Politik itu juga soal peluang dan kesempatan, bukan sekadar seni berkompromi sebagaimana sering dikatakan orang. Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi membuktikan adagium itu. Ketika ada peluang atau kesempatan, maka ia pun membuat manuver yang cukup menggetarkan Provinsi Jawa Barat dari sekadar gempa bumi berpotensi tsunami tadi malam.
Kesempatan dan peluang itu datang ketika Setya Novanto -dan sebentar lagi Idrus Marham- tumbang, khususnya selaku Ketua Umum DPP Partai Golkar. Tongkat kepemimpinan beralih ke Airlangga Hartarto yang secara aklamasi didapuk selaku pengganti Setya dan bakal dikukuhkan di Munaslub 19-20 Desember 2017 mendatang.
Sebagaimana sudah diketahui banyak orang, Partai Golkar mendorong Ridwan Kamil yang bukan kadernya sebagai calon Gubernur Jawa Barat. Saat itu Idrus Marham, Sekjen Golkar yang sangat dekat dengan Setya Novanto, menyampaikan kabar pengukuhan RK dengan alasan elektabilitasnya yang tinggi dibanding kadernya sendiri.
[irp posts="2805" name="Ridwan Kamil Harus Cari Kendaraan, Bukan Sekadar Cari Pasangan"]
Meski dengan dalih bahwa keputusan Golkar mengusung RK diambil melalui pertimbangan yang panjang katanya, toh tetap saja sikap Golkar yang tidak percaya kemampuan kadernya sendiri membuat sakit Dedi. Katanya sih Idrus sempat memberikan kesempatan kepada Ketua Dewan Pimpinan Daerah Golkar itu untuk maju sebagai bakal calon Gubernur Jawa Barat.
Kesempatan itu antara lain menugasi Dedi mencari koalisi sebagai syarat untuk diusung partai berlambang pohon beringin itu. Tentu saja bagi Dedi tugas ini ibarat mencari jarum dalam tumpukan jerami, prasyarat yang sulit untuk dipenuhi dalam tenggat waktu yang singkat. Terbukti, Dedi tak kunjung mendapatkan teman koalisi.
Idrus Marham kemudian angkat bicara bahwa Golkar juga harus memperhatikan elektabilitas bakal calon gubernur yang diusung agar punya potensi besar untuk menang. Idrus merujuk survei Poltracking Indonesia pada Juni lalu, Emil berada di peringkat pertama dengan angka 21,38 persen. Sedangkan Dedi Mulyadi berada di posisi kedua di angka 4,88 persen. Jauh bedanya, bukan?
"Hasil survei yang ada dengan keinginan bahwa Jabar (Jawa Barat) kami ingin menangkan pertarungan politik pada Pilkada 2018. Karena itu, maka hasil survei menjadi pertimbangan utama," kata Idrus di Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar, di Slipi, Jakarta Barat, Jumat 27 Oktober 2017 sebagaimana diberitakan Kompas.com
Di Bandung Sekretaris DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat Ade Barkah Surahman menyatakan rapat pleno memutuskan bahwa DPD Partai Golkar Jabar menolak rekomendasi yang sudah dikeluarkan oleh DPP dan meminta untuk segera menerbitkan rekomemdasi yang baru kepada Dedi Mulyadi.
Menurut dia, surat usulan dari DPD agar DPP Partai Golkar untuk segera mencabut dukungan RK tengah dibuat dan akan segera dikirimkan secepatnya ke DPP.
"Saya akan segera sampaikan, kebetulan hari Senin ada rapimnas dan suratnya sedang dibuat dan Senin akan kita sampaikan, kemudian tadi disepakati oleh pengurus bahwa hasilnya ini mengikat tidak bisa ditawar-tawar lagi," kata Ade sebagaimana dikutip sejumlah media.
Penolakan terhadap keputusan DPP yang merekomendasikan Ridwan Kamil di Pilgub Jawa Barat 2018 menurut Ade bakal ditunjukkan oleh para Ketua Partai Golkat di tingkat desa hingga kecamatan.
Belum tentu diluluskan
Sekarang omongan Idrus Marham itu ibarat macam ompong, meski sekeras apapun aumannya tidak akan menakutkan lawan. Apalagi setelah Golkar berada di tangan Airlangga Hartarto, hampir dipastikan Idrus akan terpental dan kesempatan duduk di kursi Sekjen tinggal menghitung hari.
[irp posts="5195" name="PDI Perjuangan dan Gerindra Masih Galau, Ridwan Kamil di Atas Angin"]
Meski demikian, Airlangga Hartarto yang bakal memimpin Golkar belum tentu mengabulkan surat rekomendasi dari DPD Golkar Jawa barat ini. Artinya, belum tentu ujug-ujug disetujui. Dedi belum bisa begitu saja menggeser Ridwan Kamil sebagai calon gubernur Jawa Barat. Rasionalitas dan praktis bakal menjadi pertimbangan. Elektabilitas tetap menjadi pertimbangan utama.
Apalagi, mencabut semena-mena dukungan akan terlihat Golkar seperti layangan putus yang kehilangan arah dan bahkan tak tentu arah. Tetap mengusung Ridwan kamil adalah paling aman karena elektabilitas RK di Jawa Barat tak tertandingi sampai sekarang, disparitasnya jomplang banget dibanding Dedi Mulyadi. Bunuh diri saja Golkar kalau sampai mengalihkan dukungan kepada calon yang tidak "dimakan" pemilih Jabar, meski dia kader partainya sendiri.
Alhasil, Dedi Mulyadi belum tentu yang ditunjuk Golkar selaku calon gubernur Jawa Barat.
Untuk sementara, Ridwan Kamil masih bisa bernapas lega, setidak-tidaknya DPP Golkar di Markas Slipi belum memutuskan diterima-tidaknya surat DPD Golkar Jawa Barat itu.
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
