Salut Jika Golkar Tarik Diri dari Pansus DPR. Tapi Apa Masih Punya Nyali?

Keberadaan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPR terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak menunjukkan perkembangan signifikan yang menggembirakan. Sejak resmi dibentuk, Pansus ini dinilai tak sesuai dengan visi dan misi pemberantasan korupsi yang marak terjadi di Indonesia. Bahkan, disebut-sebut pula keberadaan Pansus tersebut ingin melemahkan keberadaan KPK.

Untuk itu, Partai Golkar di bawah ketua umum yang baru, Airlangga Hartarto, dalam beberapa waktu ke depan akan segera melaksanakan rapat internal guna membahas masalah Pansus tersebut.

"Kami akan adakan rapat internal karena berdasarkan mekanisme, itu ada mekanismenya di dalam DPR. Nah tentu masa sidang 'kan sebetulnya nanti akan dimulai. Golkar nanti akan menyampaikan posisinya dalam masa sidang tersebut," kata Airlangga seusai penutupan Munaslub di JCC, Senayan, Jakarta, seperti dikutip Kompas.com belum lama ini.

[irp posts="2573" name="Tiga Pendapat Yusril tentang KPK dan Pansus Ini Perlu Dipertimbangkan"]

Airlangga menjelaskan, tujuan diadakan rapat tersebut untuk membahas lebih jauh keberadaan Pansus dan proses penyusunan rekomendasi, yang seandainya rekomendasi tersebut sudah mencukupi, maka harus segera ada laporannya. Hal itu dilakukan juga seiring pergantian Ketua Umum Partai Golkar yang saat ini menyuarakan secara lantang slogan "Golkar Bersih".

"Tentu kami lihat kalau prosesnya sudah mencukupi untuk mengambil suatu kesimpulan, nah ini tentu akan dilihat dari sejauh mana materi-materi itu mencukupi," ujarnya.

Pun demikian, Airlangga belum menjelaskan secara rinci kapan dan di mana rapat tersebut akan digelar lantaran saat ini masih masa reses.

Hal senada juga disampaikan Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid. Menurutnya, sudah waktunya masa kerja Pansus Angket KPK diakhiri. "Sebagai ketua harian saya akan menyampaikan pandangan saya bahwa sudah waktunya hak angket ini diakhiri," ujar Nurdin di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Jumat 22 Desember 2017 lalu.

Artinya, kata Nurdin, harus ada kesimpulan dari keberadaan Pansus Angket KPK. Bahkan ia mengatakan Pansus tidak lagi perlu berlama-lama memberikan kesimpulan agar masyarakat tidak bingung. Secara pribadi pula, tambahnya, dia akan mendorong Pansus Angket KPK untuk tidak mengulur-ngulur waktu, aga tidak ada politisasi terhadap pihak tertentu. "Harus semakin diperkuat KPK dalam rangka menciptakan pemberantasan korupsi di negeri ini," kata dia.

Bakal calon Gubernur Sulawesi Selatan itu menambahkan, pihaknya dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar beberapa waktu lalu menegaskan sikap untuk memberantas praktik korupsi. Olehnya, Pansus Angket KPK tinggal menarik kesimpulan terhadap apa yang telah dikerjakan selama ini.

"Sekarang pansus sudah bekerja, tinggal manarik kesimpulan terhadap apa yang dikerjakan. Bukan dukung mendukung lagi," tutur Nurdin.

Sementara, Sekjen Partai Golkar Idrus Marham menyatakan partainya meminta agar Pansus Angket KPK untuk segera mengakhiri masa kerja, yakni pada 9 Januari 2018.

"Gini, saya konsultasi lama dengan Ketum, Airlangga (Hartarto) ambil kebijakan bahwa ingin Pansus diakhiri pada persidangan masa yang akan datang, masuk 9 Januari dan kami ingin saat itu sudah diakhiri," kata Idrus di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Selasa 26 Desember 2017.

Idrus mengatakan, jika pun sidang tersebut tidak segera diakhir saat sidang selanjutnya pada 9 Januari tersebut, maka dia mengancam akan menarik anggota dari kepanitiaan Pansus dan tak lagi mengikuti rapat-rapat yang diselenggarakan Pansus.

[irp posts="6447" name="Hindari Stigma Harmoko", Golkar Harus Tarik Diri dari Panitia Angket DPR"]

Sebab, kata Idrus, hingga saat ini tak ada pencapaian apapun sejak Pansus dibentuk dan malah terjebak dalam pusaran politik yang tak jelas. Ia berharap, dengan keluarnya Golkar dari tim Pansus KPK, maka pihaknya bisa memberikan dorongan untuk KPK guna memperkuat diri dengan berbagai lembaga penegak hukum lainnya.

"Karena Golkar tak sedikitpun ingin memperlemah KPK. Harapan kami KPK dapat bersinergi dengan lembaga penegak hukum lainnya, jadi arahannya pada persidangan awal tahun 2018 sudah harus diakhiri," lanjut dia.

Salah satu anggota Pansus Hak Angket KKP dari Fraksi Golkar Bambang Soesatyo mengatakan, pihaknya telah hampir menyelesaikan penyususnan rekomendasi. Bahkan, pihaknya juga sudah tak lagi ingin memanggil komisi antirasuah KPK sebab KPK sudah menjawab semua pertanyaan yang diajukan Pansus pada forum rapat dengar pendapat di Komisi III DPR.

"Kami dorong supaya masa sidang depan bisa tuntas. Karena tahun depan ini sudah tahun politik sehingga fokus kami partai politik sudah tidak lagi concern ke sana. Mudah-mudahan rekomendasi dan kesimpulan itu dapat bermanfaat bagi perbaikan KPK ke depan," ujar Bambang.

***