Meski Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanuddin sudah mengingatkan dan bahkan meminta Panglima TNI tidak memutasi perwira tinggi karena saat ini sedang berlangsung proses pergantian pucuk pimpinan TNI, namun Jenderal Gatot Nurmantyo selaku Panglima TNI tetap melakukan rotasi perwira tinggi secara mencolok. Tidak tanggung-tanggung, sebanyak 85 jenderal kena rotasi.
Alasan Hasanuddin Panglima TNI tidak melakukan mutasi karena saat ini sudah ada surat resmi dari Presiden Joko Widodo tentang rencana pemberhentian Jenderal Gatot Nurmantyo tersebut. Hal yang sebaiknya dilakukan Jenderal Gatot Nurmantyo, kata Hasanudin, adalah mulai menyiapkan memo serah terima jabatan.
"Dan tidak membuat keputusan-keputusan strategis di akhir masa jabatannya, termasuk melakukan mutasi para perwira tingginya," kata Hasanuddin dalam keterangan tertulisnya, Selasa 5 Desember 2017. Ia menilai, mutasi para perwira tinggi sebaiknya dilakukan oleh Panglima TNI baru agar suasana kondusif tercipta.
Sebagaimana ramai diberitakan, Presiden Joko Widodo telah mengajukan nama Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Hadi Tjahjanto kepada DPR sebagai Panglima TNI baru menggantikan Jenderal Gatot Nurmantyo yang akan memasuki usia pensiun. Surat pengajuan telah diserahkan Menteri Sekretaris Negara Pratikno kepada Wakil Ketua DPR Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Fadli Zon, Senin 4 Desember 2017 lalu.
[irp posts="2722" name="Langkah Jenderal Gatot Nurmantyo Menuju Pilpres 2019"]
Presiden Jokowi sempat menyinggung bahwa dipilihnya Marsekal Hadi Tjahjanto karena yang bersangkutan dinilai mampu membawa perubahan di tubuh TNI. “Saya meyakini beliau (Hadi) memiliki kemampuan, kepemimpinan yang kuat, dan bisa membawa TNI ke arah profesional sesuai jati dirinya sebagai tentara rakyat, tentara pejuang tentara nasional dan tentara profesional,” katanya.
Terkait hal ini, politisi PDI Perjuangan itu meminta Marsekal Hadi Tjahjanto segera menyiapkan diri untuk mengikuti uji kelayakan dan kepatutan yang akan dilaksanakan di Komisi I DPR.
Namun ibarat bertepuk sebelah tangan, apa yang diharapkan mitra Jenderal Gatot Nurmantyo di Komisi DPR ini tidak digubris, malah dijawab dengan rotasi perwira tinggi besar-besaran di lingkungan Mabes TNI. Karena rotasi dilakukan di Mabes TNI, maka tiga matra, yaitu Angkatan Darat, Laut dan Udara pun terkena rotasi.
Rotasi "Luar Biasa"
Rotasi di lingkungan TNI sering dikatakan "rotasi biasa" yang dimaksudkan untuk penyegaran dan pemberian tugas kepada seseorang agar lebih lengkap. Namun rotasi besar-besaran yang melingkupi tiga matra TNI, bahkan jumlahnya mencapai 85 perwira tinggi, merupakan rotasi yang boleh dikatakan luar biasa atau setidaknya di luar kebiasaan.
Apalagi, rotasi dilakukan di saat Jenderal Gatot Nurmantyo selaku Panglima TNI akan segera memasuki masa pensiun. Tentu saja hal ini memantik pertanyaan publik; apa di balik rotasi besar-besaran di tubuh TNI itu. Mengingat pula, beberapa waktu lalu publik dikagetkan dengan manuver Panglima TNI yang dinilai berbau politik saat berwacana dan berkonfrontasi dengan Polri.
Bahkan sementara pengamat beranggapan, Gatot Nurmantyo memiliki agenda, yaitu melakukan "taste the water" untuk persiapan Pilpres 2019. Sejumlah survei juga menempatkan nama Gatot Nurmantyo selaku bakal calon presiden yang potensial. Nilai tawarnya juga tinggi jika "diturunkan" sebagai bakal calon wakil presiden di mana ia biasa dipasangkan dengan siapa saja mewakili kekuatan "TNI-Muslim".
Rotasi besar-besaran ini menunjukkan bahwa Panglima TNI masih punya kuasa, sementara perwira yang menduduki jabatan baru bisa diartikan sebagai mempersiapkan para loyalisnya. Bagaimanapun, para perwira tinggi yang dirotasi itu, akan berterima kasih kepada Jenderal Gatot Nurmantyo. Boleh jadi tanda ucapan terima kasih berupa loyalitas untuk Pilpres 2019.
