Soal Mutasi, Hadi Tak Mungkin Jalan Sendiri, Ada Restu Panglima Tertinggi

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto akhirnya buka-bukaan alias angkat bicara soal langkah spektakulernya menganulir rotasi terhadap 16 perwira tinggi TNI. Padahal, rotasi terhadap 16 perwira itu sebelumnya dilakukan Panglima TNI terdahulu, Jenderal Gatot Nurmantyo.

Hadi menyampaikan latar belakang penganuliran mutasi ini saat ditanya wartawan seusai menyerahkan Brevet TNI Angkatan Udara kepada Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian di Landasan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu, 20 Desember 2017.

Hadi Tjahjanto mengungkapkan, sejak dirinya resmi menjabat panglima TNI;

Pertama, ia telah melaksanakan evaluasi secara berkesinambungan terhadap sumber daya manusia yang ada untuk memenuhi kebutuhan organisasi dan tantangan tugas.

Kedua, dasar untuk penilaian sumber daya manusia adalah profesionalitas dan merit system. 

Ketiga, petunjuk administrasi terkait pembinaan karier prajurit TNI sudah baku. Semuanya berdasarkan profesionalitas merit system yang selalu dilakukan di tubuh TNI.

"Tidak ada istilah di dalam pembinaan karier adalah like and dislike," kata Hadi kepada sejumlah media.

[irp posts="6310" name="Anulir Mutasi, Sungguh Bernyali Panglima TNI Baru Yang Satu Ini!"]

Sebagaima dilaporkan Kompas.com, tak ada sesi tanya jawab dengan wartawan. Setelah menyampaikan pernyataan, Hadi langsung meninggalkan ruangan meskipun sejumlah wartawan masih berupaya mengajukan pertanyaan.

Seperti diberitakan sebelumnya, surat yang diterbitkan Gatot Nurmantyo bernomor Kep/982/XII/2017 tanggal 4 Desember dianulir lewat penerbitan surat keputusan baru dari Panglima Hadi bernomor Kep/928.a/XII/2017 tanggal 19 Desember. Melalui surat keputusan baru ini, rotasi terhadap 16 perwira tinggi TNI yang sebelumnya dilakukan Gatot dinyatakan tidak ada.

Saat merotasi 85 perwira di akhir masa jabatannya Gatot Nurmantyo meyakini dirinya tidak melanggar etika dengan melakukan mutasi tersebut, sebab proses rotasi sudah melalui sejumlah tahapan dan tingkatan yang legalitasnya sudah sesuai dengan prosedur.

Yang menarik, surat rotasi yang diteken diri Gatot bersama tiga kepala staf pada 4 Desember 2017 sebelum pihak Istana memberi kabar soal penunjukan KSAU Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai calon panglima TNI.

Apapun analisanya, sebagaimana rotasi 85 perwira yang tidak biasa saat dilakukan Jenderal Gatot Nurmantyo, penganuliran mutasi terhadap 16 perwira oleh Marsekal Hadi Nurtjahjo juga terkesan "tidak biasa" dan dilakukan seperti ujug-ujug (tiba-tiba). Pasalnya, jabatan Pangkostrad yang dirotasi semasa Gatot itu belum berusia tiga minggu.

Penganuliran mutasi dari Hadi itu juga menunjukkan "perlawanan" terhadap kebijakan Panglima TNI sebelumnya yang tentu saja dinilai kurang pas. Memang dengan alasan sesuai prosedur pun, kesan "aji mumpung" tidak terhindarkan, yaitu mumpung masih menjadi Panglima TNI.

Pembatalan rotasi atau mutasi yang singkat ini memerlukan keberanian dan nyali besar. Sebab, bisa saja berdampak pada disharmoni antarmatra yang sesungguhnya cukup berbahaya bagi soliditas TNI. Maklum, beberapa perwira yang dibatalkan rotasinya berasal dari TNI Angkatan Darat.

Sudah bukan rahasia umum, Hadi Tjahjanto berasal dari Angkatan Udara, yang meski praktis sudah mengatasi tiga angkatan itu karena saat ini posisinya selaku Panglima TNI, esprit de corps angkatan tetap ada. Tentu saja Hadi tidak asal berani dan bernyali, ia telah memperhitungkan segala kemungkinannya secara matang.

[irp posts="5235" name="Perjalanan Hidup Hadi Tjahjanto, Anak Serma Yang Jadi Panglima"]

Hadi Tjahjanto tidak sendiri. Di atasnya ada Presiden RI selaku Panglima Tertinggi. Kepada atasannya itulah Hadi menyampaikan keinginan menganulir rotasi. Tanpa izin atasannya, Hadi tidak mungkin berani jalan sendiri menyangkut keputusan strategis dan sangat sensitif ini. Atau bisa juga sebaliknya, inisiatif rotasi justru ada pada Joko Widodo selaku atasan Panglima TNI ini.

Hal ini berbeda dengan pengakuan Gatot Nurmantyo yang tidak melaporkan rotasi 85 perwira itu kepada atasannya karena menganggap sudah sesuai prosedur. Bahkan menurut dia, penunjukkan Hadi selaku panglima TNI baru pun dirinya tidak diberi tahu.

Hal ini menunjukkan, pertentangan (kalau itu bisa disebut pertentangan), bukan antara Hadi Tjahjanto versus Gatot Nurmantyo, melainkan babak baru pertentangan terbuka antara Presiden Joko Widodo versus Gator Nurmantyo, yang biibit-bibitnya sudah nampak saat Gatot masih menjabat Panglima TNI. Sampai-sampai Joko Widodo mengeluarkan Instruksi Presiden agar pejabat negara tidak berbuat gaduh yang tidak perlu.

Secara kasat mata, Inpres itu juga menyasar Gatot Nurmantyo yang dikesankan suka bikin gaduh dan dinilai berpolitik praktis, meski Gatot menyangkal tudingan berpolitik praktik karena yang dilakukannya adalah politik negara.

***