Presiden Amerika Serikat, Donald Trump mengakui Jerusalem sebagai Ibukota Israel. Akibatnya, aksi demonstrasi terjadi. Bukan hanya di belahan dunia lain, bahkan Indonesia sudah melaksanakan demo berkali-kali.
Kali ini, Kiayi Maruf Amin, Ketua MUI yang menjadi komando. Kiyai Maruf Amin siap mendatangi Kantor Duta Besar Amerika Serikat dan Kantor Perwakilan Bangsa-Bangsa di Indonesia.
Luar biasa. Sesepuh ulama sekaligus Ketua MUI yang turun gunung. Menghimpun ummat. Kyai ingin memperlihatkan kepada Donald Trump yang sombong, bahwa Umat Islam Indonesia bersama Palestina.
"Ini keadilan dan kemanusiaan. Ini upaya besar kita membangun keadilan," Kata dia pada konferensi pers menuju Aksi Bela Palestina di gedung AQL Islamic Centre, Tebet, Jakarta Selatan, Sabtu 16 Desember 2017.
[irp posts="5491" name="Trump Akui Jerusalem Ibukota Israel, Ratu Rania Bela Palestina di Twitter"]
Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) Bachtiar Nasir menyatakan akan hadir massa dari 70 organisasi masyarakat (ormas) di bawah binaan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Bachtiar mengatakan, aksi tersebut digelar untuk memprotes pengakuan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengenai Jerusalem sebagai Ibu Kota Israel.
Sepertinya Kyai beserta para santri sudah gerah dengan ketidakjelasan sikap Pemerintah Indonesia. Ya iya lah. Kalau Cuma mengecam dan memaki, itu adalah kerja para demonstran. Jika, Pemerintah ikut-ikutan “mengecam”, apalagi kerja demonstran?
Terlebih, apa yang diperjuangkan oleh Kyai Maruf Amin bersama para umat adalah penegakan pembukaan UUD 1945. Pembukaan UUD 1945 mengatakan bahwa salah satu alasan berdirinya bangsa Indonesia, salah satunya menghapus segala bentuk penjajahan dimuka bumi.
"Kita mengakui Palestina sebagai negara yang berdaulat," kata Ketua MUI.
Jika Pemerintah Indonesia serius dengan kata pembebasan bangsa-bangsa dari kata penjajahan. Maka sudah waktunya Indonesia bersikap. Bahwa Palestina adalah negara berdaulat. Maka, Kedaulatannya wajib mendapatkan dukungan.
Apabila Pemerintah Indonesia tidak bersikap lebih tegas, seperti mengusir Duta Besar Amerika Serikat dan memindahkan Kantor PBB dari Jakarta, sebaiknya Pembukaan UUD 1945 direvisi saja.
Setidaknya muat saja kalimat “turut menciptakan perdamaian dunia terkhusus membela kepentingan Amerika”.
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
