Sandiaga Uno, Wakil Gubernur Rasa Gubernur

Pendukung mereka bilang, pasangan gubernur dan wakil gubernur Anies Baswesdan dan Sandiaga Uno baru tiga bulan atau 100 hari kerja sudah ditagih hasil kerja nyatanya. Jelas ini tidak "fair" dan sama sekali tidak adil kalau baru 100 hari kerja saja dinilai segala sesuatunya harus serba beres. Bokya nunggu sampai 1.000 hari kerja, gitu!

Tetapi pasangan ini diawal-awal menjabat langsung tancap-gas dan terkesan ingin memenuhi semua janji-janji manis kampanye mereka. Walau terkadang menabrak aturan, yang penting berpihak kepada kepentingan masyarakat, khususnya PKL sebagaimana terlihat di kawasan Tanah Abang yang ruas jalannya diperbolehkan Anies-Sandi berjualan. Soal nabrak aturan, ah... urusan nantilah!

Tidak adil kalau di antara "dua pria satu hati" ini hanya Anies yang sering disorot. Sekali-kali Sandiagalah, bukankah ia juga sarat dengan kompetensi dan prestasi?

Sandiaga Uno adalah lulusan terbaik di Universitas terkenal di AS dan seorang pengusaha yang sukses di usia relatif muda dengan aset triliunan rupiah. Ia sering menjadi teladan agar bisa menjadi menjadi motivasi orang-orang atau anak-anak muda yang ingin sukses seperti dirinya.

Akan tetapi orang yang sukses sebagai pengusaha, belum tentu ketika masuk dalam birokrasi pemerintahan akan sukses seperti di dunia bisnis. Ini sama seperti menyuruh Mike Tyson narik becak yang diperbolehkan lagi di Kota Jakarta. Meski sama-sama punya tenaga, bertinju di atas ring dengan mengayuh becak di jalan raya sesuatu yang berbeda.

Mungkin pengandaian ini terlalu berlebihan. Tetapi harus diakui, dunia birokrasi terlalu ribet dan berjenjang yang mungkin berbeda dengan dunia usaha yang digelutinya selama ini. Di bidang usaha, karena perusahaan milik sendiri, Sandi bisa dengan mudah memotong jalur birokrasi yang ribet itu. Pemerintahan tidak demikian, sebab aturan saja dibikin antara gubernur dan anggota Dewan.

Kemarin Anies malah kesulitan membedakan mana Perda mana Pergub. Kalau Perda DKI Jakarta, itu pasti hasil kerjasama antara Gubernur dengan anggota Dewan. Nah, kalau Peraturan Gubernur boleh dikeluarkan oleh gubernur sendiri tanpa harus meminta persetujuan Dewan, sebab Pergub biasanya mengatur organisasi dan roda pemerintahan sendiri. Jadi kalau kemarin dibentuk KPK "KW2" di DKI, yaitu Komite Pencegahan Korupsi, itu pasti bukan berdasarkan Perda, minimal ya Pergub itulah.

Semenjak menjadi wakil gubernur, Sandiaga Uno banyak melakukan aksi-aksi dalam pekerjaannya yang terbilang unik dan aneh seperti lari menuju ke kantornya, berenang di Danau Sunter, yang barusan berenang di Pulau Bidadari Kepulauan Seribu. Aneh? Ya, karena ga ajak-ajak gue aja kaleee hehehe....

Memang wakil gubernur ini agak agak sulit kalau harus dibilang "gagah" atau "jantan". Malah kebalikannya, terlalu luwes dan kemayu (Jawa) dalam penampilannya.

Ingat 'kan kasus lips-balm yang digunakannya saat disorot kamera? Itu sudah menunjukkan bagaimana kemayunya dalam menjaga penampilannya. Selain bernampilan metropolis, Sandi juga hiperaktif seperti anak ABG yang terkadang membuat repot bawahannya. O ya, Sandi juga pernah pakai Lip Gloss tanpa canggung di depan ibu-ibu, sebelum naik ke atas kursi sambil memberi sambutan.

