Kekisruhan yang terjadi di internal Partai Hari Nurani Rakyat (Hanura) setelah partai itu memecat Ketua Umum Oesman Sapta Odang belum mendapatkan solusi damai. Kali ini, 16 perwakilan dari Dewan Perwakilan Daerah bertemu dengan Ketua Dewan Pembina Partai Wiranto untuk membahas kekisruhan yang terjadi.
Ketua DPD Partai Hanura Sumatera Barat Marlis Alina seperti dikutip Kompas.com mengatakan, dirinya mendorong Wiranto untuk segera menyelesaikan permasalah tersebut. Adapun jalan yang akan ditempuh adalah sesuai mekanisme yang diatur dalam anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) partai.
"Dari berbagai pertimbangan Pak Wiranto sebagai Ketua Dewan Pembina menyampaikan kepada kami, beliau memberikan saran untuk semua kasus ini, untuk semua persoalan ini, diselesaikan dengan ketentuan AD/ART," ujar Marlis dalam konferensi persnya di Kantor DPP Hanura, bilangan Cipayung, Jakarta Timur, Selasa siang.
Pertemuan tersebut bukan tanpa alasan, seluruh perwakilan menyakini bahwa Wiranto mendukung pergantian segera terhadap Oesman Sapta, sesuai yang tercantum dalam pasal 46 ayat 4 huruf a AD/ART Hanura yang menyebutkan, Munaslub itu dapat dilaksanakan jika ada permintaan dari 2/3 DPD atau 2/3 DPC.
Selain itu, kata Marlis, sampai hari ini sudah 27 DPD dan 419 DPC Hanura telah menandatangani mosi tak percaya terhadap OSO. "Dengan begitu, kami dalam forum ini mewakili DPD se-Indonesia menyampaikan secara bulat, penyelesaian penyelamatan partai dari kemelut ini melalui Munaslub dan atas izin dari Ketua Dewan Pembina tadi, beliau menyetujui segera dilaksanakan," kata dia.
[irp posts="8350" name="Jangan Salahkan Kalau Wiranto Pimpin Lagi Hanura!"]
Dia juga menambahkan, dalam waktu dekat Hanura juga akan segera melaksanakan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) untuk memilih ketua baru. "Maka kami hari ini menyampaikan kepada publik se-Indonesia bahwa Hanura dalam satu dua hari ini akan melaksanakan Munaslub untuk memilih ketua umum terbaru berkaitan dengan kemelut yang terjadi," lanjut dia.
Menanggapi hal tersebut, Oesman Sapta Odang menyebutkan bahwa, kekisruhan dalam tubuh Hanura disebabkan adanya pihak yang berupaya melemahkan Hanura lantaran pemilu 2019 di depan mata.
"Karena dalam suasana seperti ini, jelang tahun-tahun pemilu, ada niat orang-orang tertentu ingin mengecilkan Hanura, dan mungkin nanti kalau mereka gagal mereka pindah ke partai lain," kata OSO kepada media yang sama di Kompleks Parlemen, Jakarta.
Oleh karena itu, kata OSO, dirinya akan segera melakukan tindakan terhadap pihak yang terbukti sengaja merusak citra partai dan dia mengaku tidak akan memberikan toleransi terhadap provokor yang mengakibatkan partainya kisruh.
Ia juga menegaskan untuk melakukan pemecatan terhadap kader yang melawan dirinya. Sebab, katanya, dia menduga adanya pemaksaan terhadap penandatanganan mosi tidak percaya kepada sejumlah pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) untuk memecatnya.
Menurutnya, pemaksaan tersebut merupakan pelanggaran dan harus ditindak tegas dengan pemecatan.
Terkait penyelenggaraan Munaslub yang akan dilaksanakan kubu Syarifuddin Suding, OSO menilai munas itu tidak sah lantaran tanpa izin darinya. "Kalau orang sudah merusak partai, tak mau menjaga marwah partai, masa harus dipertahankan lagi, enggak sulit. Sederhana saja, saya mundur atau mereka berhenti. Gitu aja," lanjut OSO.
Sebelumnya, OSO dipecat dari Ketua Umum Partai tersebut. Dia dipecat lantaran diduga telah menyalagunakan kekuasan dengan memalsukan tanda tangan Sekjen Syarifuddin Sudding dalam mendukung calon kepala daerah.
Wakil Ketua Umum Partai Hanura Whisnu Dewanto dalam sejumlah media mengatakan akan melaporkan OSO ke polisi jika pihaknya mendapatkan bukti pemalsuan tanda tangan tersebut. “Jika terbukti, ini bisa dipidana,” kata Whisnu Dewanto seperti dikutip Tempo.co di Hotel Ambarha, Jakarta, Senin, 15 Januari 2018 kemarin.
Tindakan pemecatan itu hingga saat ini telah didukung oleh sejumlah DPD Hanura. Dukungan tersebut datang disebabkan lantaran OSO dianggap tidak sesuai dalam menjalankan regulasi kepartaian, dengan melakukan pergantian terhadap sejumlah DPD. Adapun DPD yang digantinya tersebut meliputi Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Maluku Utara.
***
Editor: Pepih Nugraha
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
