Pilkada serentak meninggalkan persoalan. La Nyalla Mattalitti, salah seorang kader Gerindra Jatim keki. Dia tidak mendapat rekomendasi Gerindra untuk maju bertempur di ajang pemilihan Gubernur Jatim.
Alasannya, begitu diungkap La Nyalla, karena menunggu telur dan ayam. Prabowo minta disiapkan dana Rp40 miliar sebelum rekomendasi keluar. Sedangkan La Nyalla minta dikeluarkan dulu rekomendasi baru dibayar.
Mungkin begini. Jika sudah dapat surat rekomendasi maka La Nyalla bisa 'menjajakan' surat itu ke banyak pengusaha untuk dimintakan bantuan. Jadi gak perlu keluar duit sendiri. Sementara Prabowo juga ngerti, rekomendasi partai miliknya bukan barang murah. Bayar dulu dong. Dalam kacamata yang lain masalah ini hanya soal siapa memanfaatkan siapa.
Bukan hanya Rp40 miliar. Rekan La Nyalla yang ditunjuk sebagai bendahara kemenangannya juga dimintakan ongkos Rp170 miliar. Buat mahar Pilkada Jatim, mungkin duit segitu wajar saja.
La Nyalla sendiri yakin Gerindra mau keluarkan surat penetapan karena namanya termasuk dari lima orang yang direkomendasikan Rizieq Shihab untuk diusung sebagai Cagub Jatim. Sayangnya, kelima orang itu semuanya gigit jari. Entahlah, apa lima-limanya punya persoalan sama seperti diungkap La Nyalla. Ujungnya cuma terganjal setoran.
[irp posts="8246" name="Mahar Politik dan Deviasi Demokrasi"]
Padahal, kata Al Khattath yang mendampingi La Nyalla saat konferensi pers, kemunculan La Nyalla itu hasil rekomendasi para ulama 212. Bahkan Nya Nyalla sendiri sudah umroh menemui Rizieq beberapa waktu lalu untuk menguatkan niatnya. Sambil lobi agar dibantu rekomendasi ke parpol pengusung Anies-Sandi. Apa rekomendasi dari Rizieq gratis? Kita gak tahu.
Nah, berdasarkan itu juga Al Ktahtath dan Rizieq meminta balas jasa pada Prabowo atas usahanya memenangkan Anies Baswedan dan Sandiaga di Pilkada Jakarta. Balas jasanya ya, meminta rekomendasi Gerindra dan PKS untuk La Nyalla dan lima orang kandidat itu.
Singkatnya Rizieq dan kawan-kawan mencoba ikut menikmati panen di kebun Gerindra. Prabowo sebagai 'pemilik' Gerindra jelas gak mau buah di kebunnya dipetik orang lain. Meskipun orang-orang itu merasa pernah berjasa.
Atau begini, masalahnya adalah soal tagihan. Para penunggang umat saat demo 212 berusaha menagih kompensasi politik kepada Prabowo atas usaha mereka di Jakarta. Bayangkan sampai menistakan mayat berani dilakukan demi kemenangan Anies, masa sama sekali gak dianggap? Tapi ternyata para pria berjubah putih itu bukan siapa-siapa juga. Buktinya rekomendasinya dicuekin Prabowo.
Rekomendasi ulama gak penting mas brow. Ini politik. Yang penting itu setoran. Jangan merasa besar kepala sudah berjasa secara politik dengan menggelar 212, padahal cuma dianggap pecahan botol doang.
Pantas saja Al Khattath juga meradang kepada Prabowo dan Gerindra. Sambil membawa-bawa nama umat dia mengancam alumni 212 akan menarik dukungannya kepada Prabowo. Lha, emang 212 itu siapa? Hahahahahha...
[irp posts="8291" name="Ketelanjangan Prabowo Dipandang dari Kultur Jawa"]
Inilah salah satu memang sisi gelap politik kita. Tidak ada makan bubur yang gratis. Jangan dikira kalau sudah membawa slogan agama maka orang bisa kasih sedekah? Kalau mau maju jadi Cagub, bayar dong.
Saya yakin bukan hanya kasus La Nyalla dan Gerindra saja yang berujung setoran atau mahar. Ratusan kandidat lain yang sekarang berlaga di Pilkada juga sudah melewati tawar menawar seperti ini dengan berbagai partai politik. Ini masalah umum yang kita sama-sama tahu.
Jadi ketika La Nyalla teriak-teriak soal setoran Rp40 miliar ke Prabowo, gak usah terlalu kaget. Saya kaget justru kenapa La Nyalla teriak-teriak?
Saya kaget juga kenapa Khatath dan Rizieq marah rekomendasinya dicuekin Prabowo? Emang mereka siapa dalam konteks Pilkada. Selama ini bukankah mereka cuma dianggap penggembala yang menggiring umat kesana-kemari untuk dimanfaatkan para politisi. Dan itu juga bukan gratis. Biaya gembalanya sudah dibayarkan saat ini juga. Jadi ngapain minta kompensasi lagi?
Sudah jalani saja takdirmu sebagai penjaja kepala umat. Ini mumpung lagi Pilkada yang harga setiap kepalanya bisa lumayan.
Meskipun sebagai rakyat, kita tentu saja muak. Sudah tahu prosesnya cuma soal tawar-tawaran mahar, eh pakai ada yang bawa-bawa ayat suci segala ketika kampanye. Sampai rela menistakan mayat dan masjid. Berlagak seperti pejuang agama betulan.
"Mas, jadi nanti di Jabar kita pilih siapa," tanya Bambang Kusnadi.
"Dessy Ratnasari..."
***
Editor: Pepih Nugraha
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