Jangan lupa pula, Sandi adalah wakil Gubernur tapi cita rasa gubernur. Ia  sering memberi pernyataan-pernyataan layaknya seorang gubernur yang punya kebijakan penuh. Bahkan lebih sering bikin pernyataan dibanding gubernur aslinya yaitu Anies Baswedan. Tapi untuk yang satu ini bisa dipahami, sebab dialah yang paling banyak mengeluarkan modal untuk Pilkada DKI tetapi hasilnya "cuma" menjadi wakil gubernur saja. Sementara Anies dengan "modal dengkul" seadanya saja bisa jadi gubernur. Dunia yang tak adil, kata Sandi dalam hati..... mungkin!

Tugas wakil gubernur sebenarnya hanya membantu tugas-tugas gubernur, tetapi mungkin saja jauh-jauh hari sebelum terpilih sebagai pasangan gubernur dan wakil gubernur sudah ada kesepakatan yang minta diberi wewenang atau boleh mengambil kebijakan-kebijakan. Jadi sudah tidak heran kalau seorang wakil gubernur mempunyai cita rasa gubernur.

Sekarang yang lagi heboh soal kebijakan membolehkan Becak beroperasi kembali di Jakarta. Tentu langsung disambut gembira para penarik Beca. Tetapi rupanya kebijakan ini langsung direspon oleh penarik Becak di luar Jakarta yang menggeruduk masuk ibukota menggunakan truk.

Tentu ini akan membawa kesemrawutan wajah Ibu Kota. Bahkan kata wakil gubernur akan melatih cara menggenjot Becak yang benar, entah bagaimana cara menggenjok becak yang benar itu. Beberapa tukang Becak berkomentar, tidak usahlah diajari cara menggenjot becak karena sudah biasa, yang mereka inginkan yaitu jangan digaruk-garuk di jalan alias digenjot-genjot di jalan sampai benjot-benjot.

Karena banyak Becak masuk ke Jakarta, akhirnya bikin kalang kabut Pemprov DKI dan wakil gubernur memerintahkan Satpol PP untuk menajaga di perbatasan supaya becak-becak yang diangkut dengan Truk tidak masuk wilayah Jakarta. Jadi kesannya seperti pasukan pengamanan menjaga perbatasan di Palestina.

Bahkan sekarang bikin pernyataan lain lagi, wakil gubernur Jakarta akan menggandeng PLN dengan membuat becak listrik. Ngapain juga menggandeng PLN sebab becak listrik itu bertenaga baterai. Kerjasama dengan produsen jenset juga bisa. Jangan sampai PLN yang merupakan Perusahaan Listrik Negara diubah menjadi PBLN alias Perusahaan Becak Listrik Negara.

Kehebatanya dalam dunia usaha papan atas, ketika masuk dalam birokrasi, ternyata sama sekali tidak kelihatan kalau ia seorang pengusaha besar dan sukses. Yang nampak malah seperti lelucon "esuk tahu-sore tempe", ucapanya sering berubah dan tidak konsisten.

Ibu Kota Jakarta butuh iklim dunia investasi yang konsisten dan tidak mudah berubah-ubah kebijakan setiap ganti gubernur dan wakil gubernur ini akan membawa iklim investasi akan terganggu. Jangan sampai bikin kebijakan malah menjadi blunder atau tertawaan banyak masyarakat, seperti kebijakan becak, karena Ibu Kota tempat banyak orang untuk mengundi nasib, risiko apapun akan dilakukan.

Bagaimana Jakarta mau seperti Singapura, seperti yang pernah diucapkan oleh wakil gubernur, kalau bikin kebijakan saja asal-asalan. Semoga Jakarta lebih bersih dan tertata rapi dan terutama tidak semrawut.

Maju warganya, bahagia pejabatnya!

***

Editor: Pepih Nugraha