRIA yang mengelolah limbah B3 dari 1.000 industri di Jatim.
Lima tahun beroperasi bencana yang diterima lebih besar dari berkah. Pada 20 Februari 2016, 15 warga digebuki polisi dari Polres Mojokerto karena menghadang truk pengangkut B3 masuki desa Lakardowo.
“Telapak Jatim merasa perlu untuk melibatkan diri dalam upaya menuntut keadilan atas lingkungan hidup dan sehat dan hak petani untuk bisa bercocok tanam dan menghidupi keluarganya,” ungkap Prigi Arisandi.
Perlu dicatat, PT PRIA adalah anak perusahaan PT Tenang Jaya Sejahtera yang menyediakan jasa pengangkutan, pengumpulan, pengolahan dan pemanfaatan limbah padat, limbah cair B3 yang sangat toksik.
Limbah itu antara lain: Fly Ash dan Bottom Ash, Steel Slag, Iron Slag, Paint Sludge, Sludge IPAL, Tinta dan Toner Bekas, Sand Faundry Dust, Grinding Dust Casting Furnace, Slag Scrap terkontaminasi limbah B3, Oli Bekas dan Spent Oil Coolant, Minyak Kotor;
Solvent, Larutan bekas, Kain majun bekas, Faundry/Blasting Dust Casting, Dust, Grinding/ Collector Furnace, Slag/Dross Sludge, Paper Sludge, Paint Sludge, Platting Sludge, Sludge yang mengandung logam berat/IPAL.
***
Editor: Pepih Nugraha
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