Rotasi besar-besaran di tubuh TNI juga bentuk "fait accompli" (mendahului) kewenangan yang seharusnya menjadi bagian dari Panglima TNI yang baru, yaitu Marsekal hadi Tjahjanto. Tidak elok bagi Hadi Tjahjanto, Panglima TNI yang baru menjabat, langsung merotasi kembali para perwira tinggi yang baru dirotasi Panglima TNI yang lama. Jelas, Panglima TNI baru kelak tidak memiliki perwira tinggi yang loyal kepada dirinya.
Jenderal Gatot Nurmantyo mengeluarkan Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/928/XII/2017 yang ditandatangani 4 Desember 2017 lalu tentang Pemberhentian dari/dan Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan TNI, terdapat 85 jabatan yang mengalami pergantian.
[irp posts="3157" name="Memahami Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo"]
Jumlah 85 ini cukup mencolok dengan rincian 46 jabatan di TNI Angkatan Darat, 28 jabatan di TNI Angkatan Laut, dan 11 jabatan di jajaran TNI Angkatan Udara. Di TNI Angkatan Darat, hal yang tak kalah mencoloknya adalah pergantian Letjen TNI Edy Rahmayadi dari Panglima Komando Strategis TNI Angkatan Darat (Pangkostrad) menjadi Pati Mabes TNI AD dalam rangka pensiun. Penggantinya adalah Mayjen TNI Sudirman yang sebelumnya menjabat Asisten Operasi KSAD (Asops KSAD). Posisi Asops KSAD kini dijabat Mayjen TNI AM Putranto yang sebelumnya menjabat Panglima Kodam II/Sriwijaya.
Posisi Panglima Kodam II/Sriwijaya pun diserahkan kepada Mayjen TNI Subiyanto yang sebelumnya menjabat Asisten Personel KSAD (Aspers KSAD). Mayjen TNI Wardiyono dari Perwira Staf Ahli III Bidang Sosial, Budaya, Hukum, HAM, dan Narkoba Panglima TNI menjadi Koordinator Staf Ahli Panglima TNI. Jabatan Wardiyono sebelumnya diserahkan kepada Brigjen TNI Tiopan Aritonang yang sebelumnya menjabat Kepala Sataf Kodam I/Bukit Barisan.
Di TNI Angkatan Laut, perwira tinggi yang mengalami rotasi antara lain Marsekal Muda TNI Imran Baidirus dari Panglima Komando Operasi TNI Angkatan Udara I menjadi Panglima Komando Pertahanan Udara Nasional. Jabatan lama Imran diserahkan kepada Marsekal Pertama TNI Nanang Santoso yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Operasi dan Latihan TNI Angkatan Udara.
Di TNI Angkatan Udara, Marsekal Pertama TNI Eko Rislanto dari Perwira Tinggi Kepala Staf TNI Angkatan Udara Bidang Sumber Daya Nasonal diangkat menjadi Staf Khusus Kepala Staf TNI Angkatan Udara. Jabatan Eko sebelumnya akan diserahkan kepada Kolonel Gunawan Wibisono yang selama ini menjabat Perwira Menengah Kepala Staf TNI Angkatan Udara.
Masih dari TNI Angkatan Laut, perwira tinggi yang mengalami rotasi adalah Mayjen TNI (Marinir) Bambang Suswantono dari jabatan Komandan Korps Marinir (Dankomar) menjadi Komandan Pembina Doktrin, Pendidikan, dan Latihan TNI (Dankodiklat TNI). Adapun jabatan Dankomar diserahkan kepada Brigjen TNI (Marinir) Hasanudin yang sebelumnya menjabat Kepala Staf Korps Marinir.
Dari TNI ANgkatan Laut, Laksamana Pertama Nur S Prihartono dari jabatan Komandan Lantamal IX/Amb Koarmatim menjabat Staf Khusus Kepala Staf TNI Angkatan Laut. Jabatan lama Nur diserahkan kepada Laksamana Pertama Antongan Simatupang yang sebelumnya menjabat Waaspam Kepala Staf TNI Angkatan Laut. Laksamana Pertama Robert Wolter Tappangan yang sebelumnya menjabat Kepala Staf Koarmatim juga menjabat Staf Khusus Kepala Staf TNI Angkatan Laut. Jabatan lama Robert diserahkan kepada Laksamana Pertama ING Sudihartawan.
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
